Harakatuna.com. Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggarisbawahi pentingnya menjaga konsensus kebangsaan sebagai langkah utama dalam menghadapi ancaman radikalisme yang berkembang di Indonesia. Dalam sebuah pertemuan strategis pada Sabtu, 15 Februari 2025, Ketua Umum MUI, KH M Anwar Iskandar, dengan tegas menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, yakni NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945, adalah konsensus final yang tidak bisa dipertanyakan lagi.
“Penting untuk dipahami bahwa pemahaman tentang negara bangsa, tentang NKRI, tentang Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945 yang telah kita sepakati bersama antara MUI dan BNPT ini sudah final,” ujar Kiai Anwar saat berbicara dalam pertemuan yang dihadiri Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono, SIK, MH, bersama jajaran pejabat tinggi dari kedua lembaga tersebut.
Kiai Anwar juga menekankan bahwa Indonesia sebagai negara bangsa lahir dari perjuangan para pendiri bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang, baik Islam, nasionalis, maupun agama lain. Mereka sepakat menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. “Ini adalah jasa para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh umat Islam, seperti tokoh NU, BWK Dasyim, tokoh Muhammadiyah, tokoh Kristen, serta tokoh nasionalis seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka semua terlibat dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan yang membidani lahirnya Indonesia,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kiai Anwar mengkritik kelompok-kelompok yang masih menggugat konsep negara bangsa Indonesia dengan mendorong sistem negara agama atau menolak Pancasila. Ia menegaskan bahwa pemahaman keliru seperti ini perlu diluruskan melalui edukasi yang tepat dan pemahaman yang mendalam. “Misalnya ada kelompok yang ingin mengganti negara bangsa dengan negara agama, mengganti Pancasila dengan Alquran, atau bahkan ada yang menganggap Pancasila sebagai thaghut,” katanya.
Untuk mengatasi ancaman ini, MUI berkomitmen untuk menggandeng seluruh organisasi Islam yang berada di bawah naungannya serta berbagai lembaga keagamaan lainnya guna menguatkan edukasi kepada umat. “MUI akan bekerja sama dengan 87 ormas Islam yang ada di dalamnya, serta lembaga-lembaga yang ada, untuk mengedukasi umat tentang konsep negara bangsa yang benar dan ajaran Islam yang sebenarnya,” tegasnya.
Kiai Anwar juga menekankan bahwa keberhasilan pemerintah dalam membangun Indonesia mencerminkan kejayaan bangsa, sekaligus umat Islam sebagai mayoritas. Oleh karena itu, ia menyerukan pentingnya persatuan dan harmoni untuk mencapai masa depan Indonesia yang lebih baik. “Kita ingin Indonesia yang bersatu dan rukun, yang menjadi teladan dunia, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang kuat dan maju. Keberhasilan pemerintah adalah keberhasilan bangsa Indonesia, dan keberhasilan bangsa Indonesia juga merupakan keberhasilan umat Islam,” ujarnya.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari BNPT, yang menegaskan urgensi pembahasan tentang radikalisasi dan strategi pencegahannya. Di antaranya, hadir Plt Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Irjen Pol Imam Margono, serta Direktur Penindakan Brigjen Pol M Rosidi yang mewakili Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan. Selain itu, sektor kerja sama internasional diperkuat dengan kehadiran Direktur Perangkat Hukum Internasional BNPT, Laksamana Pertama TNI Imam Subekti, serta Direktur Pencegahan BNPT, Prof Irfan Idris.
Pertemuan ini juga melibatkan Dewan Pimpinan Harian MUI, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan ulama dalam membangun strategi pencegahan radikalisasi yang lebih efektif dan menjaga konsensus kebangsaan.
