Harakatuna.com. Kairo – Pada Selasa (4/3), para pemimpin Arab mengadopsi rencana yang diajukan Mesir untuk rekonstruksi Gaza, yang diperkirakan akan memakan biaya sekitar $53 miliar atau Rp872 triliun. Rencana ini berbeda dari usulan Presiden AS Donald Trump yang menyerukan pemindahan warga Palestina dari Gaza selama proses pembangunan kembali wilayah tersebut.
Pertemuan puncak yang digelar di Kairo itu dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Emir Qatar, Wakil Presiden Uni Emirat Arab, serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Presiden Mesir, Abdel-Fattah el-Sissi, menegaskan bahwa rencana rekonstruksi Gaza yang diusulkan oleh Mesir mengutamakan pemukiman kembali warga Gaza di dalam wilayah tersebut, dengan membangun tujuh lokasi sementara bagi penduduknya saat puing-puing dihancurkan dan ranjau darat dibersihkan.
“Rencana ini bertujuan untuk memastikan bahwa penduduk Gaza tetap tinggal di wilayahnya, dengan mendirikan hunian sementara bagi mereka selama proses pembangunan kembali,” ujar Presiden Sissi dalam pidatonya pada penutupan pertemuan tersebut. Rencana ini juga mencakup pembentukan badan pemerintahan sementara yang akan mengelola wilayah tersebut, dengan sekelompok teknokrat yang mengatur Gaza sampai polisi Palestina yang baru dilatih dapat mengambil alih sepenuhnya.
Sissi juga mengumumkan bahwa Mesir akan mengadakan konferensi donor pada bulan depan untuk mendapatkan dana yang diperlukan guna mendukung rekonstruksi Gaza. Mesir, lanjutnya, menyambut baik upaya Presiden Trump dalam membantu membangun kembali Gaza, namun menegaskan bahwa rencana yang diusulkan Mesir lebih sesuai dengan kondisi di lapangan dan tidak melibatkan penggusuran warga Palestina.
Usulan ini disambut baik oleh Hamas dan Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas, yang mendukung gagasan tersebut karena tidak mencakup pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza. Namun, Israel mengkritik rencana tersebut, dengan Kementerian Luar Negeri Israel menyebutkan bahwa pertemuan KTT Arab tidak mengatasi kenyataan pascaserangan Hamas pada Oktober 2023, yang memicu perang. “Serangan teroris brutal Hamas yang menyebabkan ribuan kematian warga Israel tidak disebutkan sama sekali,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel.
Sementara itu, situasi di Gaza tetap tegang. Israel menuduh Hamas menyalahgunakan pengiriman bantuan sebagai sumber pendapatan utama mereka, dan pada 1 Maret, Israel menghentikan pengiriman bantuan ke wilayah tersebut. Situasi ini semakin mempersulit rekonstruksi Gaza dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.
Para pemimpin Arab juga membahas kemungkinan pembentukan pasukan penjaga perdamaian internasional yang terdiri dari pasukan Arab dan internasional untuk menjaga Gaza selama masa transisi, sementara polisi Palestina yang baru dilatih dan teknokrat akan mengelola wilayah tersebut.
Mesir, yang menguasai Gaza dari 1948 hingga 1967 sebelum wilayah tersebut direbut oleh Israel, menegaskan bahwa mereka tidak berniat untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza. Juru bicara Liga Arab, Jamal Rushdi, berusaha meredakan ketegangan terkait rencana tersebut dengan menyatakan bahwa upaya untuk membangun kembali Gaza baru merupakan awal dari jalan panjang menuju pemulihan wilayah tersebut.
Sementara itu, Hamas menegaskan bahwa mereka akan mempertahankan senjata mereka dan menolak pengalihan kekuasaan. Pemimpin Hamas menganggap senjata mereka sebagai “garis merah” yang tidak akan mereka tinggalkan. Sebagai tanggapan, Israel mengancam untuk melanjutkan perang jika situasi tidak berubah.
Perundingan antara Mesir dan Hamas, yang telah berlangsung sejak kelompok itu menguasai Gaza pada 2007, belum berhasil mengubah dinamika kekuasaan di wilayah tersebut.
