Dengarkan artikel ini
Pada Sabtu, 16 Desember 2017, Sandiaga Uno, eks Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02 menjadi tuan rumah deklarasi Gerakan Indonesia Salat Subuh (GISS) di Masjid At-Taqwa, Jakarta Selatan. Dua bulan sesudahnya, yakni Selasa, 27 Februari 2018, Sandi turut hadir dalam deklarasi GISS di Masjid Al-Makmuriyah, Pulau Pramuka, Kepulawan Seribu, bersama Sekjend Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath. Acara yang sama, meski tak lagi berlabel GISS, kembali digelar Sandi sebulan berikutnya, Minggu 1 April 2018 di Masjid RNI, Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Untuk yang terakhir ini, Sandi menamainya Giat Salat Subuh Berjamaah.
GISS menggelar deklarasi dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, di seluruh Indonesia. Deklarasi GISS di Masjid Jami’ Al-Falah Pejompongan Jakarta Pusat, Masjid Jami’ As-Salamah Pondok Ranggoon Cipayung, deklarasi GISS di Tangerang Selatan, deklarasi GISS di Milad FPI 19, deklarasi GISS di Batam, serta deklarasi GISS di Masjid At-Tin TMII Jakarta merupakan bukti konkret betapa masifnya gerakan tersebut. Dengan tiga misinya; istiqamah salat Subuh berjemaah, mengajak keluarga-kerabat untuk istiqamah berjemaah Subuh, dan mengajak mereka mendukung gerakan tersebut, GISS memiliki agenda besar, yakni menyeluruhnya Subuh berjemaah sejagat NKRI di tahun 2020.
Tidak ada masalah dengan salat Subuh berjemaah. Justru baik sekali, sebab seperti itulah anjuran Nabi Muhammad. Tetapi menjadikan itu sebagai ‘gerakan’, bahkan menspesifikasinya terhadap ‘salat Subuh’ saja bukanlah sesuatu yang baik. Selain karena Nabi Saw. menganjurkan berjemaah untuk semua salat fardu, tidak hanya Subuh, arus sebuah ‘gerakan’ memang patut dikaji. Bagaimanapun tidak dapat disangkal, bahwa tidak ada ‘gerakan’ tanpa adanya ‘kepentingan’. Terlebih jika ‘orang-orang’ dalam gerakan tersebut, secara politik merupakan oposisi. Alih-alih berniat menyemarakkan berjemaah Subuh, GISS justru berpretensi politis, yakni memobilisasi massa demi kepentingan Pilpres 2019.
Tentu itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Takaran politik dalam GISS bisa diselisik dari tiga fakta; orang-orangnya, agendanya, juga spirit dari gerakan itu sendiri. Muhammad Al-khaththath mengakui bahwa GISS bukanlah ormas maupun partai, melainkan penggerak umat Islam. Secara implisit, pernyataan tersebut menempatkan umat Islam dalam posisi terjepit, sampai harus melakukan gerakan. Mudah sekali ditebak bahwa arah gerakan tersebut terjalin berkelindan dengan isu-isu yang terjadi; ke-antiislam-an pemerintah. Umat Islam kemudian dirangsang dengan sebuah gerakan, untuk menggulingkan rezim mereka. “Kita ingin presiden yang rajin baca Al-Qur’an. Kalau nggak, ya semoga 2019 ada (terpilih) presiden yang rajin baca Al-Qur’an,” ungkap Khaththath, seperti dilansir dari nahimunkar.org.
Bahwa GISS merupakan wujud perlawanan melalui mekanisme legal konstitusional, adalah sesuatu yang benar adanya. Gerakan tersebut awalnya bernama Forum Silaturahmi Subuh (FSS), sampai akhirnya Usamah Hisyam, sebagai marketing communication, mengubahnya menjadi GISS. Usamah paham betul bahwa nomenklatur GISS lebih memikat daripada FSS; lebih implisit gerakan perlawanannya. Kendati mudah saja dipahami bahwa baik Usamah, Khaththath, Sandi, Amien Rais, Cholil Ridwan, Eggi Sudjana, dan ‘orang-orang lain’ yang terlibat sama-sama oposisi, yang semakin memperjelas agenda dan spirit gerakan mereka. GISS sejatinya tidak berbeda dengan Gerakan 212, 411, dan sejenisnya. Orang-orangnya itu itu saja.
Dalam konteks agenda pun demikian. Berusaha memajukan Indonesia dengan mengambil sampel Turki, yang warganya dianggap rajin salat berjemaah, adalah sesuatu yang terburu-buru. Turki dipuja sebab presiden Erdogan lebih simpatik terhadap Islam di negaranya yang notabene sekuler, dan Indonesia diharapkan menjadi seperti Turki. Akhirnya, spirit GISS tampak ke permukaan, yaitu memobilisasi massa untuk tujuan politis memenangkan presiden pilihan mereka. Spirit itu juga jelas terlihat dalam misi ketiga GISS; mendukung gerakan GISS. Termasuk jika gerakan mereka adalah upaya mengganti presiden yang sedang berkuasa. Sungguh itu adalah agenda mobilisasi massa paling sempurna.
Sebagai gerakan moral-spiritual, cita-cita GISS sangatlah sempurna; menjadikan Indonesia maju pada 2020, dengan istiqamah berjemaah Subuh. Pemilihan tahun tentu tidak sembarang. Itulah akhir tujuan politik itu. Kalau rezim hari ini bisa diganti, 2020 adalah masa kejayaan mereka. Bisa saja kejayaan tersebut masih berupa kejayaan GISS, tetapi bukan sesuatu yang mustahil bahwa tahun tersebut adalah kejayaan ‘orang-orang’ di balik GISS itu sendiri. Spirit GISS yang demikian mengejawantah, selain dengan mobilisasi umat Islam, juga melalui dukungan elektoral terhadap (calon) presiden pihan mereka. Melihat sepak terjangnya yang sedemikian alot, sangat mudah ditebak apa makna di balik kehadiran Sandiaga Uno dalam setiap kegiatan mereka. Itulah tiga fakta yang dapat kita pakai untuk menakar cita-cita politis GISS.
Sungguhpun demikian, patut juga dicatat bahwa tidak ada yang salah dengan politik. Yang bermasalah ialah politisasi. Dan GISS melakukan hal itu. Salat Subuh tidak lebih hanya sekadar menjadi momentum mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, untuk kemudian ditarik dalam satu spirit bersama; menggantikan rezim yang tengah berkuasa. Fakta implisit ini bisa saja disangkal melalui pelbagai alasan, utamanya oleh punggawa GISS, tetapi yang mereka lakukan memang mengarah terhadap upaya itu. Masifnya gerakan sejenis selalu berpretensi dengan ‘kebangkitan umat Islam’—suatu trik paling ampuh menarik umat Islam dalam satu komando; mendukung presiden pilihan mereka, bersepakat melengserkan rezim yang tengah berkuasa. Itulah politisasi paling sempurna.
Atas semua itu, kesadaran umat Islam merupakan sesuatu yang amat krusial, urgen. Untuk memajukan Indonesia, persatuan yang tidak melihat SARA adalah sesuatu yang niscaya. Baik Islam, Hindu-Budha, Kristen maupun Konghucu, harus bersatu. Baik etnis Jawa, Madura, Dayak pun demikian. Memajukan Indonesia ‘hanya’ dengan gerakan salat Subuh sama saja dengan tidak memberi ruang masyarakat Non-Muslim ikut andil memajukan bangsa. Sungguh cita-cita GISS di samping sangat politis, juga utopis. Salat berjemaah memang anjuran, tetapi berlaku untuk semua salat fardu, dan tidak butuh adanya gerakan. Yang diperlukan adalah ‘kesadaran’ akan anjuran tersebut. Tentu ini lebih murni ketimbang yang menjadi agenda GISS; berjemaah Subuh, lalu sesudahnya ada tausiah tentang keterjepitan umat Islam dan perlunya perlawanan, sambil mempromosikan (calon) presiden pilihan mereka.
Adalah benar apa yang dikatakan Sofiudin, salah satu dosen Sekolah Tinggi Islam Al-Hikam Depok, Jawa Barat, dalam diskusi publik bertajuk “Politisasi GISS Mencederai Ajaran Islam”, pada Rabu (29/8/2018) lalu. Pada zaman Nabi Saw., masjid memang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga membahas politik. Tetapi saat itu bukan kampanye. Terhadap GISS, semua takmir masjid dalam Forum Rembuk Masjid Indonesia (Formasi) sepakat agar gerakan tersebut tidak mempolitisasi salat Subuh, seperti dilansir beritacenter.com. Meski demikian, berjemaah Subuh harus tetap berlanjut, bahkan untuk semua salat fardu. Yang harus berhenti adalah spirit GISS untuk memobilisasi massa demi kepentingan politis Pilpres 2019. Itulah yang perlu kita cegah.
*Ahmad Khoiri, Mahasiswa Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir IAIN Madura.
