Harakatuna.com – Kaum radikal-teroris secara masif membangun opini ketidakpuasan masyarakat hingga memanfaatkan kegagalan pemerintah sebagai senjata yang disebarkan. Melalui cara tersebut, kaum radikal-teroris muncul sebagai penyelamat yang menawarkan sistem pemerintahan Islam sebagai jalan utama dalam membentuk optimisme masyarakat untuk tetap memperpanjang hidup dalam sebuah negara Indonesia.
Namun ada yang hal yang perlu dibahas dalam persoalan terorisme, yakni sebutan ‘teroris’ atau tindakan ‘terorisme’ disematkan kepada, orang yang memberontak kepada pemerintah yang resmi, atau membahayakan masyarakat lain untuk kepentingan kelompoknya. Bagaimana jika aksi terorisme sendiri dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat?
Dalam konteks ini, apa yang disampaikan Azra, seperti diangkat A’la dalam Pergolakan Politik Islam membagi terorisme dalam dua kategori. Pertama, inforcement terror yang dilakukan oleh penguasa atau negara untuk menindas ancaman terhadap kekuasaan mereka, dan atau melakukan berbagai hegemoni kekuasaan.
Kedua, agitatorial terror, yang merupakan aksi/ancaman yang dilakukan oleh kelompok tertentu, bertujuan untuk menganggu suatu tatanan politik yang ada, dan atau menguasai tatanan masyarakat, termasuk keinginan keras mengubah sistem pemerintahan yang sedang berjalan.
Berdasarkan tipologi di atas, setidaknya kita perlu memahami bahwa, sejauh ini, ketenaran tentang bahaya terorisme, lebih disematkan kepada kelompok tertentu yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, dibandingkan dengan perilaku yang ditampakkan oleh pemerintah itu sendiri.
Padahal jika kita mau membuka pemikiran yang lebih terbuka, ada banyak sekali aksi teror yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan tindak kekerasan terhadap rakyatnya, yang-apabila dilihat dalam kacamata telanjang, bisa dikatakan sebagai terorisme. Model terorisme semacam ini luput dari pandangan kita, sebab masyarakat lebih banyak diperkenalkan dengan aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok pemberontak agar masyarakat semakin hati-hati dalam melihat berbagai macam bahaya yang terjadi di negeri ini.
Bagaimana Melihat Bahaya Terorisme?
Maksud dari tulisan di atas bukan untuk menyudutkan pemerintah, sebagai institusi resmi yang berpotensi dalam melakukan aksi terorisme-yang dianggap legal. Akan tetapi, literasi tentang terorisme dan bahaya terorisme perlu diperkenalkan kepada masyarakat lebih jauh agar mampu memiliki sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah dan bisa menganalisis potensi bahaya terorisme yang datang dari kelompok-kelompok pemberontak.
Artinya, jika kita menginginkan aksi terorisme itu mati atau berhenti, yang dilakukan oleh para teroris (pemberontak), kita perlu memahami bahwa salah satu pemicu munculnya terorisme, diakibatkan oleh kebijakan penguasa dan negara yang masih jauh dari rasa keadilan yang hakiki. Berbagai refleksi perlu terus dilakukan oleh pemerintah terhadap kebijakan yang diambil/ditetapkan, dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, para teroris sulit menemukan celah untuk melakukan propaganda kepada masyarakat.
Pemerintah perlu lebih responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, hingga kemakmuran untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat penting, agar celah propaganda yang dilakukan oleh kelompok teror tidak diterima begitu saja.
Sebab, mereka sudah nyaman dan merasa aman dengan berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Selain meningkatkan kerja sama antarpihak untuk memberantas terorisme itu sendiri, sikap responsif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menjadi salah satu upaya yang sangat dasar dalam melakukan pencegahan terorisme menyebar di masyarakat. Wallahu A’lam.
