25.7 C
Jakarta

Memilih Pemimpin Inklusif dan Pluralis

Artikel Trending

KhazanahTelaahMemilih Pemimpin Inklusif dan Pluralis
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Harakatuna.com- Fakta bahwa negara Indonesia merupakan negara yang plural dengan banyaknya suku, budaya, ras dan agama tidak ditolak. Kenyataan tersebut menuntut kita menjadi bangsa Indonesia yang harus berupaya untuk menjalin hubungan dengan baik kepada kelompok yang berbeda. Mulai dari perbedaan pandangan, agama, suku, rasa bahkan ormas.

Dengan kesadaran tersebut, muncullah sikap toleransi antar umat beragama yang mewujudkan kehidupan sosial aman, damai dan terhindar dari konflik dan perpecahan. Jika mengutip kalimat Gus Dur, ia menyampaikan bahwa “Pancasila adalah dasar negara yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kita, selama kita masih menerima Pancasila sebagai dasar Negara”.

Melalui kelimat di atas, pancasila merupakan konsesus final yang tidak perlu diperdebatkan keislamannya, ataupun ditolak hanya karena tidak ada bungkusan Islam di dalamnya. Sebab dalam implementasinya, pancasila sangat islami karena mempertimbangkan segala perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia agar terus bersatu.

Meskipun demikian, konflik keberagamaan terus menghantui masyarakat Indonesia, seperti halnya penolakan rumah ibadah, krisis toleransi dengan wujud masih banyak masyarakat yang tidak bisa menerima kelompok lain, ditambah dengan radikalisme, terorisme dan ekstremisme yang menjadi momok menakutkan bagi bangsa Indonesia.

Kepercayaan orang lain terhadap pemimpin itu penting

Hubungan antara seorang pemimpin (dalam konteks negara) dengan masyarakat seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam hubungan tersebut, kepercayaan menjadi penting agar dinamika organisasi terus berjalan. Meskipun tidak terlihat secara nyata, kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin menjadi power utama dalam segala kebijakan seorang pemimpin.

Dalam konteks ini, pelaksanaan kebijakan yang diberlakukan oleh seorang pemimpin akan dijalankan oleh masyarakat secara umum, seperti halnya Indonesia. dalam term ini, terdapat 5 gelombang kepercayaan dalam sebuah kepemimpinan agar bisa diikuti oleh khalayak, diantaranya: kredibilitas, konsistensi, keselarasan, reputasi dan kontribusi.

Kredibilitas berkaitan dengan personal seorang pemimpin dalam menunjukkan kepada khalayak; konsistensi berkaitan dengan hubungan dengan sesama koleganya dan relasi lainnya; keselarasan berkenaan dengan bagaimana organisasi (red;negara) yang dipimpinnya berjalan; reputasi berkaitan dengan bagaimana target pasar melihat seorang pemimpin, sedangkan kontribusi berkaitan dengan apa saja yang sudah dilakukan seorang pemimpin dalam menciptakan perubahan yang nyata.

BACA JUGA  Musdah Mulia: Seandainya Kita Berdakwah Kepada Diri Sendiri, Kita Tidak Sibuk Menghitung Dosa Orang Lain

Lima gelombang kepercayaan di atas merupakan modal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Meskipun demikian, karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin, harus bersamaan dengan kompetensi dalam dirinya, yang akan mewujudkan kredibilitas, penilaian dari masyarakat kemudian pengaruh yang bisa diikuti oleh masyarakat.

Artinya, kebijakan serta wujud nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas, merupakan salah satu tolok ukur penting bagi masyarakat agar seorang pemimpin layak diikuti dan dijadikan panutan. Dengan demikian, sikap yang muncul adalah bagaimana setiap perilaku dan segala upaya yang tampil menyuarakan kepentingan umum, bukan perwakilan kelompok ataupun perwakilan individu.

Inklusif dan pluralis diperlukan untuk Indonesia

“Saya NU, maka saya tidak boleh hanya untuk NU, karena hal ini akan berpengaruh terhadap pola kebijakan yang saya terapkan. Jika hidup saya hanya untuk NU, maka saya hanya akan berpihak pada NU saja, menerapkan seluruh kebijakan dan kepentingan untuk NU. Padahal Indonesia tidak hanya terdiri dari NU. Jika hidup saya hanya untuk NU saja, maka saya tidak adil terhadap kelompok masyarakat di luar NU”.

Seperti itulah kalimat yang disampaikan oleh Alissa Wahid, koordinator Nasional Jaringan Gusdurian pada sekolah pemuda lintas agama yang disampaikan Jumat, 07 Januari 2022. Inklusifitas seorang pemimpin sangat diperlukan dalam rangka melihat kompleksitas keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia.

Di tengah konflik yang terus mengintai, ideologi ekstremisme dan radikalisme seperti hantu, perlu sikap sikap inklusif dan pluralis yang tertanam dalam diri, agar bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan dan persatuan untuk Indonesia. Sikap itu juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Seorang pemimpin juga wajib memiliki sikap inklusif dan pluralis agar bisa melihat segala perbedaan yang dimiliki oleh masyarakat. Baik dari pemimpin negara maupun pemimpin organisasi dalam skala yang lebih kecil, inklusifitas dan pluralitas perlu diupayakan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Wallahu a’lam.

Muallifah
Mahasiswi Magister Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Bisa disapa melalui instagram @muallifah_ifa

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru