Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Surabaya – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menekankankan pentingnya perguruan tinggi untuk menjaga dari radikalisme dan diskriminasi. Pasalnya dua hal tersebut menurutnya tidak sesuai dengan Pancasila perjuangan pendiri negara di masa lalu.
“Kepala Lembaga (Layanan Pendidikan Tinggi), perguruan tinggi negeri dan rektor-rektor harus menjaga kampus, menjaga NKRI, Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan semboyan Binneka Tunggal Ika, ini harus kita jaga,” pesan mantan rektor Univeritas Diponegoro (Undip) ini saat menjadi Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Kampus 2 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya pada Sabtu (1/6/2019).
Nasir menegaskan tidak boleh lagi ada radikalisme dan diskriminasi di kampus.
“Saya sebagai menteri sudah tidak bedakan lagi antara negeri dan swasta. Contohnya upacara ini tidak di perguruan tinggi negeri. Ini dalam rangka mengurangi diskriminasi,” ungkap Nasir.
Selanjutnya, usai memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Nasir juga melakukan soft launching “Virtual Learning Environment of Adi Buana” (Virlenda) Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Dalam kesempatan tersebut, Nasir memberi kuliah singkat tentang Pancasila melalui konferensi video kepada mahasiswa dan dosen di Bangkalan, Madura dan Medan, Sumatera Utara. Nasir menjelaskan sejarah beberapa pihak yang menyebarkan gagasan radikalisme di perguruan tinggi Indonesia sejak 1983, terutama yang menyebarkan gagasan mendirikan khilafah.
“Mengabaikan para pendiri negara, mereka tidak memahami apa yang dilakukan para pendiri negara yang perjuangan tumpah darahnya dilakukukan demi harmonisnya antar elemen bangsa,” ungkapNasir.
Di sisi lain Nasir menyambut baik upaya Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dalam mengembangkan Virlenda untuk mendukung pembelajaran elektronik atau e-learning dan pendidikan jarak jauh (PJJ) atau distance learning.
Nasir menyebut PJJ juga dapat meningkatkan kesatuan bangsa melalui terbukanya akses pendidikan yang berujung pada kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Nanti kalau ini bisa berjalan dengan baik, kita bisa menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana tidak lagi hanya ada di Surabaya. Tadi ditunjukkan dari Bangkalan Madura, ada dari Medan. Mungkin nanti ada kelas di Papua, di Ambon, di Halmahera, di Kupang, di kota-kota lain di Indonesia,” harap Nasir.
