31.5 C
Jakarta

Mengokohkan Kembali Persatuan dan Kesatuan, Melerai Polarisasi Masyarakat

Artikel Trending

Milenial IslamMengokohkan Kembali Persatuan dan Kesatuan, Melerai Polarisasi Masyarakat
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Harakatuna.com – Kendati pemilihan umum (Pemilu) baru akan dihelat enam belas bulan lagi, namun tensi dan suhu politik mulai memanas. Narasi-narasi memecah belah dengan diksi intoleran, anti-keberagaman, bahkan radikalisme kembali dimunculkan. Ruang publik kini mulai dipenuhi oleh umpatan, hujatan dan narasi adu domba. Terkini, setelah Partai NasDem mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari NasDem, umpatan semakin tak terbendung. Narasi ‘NasDrun’ salah satunya—NasDem Kadrun.

Padahal, mengacu pada dua perhelatan Pemilu sebelumnya, sejatinya masyarakat sudah harus paham bahwa narasi-narasi yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu itu adalah lagu lama yang diputar kembali. Dari pengalaman sebelumnya pula, masyarakat perlu sadar bahwa jargon-jargon intoleran, dan anti-keberagaman sejatinya hanyalah alat politik pihak-pihak tertentu. Sama dengan istilah ‘cebong’ dan ‘kampret’, istilah Kadrun merupakan preseden buruk dunia perpolitikan kita.

Tensi politik boleh jadi akan semakin tinggi di awal tahun depan. Masing-masing partai politik akan menentukan calon yang mereka usung untuk menjadi capres dan cawapres. Maka, perlu kesadaran dari masyarakat, termasuk para elite politik, untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat dan para kontestan politik, agar tidak terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Di atas perpolitikan ada NKRI. Jangan sampai Republik pecah hanya karena persaingan politik.

Seperti kata Gus Dur, Presiden RI ke-4, di atas politik ada kemanusiaan. Berseteru sesama bangsa, menjadikan agama alat untuk saling menghujat, tidak ada gunanya. NKRI tidak akan maju jika masyarakat, termasuk elite kontestan politik, hanya mementingkan dirinya sendiri. Bangsa ini harus bersatu, tidak hanya dalam jargon, melainkan dalam prinsip bernegara. Persatuan dan kesatuan harus dirajut dan dikokohkan.

Karena itu, peningkatan literasi politik bagi masyarakat untuk mengantisipasi berbagai isu yang akan mencuat di media sosial maupun media massa, baik hari ini maupun nanti, sangat urgen dilakukan. Terlebih karakteristik nilai-nilai demokrasi yang bersifat dinamis dan berubah-ubah, adalah krusial untuk terus menyampaikan nilai-nilai demokrasi yang bermartabat dari generasi ke generasi. Polarisasi dan perpecahan harus dilerai, sementara persatuan dan kesatuan harus disenarai.

Isu Agama

Radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman NKRI. Cara pikir dan sikap keberagamaan yang ekstrem merupakan fakta yang tak bisa disangkal dan diabaikan. Meskipun demikian, persoalan tersebut adalah persoalan ideologis yang perlu dilawan melalui ideologi juga, bukan dengan kebencian rasial seperti yang terjadi hari ini. Ada kecenderungan di tengah masyarakat bahwa mereka membenci ras Arab secara umum, dan mengoloknya dengan sebutan kadal gurun.

BACA JUGA  Menguatkan Keamanan NKRI, Membenahi Negeri dari Radikalisme-Terorisme

Isu agama relatif kencang dalam mengotakkan masyarakat menjadi dua kubu fanatis, hingga mempertentangkan nasionalisme dan religiusitas. Pada saat yang sama, para pendengung (buzzer) memantik spekulasi yang provokatif, yang anehnya, oleh sebagian masyarakat Muslim di negara ini, dianggap mencerahkan karena analisisnya yang tajam. Artinya, isu agama ini tidak terjadi oleh pihak luar, melainkan oleh sebagian masyarakat beragama Islam sendiri.

Persatuan dan kesatuan sebagai senjata paling berharga semakin hari semakin lemah. Ia seperti berada di bawah kepentingan individual, di bawah kepentingan partai, dan tidak lebih berharga daripada kontestasi politik dengan segala intriknya. Ironi semacam itu jelas tidak bisa didiamkan. Masyarakat tidak boleh terjerembab dalam polarisasi yang mencederai kebhinekaan, juga menyalahi sila ketiga Pancasila. Apalagi jika itu terjadi melalui isu agama. Harus dicegah.

Agama memiliki peran sentral dalam kemerdekaan dan berdirinya negara ini. Tidak sepantasnya masyarakat membuat narasi kebencian rasial. Alih-alih menguatkan nasionalisme, ia justru akan semakin menyemarakkan radikalisme dan terorisme. Sebab, radikalisme lahir salah satunya disebabkan antipati serius terhadap agama. Para radikalis akan memprovokasi masyarakat bahwa mereka harus segera bergerak untuk menyelamatkan agama itu sendiri.

Fakta Korupsi

Bahwa perpecahan ada di depan mata, itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Satu sisi, isu agama dan politik identitas menjadi faktor utama melemahnya persatuan dan kesatuan. Namun di sisi lain, yang sangat urgen juga diatasi, adalah maraknya korupsi. Hari ini seolah-olah korupsi menjadi rahasia umum, dianggap salah tetapi sekaligus dianggap lumrah. Degradasi moral semacam itu sangat besar dampaknya. Gara-gara korupsi, kepercayaan masyarakat juga tercemar.

Melihat semua itu, masih banyak tugas yang belum terselesaikan di negara ini. Di ranah agama, persoalannya adalah kontestasi ideologis yang tak kelar-kelar. Ditambah lagi kebencian rasial melalui narasi Kadrun dan sekarang ada tambahannya, NasDrun. Di negara ini, sepertinya prestasi tidak lebih berharga daripada rasialisme. Saling olok dianggap lebih bermartabat daripada merajut perdamaian, mengokohkan persatuan, dan melerasi polarisasi.

Di ranah politik, korupsi masih menguasai kepentingan. Membangun negara seperti tidak menjadi prioritas karena masing-masing kontestan politik mengedepankan agenda individualnya. Jika tidak, mustahil polarisasi mereka biarkan menganga, sama juga mustahilnya persatuan dan kesatuan dikesampingkan urgensitasnya. Lalu tugas siapa mengokohkan kembali persatuan dan kesatuan serta menanggulangi polarisasi? Jelas: kita semua.

Wallahu A’lam bi ash-Shawab…

Ahmad Khoiri
Ahmad Khoiri
Mahasiswa SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru