Dengarkan artikel ini
Alquran, dalam surah An-Naml ayat 29-44, menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak berpolitik dan kemandirian dalam segala urusan. Penjelasan tersebut tergambar pada sosok perempuan bernama Balqis. Berdasarkan kisah ini, citra perempuan sudah seharusnya mandiri dan kritis kepada hal yang dihadapinya. Termasuk dalam mewujudkan harkat dan kemandirian perempuan serta memelihara hak-hak, kodrat, dan identitasnya.
Di era milenial ini, selain di tuntut untuk menjadi seorang ibu, perempuan juga harus menjadi seorang akademisi. Perempuan harus memiliki cita-cita tinggi agar bisa bersaing di era globalisasi ini. Masalahnya, perempuan yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, kebanyakan setelah menikah hanya menjadi Ibu rumah tangga. Entah karena suami yang meminta istrinya untuk tidak bekerja, ataupun karena sang istri merasa gaji yang didapat suaminya telah mencukupi kebutuhan keluarga.
Jika perempuan sudah berada pada zona nyaman, maka dia tidak akan memikirkan status dan karirnya. Dia akan bergantung pada suami. Perempuan semacam ini adalah perempuan yang tidak mengetahui perspektif kehidupan dan adrenalin apa yang akan dia hadapi. Mungkin konsekuensi kecilnya, izajah (pendidikan) yang didapat perempuan menjadi sia-sia, seolah tak bermanfaat secara formalitas. Justru hal seperti ini, dapat memicu terjadinya bias gender.
Bias gender adalah kebijakan atau kondisi yang merugikan salah satu jenis kelamin. Hal ini sering terjadi pada perempuan, dikarenakan perempuan dianggap sebagai mahkluk yang memiliki sifat penyayang, lemah lembut, dan rajin. Dalam pandangan masyarakat, pekerjaan perempuan yaitu semua pekerjaan domestik (rumah tangga), dianggap lebih rendah dan ringan daripada pekerjaan laki-laki sebagai pencari nafkah dan tulang punggung keluarga. Akibatnya, pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan.
Bias gender juga memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT terjadi kepada laki-laki yang menganggap rendah perempuan. Seolah karena laki-laki yang bekerja, mereka memegang sepenuhnya kekuasaan atas perempuan. Banyak sebab terjadinya KDRT, misalnya adalah masalah finansial. Keluhan istri terhadap kebutuhan rumah tangga, membuat suami geram. Akhirnya terjadilah tindakan KDRT. Dalam kasus ini, justru perempuan akan disalahkan karena tidak mau berupaya mandiri.
Dalam suatu hubungan pernikahan, ada saja masalah yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian. Walaupun dengan segala alasan mempertahankan pernikahan, baik alasan anak ataupun harta, tetap tidak bisa dipertahankan. Masalahnya adalah kesiapan mental seorang perempuan ketika cerai berbeda dengan kesiapan mental laki-laki. Apalagi jika sang Ibu mempunyai tanggungan anak, tak mempunyai pekerjaan, dan jauh dari keluarga. Dalam kondisi seperti ini, rawan sekali terjadi penyimpangan sosial.
Psikologi yang tidak stabil dan tingkat stres yang tinggi setelah cerai, dapat membuat perempuan depresi berkepanjangan. Semakin dia tidak tahu apa yang harus di lakukan semakin dia putus asa. Akhirnya dia akan menghalalkan segala cara agar bisa bertahan hidup. Baik dengan cara kotor seperti melacur atau dengan cara mengemis. Namun, jika dilihat dari kacamata sosial, perempuan akan memilih melacur daripada mengemis. Karena pekerjaan tersebut dirasa lebih tertutup dan tidak akan menanggung malu selagi tidak diketahui orang yang mengenalnya.
Hal-hal semacam ini, bisa saja dihindari apabila perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki penghasilan. Jika pasangan suami istri memiliki gaji, maka mereka akan bersinergi dalam hal finansial. Setidaknya tidak akan ada masalah penyimpangan sosial ketika terjadi perceraian. Apalagi status perempuan yang notabenenya sebagai seorang akademisi, akan memudahkannya melangsungkan hidup.
Dengan bekerja, berarti perempuan menghargai dirinya sendiri yang telah berusaha menyelesaikan study nya. Selain menjaga ilmu agar dapat bermanfaat, kesadaran perempuan untuk bekerja juga sama halnya dengan kesadaran akan persiapan menghadapi adrenalin di masa depan. Wallahu a’lamu bi al-shawab.
Oleh : Alwi Husein Al-Habib, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang dan peserta diskusi umum “perempuan dan politik”, Monash Institute Semarang.
