Dengarkan artikel ini
Judul Buku: Islam Yes, Khilafah No! Jilid 1. Penulis: Nadirsyah Hosen. Penerbit: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Cetakan: 2018. Tebal: 180 Halaman. ISBN: 978-602-1326-66-4.
Sulit mengukur wabah ideologi yang telah mengakar di benak manusia. Di Indonesia, ada ideologi yang berbahaya bernama khilafah. Keseriusan kelompok fundamental menginginkan berdirinya suatu tatanan baru di negara ini sangat meresahkan. Ide usang khilafah yang disuarakan memaksa kelompok moderat harus tampil ke permukaan dan bersuara.
Inilah yang tengah dilakukan Nadirsyah Hosen. Sosok yang saat ini menjadi Rais Syuriah PC Internasional NU di Australia cukup getol menandingi narasi khilafah. Kedua jilid bukunya yang berjudul “Islam Yes, Khilafah No!” membawa kabar baik bagi kalangan moderat, dan kabar buruk bagi kalangan Islam keras.
Sapaan akrabnya adalah Gus Nadir. Seorang intelektual muda sejati. Seiring waktu, berkat gagasan yang tertuang dalam buku maupun artikel di internet, menjadikannya dikenal luas.
Tulisan ini mengupas buku Islam Yes, Khilafah No! Jilid 1 yang membahas doktrin dan sejarah politik Islam dari Khulafa’ ar-Rasyidin hingga Dinasti Umayyah. Gus Nadir mengawali dengan keresahannya terhadap keinginan seseorang dan sekelompok orang dengan sistem khilafah di Nusantara ini.
Bahasa yang digunakan sedikit menyindir, namun ada benarnya. Seperti sindiran terhadap mantan ketua MK yang mengusulkan hukuman potong jari bagi koruptor, namun dia sendiri tersangkut kasus korupsi. Anggota DPRD DKI Jakarta yang berniat menyalonkan diri dalam pilkada untuk menegakkan Syariat Islam di ibu kota, namun sebelum itu terjadi justru dia tertangkap KPK karena menerima suap.
Negera Islam yang diangan-angankan oleh golongan keras menjadi harapan mulia nan indah. Imaji negeri Islam ditulis oleh Gus Nadir dalam bait seperti puisi. Tapi di pungkasannya, ia bertanya. “Negeri Islam itu…ada di mana sekarang ? Ke mana aku harus mencarinya, Ya Rabb?” [hlm. 5].
Memaksakan kehendak untuk mendirikan negara Islam boleh dipertanyakan. Sekiranya jika Allah SWT menghendaki, maka luluh-lantahlah kekuasaan yang ‘tidak Islam’ ini. Tugas kenabian Muhammad SAW pun bukan untuk mengislamkan seluruh manusia, melainkan menyempurnakan akhlak mereka [hlm.6].
Khilafah dan Ulil Amri
Tidak jarang kita temui orang yang secara legal-formal beragama Islam, tapi kelakuannya jauh dari nilai Islam. Kerap kali kelompok keras ini mengecam perbedaan akidah dan keimanan. Mulai dari ormas yang berlainan, mazhab, hingga agama. Mereka menilai yang tidak Islam adalah subjek yang harus diperangi.
Padahal, sejarah membuktikan bahwa Rasulullah pernah dibantu oleh sosok yang beragama non-Islam. Seperti Waraqah bin Naufal yang membenarkan Nabi saat pertama kali menerima wahyu. Waraqah berkata bahwa yang datang kepada Nabi adalah malaikat Jibril bukan setan. Keterangan itu membuat Nabi tenang.
Sosok non-Islam lainnya adalah paman Nabi sendiri, Abu Thalib. Bagaimana Abu Thalib melindungi Nabi dalam melaksanakan dakwahnya [hlm. 11]. Fakta sejarah ini setidaknya cukup membuktikan, bahwa keterlibatan non-Islam dalam perjalanan kenabian Muhammad SAW bukanlah masalah yang perlu dibesar-besarkan.
Perpolitikan Islam atau yang dikenal sebagai fiqh siyasah, pun sangat dinamis. Sampai ajal menjemput Rasulullah, tidak ada ketentuan baku tentang pengganti sebagai khalifah. Tuntutan mendirikan negara Islam juga tidak pernah ada dalam al-Qur’an dan hadis, yang ada adalah kewajiban mentaati ulil amri atau pemimpin.
Al-Mawardi menyebutkan setidaknya ada empat makna dalam menafsirkan kata ulil amri. Pertama, ulil amri bermakna umara (para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan). Pendapat ini berasal dari Ibn Abbas, as-Sady, Abu Hurairah, dan Ibn Zaid.
Kedua, ulil amri adalah ulama dan fuqaha, sebagaimana dicetuskan oleh Jabir bin Abdullah, al-Hasan, Atha, dan Abi al-Aliyah. Ketiga, ulil amri disempitkan maknanya oleh mujtahid yaitu para sahabat Rasulullah. Keempat, adalah pendapat dari Ikrimah yang lebih menyempitkan lagi makna ulil amri adalah kedua sahabat Rasulullah yakni Abu Bakar dan Umar. [hlm. 14-15]
Begitu banyak makna tentang ulil amri, namun keseluruhannya tak pernah berujung kegaduhan. Mereka saling menghormati meskipun pendapatnya berbeda-beda. Inilah perbedaan etika keilmuan klasik dengan sekarang, terutama di Indonesia. Perbedaan pendapat akan suatu hal justru diajangi dengan perdebatan yang tak lagi sehat. Kebiasaan ini meluas.
Tirani Politik Khilafah
Para pejuang khilafah, selain berdiri atas dasar keberanian, juga berdasar atas nash yang mereka yakini mendukung adanya sistem khilafah. Seperti hadits prediksi akan tegaknya sistem khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian, khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah.
Gus Nadir mengkritik bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani soal itu majhul dan riwayat Imam Ahmad bermasalah, khususnya pada perawi yang bernama Habib bin Salim. Imam Bukhari bahkan tidak mau meriwayatkan dari Habib bin Salim, karena dianggap tidak kredibel.
Apalagi dalam kutubut tis’ah (9 kitab hadits utama) hanya musnad Ahmad yang meriwayatakan hadits ini [hlm. 47]. Meskipun demikian, para pendukung khilafah tetap kokoh pada pendirian mereka bahwa hadits itu sahih sehingga dijadikan dasar perjuangannya.
Khilafah yang dicita-citakan oleh kelompok ini sebenarnya bukan tanpa cacat. Sejarah membuktikan bahwa hasrat politik yang terjadi selama masa kehilafahan justru lebih kejam. Kekalahan diplomatik Hasan bin Ali kembali membuktikan bahwahasrat berkuasa lebih besar dibandingkan kemaslahatan umat. Rasa iri yang dialami oleh Mu’awiyah yang saat itu menjadi Gubernur Damaskus telah membutakannya untuk meraih tampuk kekuasaan yang sudah lama diincar.
Kerelaan Hasan bin Ali menyerahkan posisi utama juga tidak membuat Mu’awiyah puas. Perjanjian yang dibuat agar tidak lagi mencela Ali dan keluarganya dilanggar juga. Mimbar masjid pun menjadi media menyuarakan celaan itu.
Ibnu Katsir mengatakan, setelah lengsernya Hasan bin Ali, tidak ada lagi khalifah sejati. Ini dikarenakan pergantian pemimpin Dinasti Umayyah hanya berdasar pada silsilah keluarga, turun temurun, sistem kerajaan atau monarki. Sistem ini sudah tidak lagi sama dengan keempat khalifah sebelumnya, ditambah khalifah Hasan yang hanya menjabat selama satu tahun [hlm. 96].
Kepedihan yang dialami oleh Hasan bin Ali membuat terkejut. Betapa teganya Mu’awiyah melakukan makar sehingga mengkudeta keturunan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan oleh mereka yang menyuarakan khilafah, justru menganggap bahwa khilafah sebagai solusi terbaik bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia bahkan dunia.
Demokrasi Islami
Gus Nadir menguraikan, demokrasi yang saat ini diterapkan di Indonesia lebih Islami daripada model yang dipakai oleh Mu’awiyah dan Abbasiyah. Analogi ilmiah Gus Nadir menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya melalui pemilihan umum sesuai dengan sistem pembai’atan yang terjadi selama 30 tahun periode Khulafa ar-Rasyidin. Sedangkan pembentukan panitia enam orang yang menjaring kandidat pemimpin telah terangkum dalam parlemen sebagaimana dijalankan oleh negara-negara modern [hlm. 108-109].
Sekali pun demokrasi kita masih cacat sana-sini, bukan berarti khilafahlah yang lebih baik. Membaca buku Gus Nadir, justru memberi gambaran, bahwa ketika khilafah benar-benar tegak di Indonesia, betapa kerusakan akan terjadi di mana-mana. Terlebih kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan beragam. Bukan saja agama, tapi juga ras, suku, etnis, dan golongan.
Akhirnya, buku ini mengantarkan pembacanya untuk melihat sejarah kelam yang tercipta justru di kalangan umat Islam sendiri. Hanya karena apa? hanya karena politik kekuasaan. Wabah ideologi radikal dan khilafatisme yang tengah menggerogoti NKRI, rasanya masih sangat relevan jika buku ini dijadikan rujukan pertaubatan para antek khilafah.
