Harakatuna.com. Kairo – Mesir menolak usulan yang diajukan oleh pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, yang mengusulkan agar Mesir mengelola Jalur Gaza untuk sementara waktu. Lapid menyarankan agar Mesir mengambil alih kendali wilayah Palestina tersebut selama 15 tahun sebagai bagian dari upaya rekonstruksi, dengan imbalan pembatalan utang luar negeri Mesir yang lebih dari $150 miliar.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Tamim Khallaf, pada Rabu (26/2), mengecam usulan tersebut dan menyebutnya sebagai “solusi setengah-setengah” yang tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan hanya memperburuk situasi dan memperpanjang siklus konflik. Dalam sebuah pernyataan yang dilansir oleh Anadolu, Khallaf menegaskan bahwa “Usulan apa pun yang mengabaikan posisi Mesir dan negara-negara Arab yang konsisten, serta landasan kuat untuk menangani inti konflik, yakni penarikan Israel dari wilayah Palestina yang diduduki dan pembentukan negara Palestina yang merdeka, tidak dapat diterima.”
Khallaf lebih lanjut menegaskan bahwa usulan tersebut justru akan memicu kembali konflik, bukan menyelesaikannya secara tuntas. Ia menekankan pentingnya hubungan yang mendalam antara Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang semuanya merupakan bagian dari wilayah Palestina yang akan menjadi negara Palestina di masa depan. “Wilayah ini harus berada di bawah kedaulatan dan administrasi penuh Palestina,” tegasnya.
Pada hari sebelumnya, Yair Lapid mengusulkan agar Mesir mengambil kendali Gaza selama 15 tahun, dengan tujuan untuk membangun kembali wilayah tersebut dan menciptakan kondisi bagi pemerintahan sendiri. Lapid mengklaim bahwa selama periode tersebut, Gaza akan diperbaiki dan Mesir akan berperan sebagai pengawas rekonstruksi yang akan membantu memperkuat ekonomi wilayah tersebut.
Namun, Mesir menanggapi usulan ini dengan penolakan keras. Mesir sebelumnya menguasai Jalur Gaza selama hampir dua dekade setelah pembentukan Israel pada tahun 1948, sebelum wilayah tersebut dikuasai oleh Israel. Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, juga menolak segala bentuk rencana yang melibatkan pelucutan senjata atau pemindahan paksa dari Gaza, dan menegaskan bahwa masa depan wilayah tersebut harus ditentukan melalui konsensus nasional Palestina.
Sementara itu, Israel tetap mempertahankan pendudukan atas wilayah Palestina, Suriah, dan Lebanon, serta terus menolak untuk menarik diri atau mengakui Palestina sebagai negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan batas-batas wilayah sebelum tahun 1967.
Perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan telah diberlakukan di Gaza sejak bulan lalu, menghentikan perang yang telah menyebabkan hampir 48.350 orang tewas, mayoritas adalah wanita dan anak-anak, serta menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.
