Dengarkan artikel ini
Mencermati Pola Gerakan Hizbut Tahrir
Oleh: Henny Mono*
Memang, untuk Indonesia, dampak negatif dari keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) belum terasa. Namun, jika mau mencermati keterlibatan mereka di negara lain, seperti Libya maupun Suriah, tentu kita bakal berpikir dua kali. Paling tidak kita akan bersepakat bahwa gagasan khilafah yang dipromosikan HTI dengan perspektif maqoshid syariah, tidak lebih dari sekadar asumsi (maqhosid al-wahmiyah). Belum ada jaminan apa pun, bahwa penerapan khilafah dan mengganti ideologi Pancasila, bakal melahirkan kemakmuran/kesejahteraan rakyat.
Tulisan ini bermaksud mengkritisi sekaligus memprediksikan, andai HTI tetap dibiarkan eksis di Republik ini. Sebagaimana diketahui, Hizbut Tahrir (HT) diperkirakan telah hadir di beberapa negara di dunia.
Meski mereka sangat anti orang-orang non-muslim karena dianggap kafir, tapi pusat-pusat koordinasi organisasi ini justru berada di negara-negara kawasan Eropa, Amerika Serikat, termasuk Australia, yang menganut faham demokrasi, sekularisme, dan kapitalisme. Dan, mereka justru ditolak di sekitar 20-an negara yang mayoritas penduduknya muslim.
Dari serangkaian peristiwa terkait keterlibatan HT di beberapa negara, diperoleh pola pendekatan yang sama. Pertama, mereka melakukan edukasi ke masyarakat tentang perlunya penegakan hukum Islam (syariah) secara utuh, yang menurut persepsi mereka, hal itu sesuai Alquran dan Alhadist. Dan, untuk kepentingan itu, setiap muslim wajib berikhtiar mendirikan daulah Islamiyah, yang menerapkan Islam sebagai sebuah sistem dan menerapkan hukum syara’ sebagai hukum Allah.
Berikutnya, sebagai langkah kedua, mereka akan mengkritisi segala kebijakan politik dan hukum di negara bersangkutan. Untuk kasus Indonesia, misalnya HTI memiliki penerbitan sebagai media politik dan dakwah Al Wa’ie. Melalui penerbitan semacam itu, mereka seringkali melaporkan atau memberitakan dari sudut yang negatif serta memberi nilai pada program-program pembangunan nasional sebagai proyek titipan atau kepentingan asing (baca: kafir). Selanjutnya, mereka mempengaruhi rakyat dengan isu-isu tentang pentingnya menerapkan syariah Islam melalui sistem khilafah.
Mereka berdalih sebagian besar pemimpin-pemimpin negeri yang mayoritas penduduknya muslim adalah diktator dan represif. Menggunakan kekuasaan secara keji dan brutal untuk menindas rakyat, membungkam aspirasi rakyat dan perjuangan rakyat untuk menegakkan syariah dan khilafah. Penguasa semacam itu, menurut mereka, telah menjadi kaki tangan dari negara-negara imperialisme yang ketakutan atas penegakan syariah Islam yang mengancam kepentingan penjajahan Barat. Satu-satunya jalan untuk meraih hidup sejahtera, hanyalah dengan menegakkan syariah dan khilafah.
Dalam kasus Libya, misalnya, diawal-awal revolusi negeri ini, HT membangun persepsi bahwa Moammar Qaddafy adalah antek Barat, Inggris[1]. Akibat pecahnya revolusi Libya telah meluluhlantakan seluruh sistem infrastruktur negara itu, menewaskan ribuan warga negara, serta mengakibatkan terpecah-belahnya wilayah Libya. Situasi chaos semacam itu ternyata kemudian hanya menjadi “karpet merah” bagi Barat untuk menguasai sumber daya alam Libya. Sebab beberapa hari berselang setelah tumbangnya Moammar Qaddafy, ENI perusahaan minyak asal Itali mulai beroperasi. Mereka memompa dengan awal produksi 31.000 barel per hari. Sedangkan TOTAL, perusahaan minyak asal Perancis memulai produksi di fasilitas produksi lepas pantai Al-Jurf memulai dengan kapasitas produksi 40.000 barel per hari.
Untuk diketahui, tergulingnya rezim Moammar Qaddafy, merupakan hasil konspirasi koalisi Barat bersama-sama kelompok radikalis lokal (termasuk HT)[2]. Koalisi sekutu Barat dipimpin duet Barack Obama (AS) dan Nicolas Sarkozy (Prancis), sangat berkepentingan untuk menguasai ladang-ladang minyak Libya. Kelicikan itu juga didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan terbitnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1973, yang dikeluarkan pada 17 Maret 2011, berisi perintah penegakan aksi larangan terbang bagi rezim berkuasa. Bertindak sebagai “polisi” udara, koalisi Barat dan NATO.
Resolusi tersebut sama sekali tidak mengizinkan tentara asing, termasuk koalisi Barat dan NATO melakukan darat. Atas kebijakan Dewan Keamanan PBB itu, Presiden AS Barack Obama, mengeluarkan pernyataan yang terkenal, “tak ada sepatu lars di darat” Libya. Namun agen rahasia CIA dan “Smash Squad” khusus dari pasukan elit SAS Inggris, didukung Perancis telah dikirim pada malam hari melalui kapal angkatan laut AS, kapal perang Prancis ke Pelabuhan Benghazi dan Tobruk, wilayah yang dikuasai radikalis.
Ironisnya, pasca tumbangnya rezim berkuasa dan porak-porandanya Libya akibat perang saudara, kelompok radikalis yang sempat bermimpi menegakkan daulah Islamiyah dengan sistem khilafah, tidak kelihatan batang hidungnya. Sementara saudara-saudara mereka, baik yang seiman atau tak seiman, kalau tidak tewas akibat perang, mereka kehilangan sanak saudaranya, atau mengungsi ke negara-negara Eropa, negeri Barat yang non-muslim. Alih-alih meraih kemakmuran/kesejahteraan, yang rakyat Libya temukan saat ini adalah kesengsaraan dan kemiskinan jika tidak menjadi warga kelas dua wilayah pengungsian. Na’udzubillahi min dzalik.
*) Penulis adalah advokat dan Dosen Luar Biasa pada Fak. Syariah UIN Malik Ibrahim Malang
[1] https://hizbut-tahrir.or.id/2011/09/12/inggris-menjual-senjata-kepada-gaddafi-sebelum-revolusi-libya-terjadi/
[2] http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/02/27/46721/hti-dukung-rakyat-libya-gulingkan-qadhafi.html, lihat pula https://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/28/massa-hti-tuntut-penggulingan-khadafi/
