Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com- Taliban kembali berulah dengan kebijakan ngawur yang tidak memberikan kesempatan kuliah dan bekerja dalam ranah publik. Semenjak Taliban memegang pemerintahan di Afganistan, mereka tampil dengan kebijakan kontroversial yang membuat orang-orang mempertanyakan ajaran Islam. Dua kebijakan di atas, ditentang oleh berbagai negara, bahkan PBB sendiri. Dalam pelarangan pendidikan, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengatakan rezim Taliban Afghanistan yang melarang perempuan bersekolah dan menempuh pendidikan tinggi di universitas bertentangan dengan ajaran Islam.
“Kalau ada larang belajar itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam,” kata Ma’ruf dalam kunjungan kerjanya di Bali yang dikutip dalam kanal YouTube Wakil Presiden RI, Kamis (22/12).
Tidak hanya wakil presiden, negara-negara mayoritas Muslim, seperti Arab Saudi, Turki, dan negara-negara Teluk, mengecam keputusan pemerintah Taliban yang melarang perempuan mengikuti perkuliahan di universitas. Sebagai negara dengan daftar muslim sangat banyak, Saudi dan Turki adalah negara yang mengecam keras keputusan Taliban. Bahkan, Qatar yang dikenal sebagai penengah Taliban-Amerika Serikat, juga mengkritik tindakan Taliban.
Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan, kelompok Taliban berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip Islam tentang hak-hak perempuan.
Dalam satu pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan “kebijakan melarang perempuan mengikuti kegiatan pendidikan di universitas adalah hal yang mengherankan di semua negara Islam”.
Ini belum seberapa jika dibandingkan dengan kebijakan pelarangan perempuan untuk bekerja di LSM yang dibuat oleh Taliban. Sontak kebijakan ini ditentang oleh para LSM International, Dewan Pengungsi Norwegia (NRC), dan Save the Cildren, sebab mereka tidak bisa melanjutkan pekerjaan perempuan tanpa staf perempuan. Sebab perempuan memiliki peran besar dalam pekerjaan tersebut. kebijakan Taliban mematikan segala aktivitas yang dilakukan oleh LSM untuk kerja-kerja kemanusiaan.
Alasan utama mengapa pelarangan tersebut dilakukan adalah para perempuan yang bekerja untuk lembaga bantuan asing melanggara aturan berpakaian dengan tidak mengenakan jilbab. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Ekonomi Taliban, Abdel Rahman Habib.
Kedua aturan yang diterapkan oleh Taliban tersebut ramai-ramai dikecam oleh masyarakat global. Hal ini juga mempertegas dilematis ajaran Islam yang diakui oleh Taliban sebagai sistem negara yang diterapkan. Khilafah yang didengungkan oleh Taliban dalam pemerintahannya itu, menciptakan pertanyaan besar bagi publik,
“Benarkah Islam mengebiri perempuan seperti yang diwujudkan oleh aturan yang tidak ramah terhadap perempuan?”
Sampai disini, sudahkah kita mampu memahami bahwa khilafah didapuk sebagai sistem pemerintah paling ciamik dengan wujud Taliban, yang digaungkan oleh para aktivis khilafah di Indonesia ternyata tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bukankah ini juga menjadi bukti bahwa khilafah bukan solusi dari segala persoalan yang terjadi?
Khilafah bukan solusi, Islam memberikan kemerdekaan bagi perempuan
Kemenangan Taliban atas Afganistan yang dipuja-puji oleh aktivis khilafah di Indonesia adalah sebuah kenyataan yang terejawantahkan. Seluruh aktivis khilafah, tidak terkecuali di Indonesia memproklamirkan kemenangan Taliban dengan narasi bahwa, khilafah akan merata di seluruh dunia dengan keberadaaan Taliban. Mereka akan menciptakan kesejahteraan karena berlandaskan Islam. Padahal kenyataannya tidak demikian.
Dalam konteks ini, sorotan global yang mengarah kepada Taliban dan dilematis ajaran Islam yang melarang perempuan untuk berkarir dan berpendidikan luput dari kritik aktivis khilafah Indonesia. Salah satu media pada aktivis khilafah di Indonesia, muslimahnews.id sama sekali tidak mengkritisi kebijakan Taliban yang tidak ramah terhadap perempuan.
Di tengah kecaman negara global menggugat kebijakan khilafah yang tidak ramah terhadap perempuan, para aktivis khilafah sendiri justru sibuk mengkritisi kebijakan negara Indonesia, fenomena sosial yang terjadi di sekelilingnya untuk terus menebarkan propaganda kebencian terhadap negara.
Fenomena bungkamnya aktivis khilafah terhadap kebijakan Taliban menjadi bukti bahwa, khilafah bukan solusi dari segala permasalahan yang terjadi di sebuah negara. Hal ini karena, sistem pemerintah khilafah ternyata tidak menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan case pemerintahan Taliban. Bahkan mereka tidak memiliki kounter narasi atas sistem khilafah yang ditawarkan kepada Indonesia dalam menanggapi kebijakan ngawur ala Taliban. Pemerintahan yang mengaku islami seperti Taliban sama sekali tidak mencerminkan nilai ajaran Islam yang memberikan keadilan dan akses luas untuk perempuan berpendidikan dan bermanfaat dalam ranah publik. Tolak khilafah! Karena khilafah bukan solusi dari setiap permasalahan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Wallahu a’lam
