30.5 C
Jakarta

Meninggalkan Dakwah Radikal-Ekstrem, Menyemai Dakwah Ramah-Moderat

Artikel Trending

KhazanahResensi BukuMeninggalkan Dakwah Radikal-Ekstrem, Menyemai Dakwah Ramah-Moderat
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF
Judul Buku: Dakwah Moderat ala KH. Afifuddin Muhajir dan KH. Abdul Moqsith Ghazali, Penulis: Dr. Jamal Ma’mur Asmani, M.A. & Ah. Dalhar Muarif, M.E.Sy., Penerbit: IRCiSoD, Tahun terbit: 2022, ISBN: 978-623-5348-37-7, Tebal Buku: 146 Halaman, Peresensi: Bagis Syarof.

Harakatuna.com – Peradaban yang semakin kompleks memunculkan banyak selompok, termasuk kelompok radikal, yang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Di tengah gempuran berbagai paham, penting untuk kita mengikuti ulama yang perpengatahuan luas, dan mendepankan Islam moderat yang berlandaskan kemaslahatan dan kedamaian.

Afifuddin Muhajir dan KH. Abdul Moqsith Ghazali adalah tokoh Islam yang mempunyai kedalaman ilmu dalam bidang fiqh dan ushul fiqh. KH. Afifuddin Muhajir dikenal sebagai pengusung fiqh tata negara, sedangkan KH. Abdul Moqsith Ghazali penyiar argumen pluralisme agama.

Salah satu pemikiran Kyai Afifuddin Muhajir adalah, Pancasila Bukan Syari’ah Namun Silanya Bernilai Syari’ah. Di zaman Al-Khulafa’ Al-Rasyidin, Agama Islam sangat mengedepankan musyawarah. Adalah, para pendahulu kita, sudah menerapkan Pancasila pada masanya.

Di Indonesia sendiri, setelah sekian lama dijajah negara luar, Jepang, Inggris, Portugis, dan Belanda, kemudian berhasil merumuskan asas atau ideologi negara yang benar-benar cocok dengan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Menurut Kyai Afif, Pancasila kita sudah sangat relevan dengan apa yang diterapkan pada masa khalifah Islam, yaitu sila keempat, mengedepankan musyawarah.

Perumusan Pancasila yaitu konsensus yang sangat baik, yang mengedepankan demokrasi, dan sangat cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Hal tersebut selaras dengan konsep pemerintahan dalam Islam. Konsensus terbentuknya Pancasila ini, merangkul dua pilihan sistem yaitu sistem sekuler dan negara agama. Jadi, tidak perlu bertengkar perkara Pancasila sudah sesuai syariat atau tidak. Yang paling penting, bagaimana kita melaksanakan isi dari Pancasila itu sendiri.

Pemikiran dari KH. Abdul Moqsith Ghazali adalah Jawāz naskh al-nushūsh (al-juz`iyyah) bi al-mashlaḥah. Teori tersebut disandarkan pada pemahaman bahwa Islam tidak memiliki niat lain, hanya untuk menimbulkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (jalb al-maṣāliḥ), dan menghapuskan segala bentuk keburukan (dar’ul mafāsid).

Mengutip Ibnu Qayyim al-Jauzy, Moqsith mengatakan bahwa syariat Islam pada dasarnya dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan universal lain, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Jadi dalam pembentukan hukum, harus mengedepankan kemalahatan bagi seluruh umat manusia secara umum.

Tahun politik sudah hampir. Pesta demokrasi rakyat Indonesia, untuk memilih orang nomor satu di Indonesia, pemilu Presiden bakal dihelat pada tahun 2024 mendatang. Sekarang, partai politik sudah mulai menyebar banner, mendeklarasikan calon-calonnya untuk dijadikan kandidat presiden Indonesia tahun 2024.

BACA JUGA  Berilmu Menjadi Basis Penangkal Radikalisme

Agama menjadi sentimen yang sangat rentan ketika momen kampanye pemilu. Agama sering kali dijadikan sebagai bahan untuk dijadikan bahan kampanye politik untuk menjatuhkan reputasi lawan politik, dan menaikkan elektabilitas salah satu kandidat pemilu.

Masyarakat atau tokoh agama harus hati-hati dengan agama yang acap kali dijadikan sebagai kendaraan politik untuk meraup suara, dan memecah belah persatuan bangsa. Tokoh agama, bisa saja dijadikan sebagai boneka untuk menyampaikan materi dakwah bernuansa politik yang berpotensi memecah belah persatuan masyarakat Indonesia.

Masyarakat juga harus pintar dalam memilih materi dakwah dari pendakwah. Apalagi di masa hampir pemilu. Kalau pendakwahnya sudah menyampaikan materi kampanye, maka dakwah tersebut sudah kehilangan arwahnya, sebagai pengingat umat dari jalan keburukan menuju jalan kebaikan. Yang perlu dilakukan masyarakat, adalah diam, dan tidak usah mendengarkan dakwah yang bernuansa politik.

Sebagai negara plural dan demokratis, masyarakat Indonesia, bebas memilih siapa saja pemimpinnya, entah pemimpin tersebut beda agama, beda mazhab atau lainnya. Yang paling penting, dan perlu diperhatikan, adalah bagaimana kemampuan kandidat pemimpin tersebut dalam menahkodai masyarakat Indonesia. Jadi, sudah tidak relevan dalam negara Indonesia, mendakwahkan negara ini, harus menjadi negara Islam, negara ini pemimpinnya harus beragama Islam, apalagi membentrokkan antara syariat Islam dengan Pancasila, sebagai Ideologi negara.

Mencontoh dari pemikiran dua tokoh Islam tersebut, bahwa, Syariat Islam, dan ideologi negara, tidak perlu untuk diperbedatkan lagi. Dua hal tersebut saling melengkapi, tidak bertentangan.

Sebagai muslim yang hidup di negara plural, tidak bisa secara egois menginginkan negaranya menjadi negara Islam. Tidak perlu label Islam, sebenarnya negara kita sudah sangat Islamis. Contoh kongritnya, adanya Pengadilan Agama, yang penerapan hukumnya sudah menggunakan hukum Islam yang dituangkan dalam hukum negara.

Penting untuk masyarakat agama mayoritas, muslim, menjadikan masyarakat yang agamanya minoritas, seperti Umat Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya, dirangkul, dijadikan saudara, dan diajak untuk bersama-sama memajukan Bangsa. Bukan dijauhi, dilarang mendirikan ibadah, diintimidasi, dan lainnya.

Buku ini mengulik dalam tentang dakwah yang  seharusnya. Adalah dakwah yang mengedepankan moderasi, dakwah yang mengedepankan kemaslahatan. Dakwah yang mengedepankan kedamaian, bagi seluruh umat manusia. Buku ini sangat cocok dibaca oleh kalangan pendakwah, atau masyarakat umum, agar tidak mudah mendengarkan dakwah mengandung unsur radikal atau bahkan menyebarkan radikalisme-ekstremisme.

Bagis Syarof
Bagis Syarof
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru