Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – MPR, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berupaya meningkatkan kerja sama terkait sosialisasi Pancasila. Upaya ini ditandai melalui rencana pembuatan Nota Kesepahaman antara ketiga pihak.
Adapun Nota Kesepahaman yang akan melibatkan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, dan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto ini bertujuan saling meningkatkan kerja sama memasifkan sosialisasi Pancasila, melakukan survei wawasan kebangsaan, serta penanganan radikalisme dan intoleransi di berbagai wilayah Indonesia.
Bamsoet menjelaskan melalui MoU tersebut, lembaga kajian dan penelitian yang dimiliki oleh masing-masing lembaga juga akan saling bersinergi. Tepatnya, dilakukan oleh MPR RI melalui Badan Pengkajian MPR RI, BPIP melalui Bidang Pengkajian dan Materi, dan Lemhannas melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional.
“BPIP akan bertindak sebagai lembaga yang membuat rujukan dan standarisasi bahan ajar ideologi Pancasila untuk seluruh level tingkatan. Baik untuk level kepemimpinan nasional yang akan digunakan oleh Lemhannas, maupun untuk bahan sosialisasi Empat Pilar MPR RI,” jelas Bamsoet.
Ia menambahkan BPIP juga membuat standarisasi bahan ajar ideologi Pancasila untuk berbagai level tingkat pendidikan, mulai PAUD hingga perguruan tinggi. Nantinya, standarisasi ini harus dijadikan acuan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan prinsip pengajaran 70 persen praktik dan 30 persen teori.
Lebih lanjut, ia menerangkan penyebaran nilai-nilai Pancasila tak hanya akan dilakukan melalui cara konvensional secara tatap muka langsung. Namun juga akan dilakukan secara masif melalui sosial media hingga dunia virtual Metaverse dengan dikoordinir oleh BPIP sebagai leading sectornya.
Menurutnya, hal ini diperlukan untuk melawan narasi radikalisme dan intoleransi yang sangat banyak berkeliaran di sosial media.
“MPR RI, BPIP, dan Lemhannas juga akan melakukan survei Wawasan Kebangsaan, bekerja sama dengan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang telah berpengalaman serta memiliki rekam jejak yang tidak perlu diragukan,” papar Bamsoet.
Ia berharap hasil survei ini nantinya bisa memotret kondisi wawasan kebangsaan secara nasional. Sehingga bisa menjadi rujukan bagi para stakeholders pemerintahan dalam mengambil berbagai kebijakan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan MPR RI, BPIP, dan Lemhannas juga akan bekerja sama mencegah sekaligus menanggulangi penyebaran radikalisme dan intoleransi. Salah satu langkahnya dengan memetakan daerah mana saja yang rawan dan memiliki tingkat radikalisme dan intoleransi yang tinggi.
“MPR RI, BPIP, dan Lemhannas juga akan turun langsung ke daerah-daerah rawan tersebut untuk mengajak berbagai kelompok masyarakat di sana kembali kepada jati diri ke-Indonesiaannya sebagai manusia Indonesia yang ber-Pancasila,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pertemuan antara Bamsoet dengan Kepala BPIP dan Gubernur Lemhannas turut dihadiri oleh jajaran BPIP antara lain Sekretaris Utama Karjono serta Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Prakoso.
 berupaya meningkatkan kerja sama terkait sosialisasi Pancasila.){kind=link}