29.6 C
Jakarta

Menelisik Kembali Rentetan Perseteruan Amerika Serikat dan Iran

Artikel Trending

Islam dan Timur TengahUlasan Timur TengahMenelisik Kembali Rentetan Perseteruan Amerika Serikat dan Iran
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Harakatuna.com. Tahun 1976 M, adalah tahun  di mana Iran meletakkan pondasinya sebagai sebuah negara Republik Islam. Di antara rangkaian insiden yang mengawali revolusi para Mullah, ialah krisis pendudukan kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran. Hal tersebut merupakan salah satu fragmen paling penting. Bukan soal durasinya yang tercatat sebagai krisis penyanderaan terlama dalam sejarah. Akan tetapi, dampaknya yang sangat efektif untuk merusak hubungan Iran dan AS hinga hari ini.

Narasi anti-Amerika mengental sejak massa turun ke jalan. Mereka termotivasi oleh jejak CIA dalam Operation Ajax (1953 M) yang berakibat pada tergulingnya Perdana Menteri Mohammad Mossadegh dan naiknya Shah Mohammad Reza Pahlevi ke tampuk kekuasaan.

Presiden AS Jimmy Carter dan jajaran pemerintahannya cukup pusing, sebab para penyandera menolak negosiasi. Hal ini membuat durasinya memecahkan rekor 444 hari. Sepanjang satu tahun lebih warga di Iran mengukuhkan agenda revolusi mereka. Sementara demonstrasi anti-Iran merebak di berbagai kota di AS, terutama di ibu kota Washington D.C. Beberapa sandera ada yang mampu berangsur-angsur dibebaskan. Pada 20 November 1979 M, misalnya, sandera perempuan dan yang berkulit hitam dilepaskan. Sisa sandera tercatat 53 orang. Pada 11 Juli 1980 M, totalnya menjadi 52 orang setelah satu orang sandera dibebaskan karena sakit.

Pemerintahan AS bukannya diam. Mereka pernah melakukan upaya penyelamatan pada April 1980 M, tapi gagal, dan justru secara tak sengaja membunuh delapan pekerja asal AS. Carter makin tertekan sebab demonstrasi di AS sendiri makin meluas. Pada pertengahan Januari 1981M, kebuntuan akhirnya bisa dipecahkan melalui proses negoisasi panjang yang telah AS jalani sejak bulan November 1980 M. Sebagaimana merujuk pada catatan CNN Middle East, Aljazair berperan sebagai mediator. Iran mau membebaska para sandera setelah AS bersedia untuk mencairkan aset-aset Iran yang dibekukan.

Pada 20 Januarai 1981M, ke-52 sandera diterbangkan ke Aljazair, kemudian lanjut ke Pangkalan Udara Rhein-Main di Jerman Timur. Mereka dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Weiesbaden sebelum akhirnya diterbangkan ke New York. Banyak ahli yang berpendapat bahwa krisis penyanderaan sebagai awal mula AS berhadapan dengan politik Islam. Iran bukan lagi berstatus sebagai kawan AS di Timur Tengah.

Awal Mula Kesepakatan Nuklir dan Hengkangnya AS

Meskipun krisis nuklir Iran mulai mengemuka pada masa akhir jabatan Presiden AS ke-43, George W. Bush. Namun, sebenarnya proyek nuklir Iran sudah dibangun semenjak tahun 1957 M, di era Shah Pahlevi atas bantuan AS. Hal ini terjadi karena saat itu Iran dan AS memiliki hubungan bilateral yang sangat erat.

Pemerintahan Shah Pahlevi meresmikan Pusat Atom Universitas Teheran pada tahun 1956 M, yang disusul dengan penandatanganan MoU pengembangan nuklir antara Iran dan AS.

Hingga tahun 1971 Shah Iran telah menjalin sejumlah kerjasama nuklir dengan beberapa negara Eropa lainnya, seperti Jerman untuk pembanguanan reactor Bushehr, Prancis untuk memproduksi sekitar 23 megawatt listrik pada reactor Darkhoin, AS sebagai pemasok bahan bakar nuklir, dan pembelian saham perusahaan Ordif.

Iran merupakan salah satu negara yang terlibat dalam perjanjian NPT, sehingga hak dan kewajiban negara penandatangan tak terkecuali Iran melekat dengan sendirinya. Pada tahun 2003 M, Dewan Keamanan PBB melakukan peninjauan terhadap aktivitas pengembangan senjata nuklir di sejumlah kawasan yang diprediksi akan mengancam perdamaian dunia.

Kegigihan Iran untuk melanjutkan program nuklir untuk tujuan “damai” tidak pernah dipercaya sepenuhnya oleh investigator internasional bidang nuklir seperti IAEA. Sikap Iran yang tidak terbuka membuat Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sejumlah sanksi berupa embargo terhadap Iran di bidang ekonomi, energi, dan pertahanan.

BACA JUGA  Pertemuan Suriah dan Uni Emirat Arab di Tengah Perubahan Geopolitik Timur Tengah

Selama tiga belas tahun Iran hidup dalam dalam situasi terkekang akibat embargo negara-negara Barat lewat resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB. Sanksi terhadap Iran membatasi negara Teluk ini untuk mengakses pasar internasional secara bebas, sebab setiap transaksi yang melibatkan perusahan Iran harus melewati pemeriksaan ekstra ketat dari otoritas internasional.

Ilmuan-ilmuan Iran yang terlibat dalam aktivitas riset nuklir Iran turut serta menjadi pihak yang kebebasan mereka untuk bepergian ke luar negeri sangat dibatasi. Dampak paling serius dari embargo yang diterapkan PBB adalah ketidakmampuan mereka untuk terlibat dalam aktivitas jual beli sumber daya minyak di pasar internasional. Padahal di sisi lain negara ini merupakan produsen terbesar ketiga di dunia setelah Arab Saudi dan Venezuela.

Sanksi dan embargo dari negara-negara Barat dalam dua dekade terakhir tidak membuat Iran pasrah  menerima nasib mereka digantung oleh keputusan DK PBB. Di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Ahmadinejad Iran terus tampil dengan narasi menantang ketidakadilan yang diciptakan oleh negara-negara Barat.

Kepemilikan senjata nuklir oleh sejumlah negara di satu sisi mendapat jaminan, namun di sisi lain negara-negara yang mengembangkan nuklir untuk tujuan damai justru diposisikan sebagai pihak paling bersalah dalam tata aturan global. Ahmadinejad secara terbuka menggunakan panggung PBB untuk mengkritisi sikap ambivalen negara-negara Barat dalam melihat Iran dan Israel dengan pendekatan berbeda. Konsistensi sikap Iran untuk mengembangkan riset nuklir  untuk tujuan damai pada instalasi yang mereka miliki tidak pernah berubah selama dua periode kepemimpinan Ahmadinejad.

Tercapainya Perundingan Nuklir Antara Iran dan Barat

Pada bulan September tahun 2013M, Rouhani berkunjung ke New York untuk hadir dalam Sidang Umum PBB dan menghadiri pertemuan dengan negara P5+1. Pertemuan tersebut berjalan tidak begitu lama karena semua pihak yang hadir langsung bersepakat untuk membahas perkembangan nuklir Iran.

Setelah hampir 20 bulan melakukan negoisasi yang intens, pada Juli 2015 M, Iran dan P5+1 akhirnya mencapai kesepakatan yang dirancang untuk membatasi kemampuan pengayaan nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi dari AS, Uni Eropa, dan PBB.

Melihat konteks perjanjian nuklir Iran, bisa dikatakan negoisasi ini memiliki kaitan langsung dengan upaya Amerika untuk memperkuat kembali pengaruh mereka di kawasan Timur Tengah yang tak lagi stabil karena ancaman dari aktor non negara seperti ISIS yang tak mampu diselesaikan oleh sekutu-sekutu AS di kawasan. ISIS secara tidak langsung memecah konsentrasi AS yang tengah mengupayakan stabilitas negara-negara pasca perang dan pasca  revolusi mulai dari Mesir, Irak, dan terakhir Suriah.

Kebijakan Presiden AS Donald Trump

Hubungan Iran-AS mencapai titik terendah setelah Presiden AS Donald Trump pada 8 Mei 2018 M, secara sepihak menarik AS dari JCPOA. AS kembali menerapkan sanksi ekonomi bertahap terhadap Iran yang telah menyebabkan krisis ekonomi di Iran.

AS secara bertahap menjatuhkan sanksi ekonomi meliputi sektor otomotif, logam mulia, bahan makanan, dan perdagangan. Sanksi tahap kedua, meliputi sektor migas dan bank sentral. Akibat sanksi tersebut nilai mata uang Iran jatuh lebih dari 100% yang memicu kenaikan harga barang yang signifikan. Sanksi-sanksi AS tersebut bertujuan untuk mendorong rakyat menggulingkan rezim Iran.

Ahmad Masyhur, alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga konsentrasi Kajian Timur Tengah

Harakatuna
Harakatuna
Harakatuna.com merupakan media dakwah berbasis keislaman dan kebangsaan yang fokus pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan keislaman dengan ciri khas keindonesiaan. Transfer Donasi ke Rekening : BRI 033901002158309 a.n PT Harakatuna Bhakti Ummat

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru