29.6 C
Jakarta

Melihat Proposal Khilafah sebagai Ide Gila Para Aktivis Khilafah

Artikel Trending

KhazanahTelaahMelihat Proposal Khilafah sebagai Ide Gila Para Aktivis Khilafah
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Harakatuna.com- Perkara tentang proposal khilafah, sebenarnya adalah fenomena yang tidak baru untuk kita ulas. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa, para khilafahers yang selalu memiliki gerakan ciamik untuk mendirikan negara khilafah di Indonesia, tidak pernah absen memiliki taktik licik untuk mencapai tujuannya itu. Perihal itu, wajib kita lawan bersama.

Di media sosial, aktifis khilafah justru menyebar di pelbagai platform. Terbaru, di TikTok, aplikasi yang memiliki popularitas cukup tinggi dengan pengguna aktif 755 juta orang pada tahun 2022. Popularitas pengguna TikTok jika dibandingkan dengan beberapa aplikasi lainnya, sangat memungkinkan untuk menarik perhatian masyarakat untuk menambah kuantitas. Para aktifis khilafah justru sudah memanfaatkan TikTok unutk memanipulasi netizen. Tujuannya hanya satu, supaya para pengusung khilafah semakin banyak, lalu Indonesia berubah menjadi negara khilafah.

Menanggapi proposal khilafah, setidaknya, ada beberapa poin yang termasuk dalam proposal khilafah, diantaranya: Pertama, khilafah akan menata ulang sistem kepemilikan dengan pola yang sesuai dengan syariat Islam. Kebijakan ini menuntut pengembalian seluruh sumber daya alam kepada rakyat. Artinya, seluruh pihak asing yang terlibat dalam pengerjaan SDA di Indonesia, termasuk itu investor atau hanya karyawan biasa, akan diusir sehingga SDA murni dikuasai warga negara. Dalam proposal tersebut, pengusung justru menafikkan urgensi investasi pihak asing karena Indonesia sudah memiliki keuntungan berdasarkan kekayaaan sumber daya yang ada.

Kedua, khilafah akan menjalankan politik ekonomi Islam. Dalam pengertian ini, khilafah akan memenuhi enam kebutuhan pokok rakyat secara gratis, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketiga, khilafah versi proposal tersebut berencana untuk menghapus sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas utama. Alasannya sudah jelas, riba. Riba akan membawa kepada kemudharatan dan mencegah keberkahan.

Keempat, khilafah mempunyai misi untuk mengakhiri dominasi dollar Amerika Serikat dan yuan China kemudian menggantinya dengan sistem moneter Islam, dinar dan dirham.  Poin ini sangat tidak masuk akal. Sebab dalam relasi antar negara yang sudah terjalin, apabila ini diterapkan, maka semua mata uang yang diterapkan juga harus melalui kesepakatan bersama.

Pertanyaan yang muncul dari poin yang tidak masuk akal tersebut, siapa yang akan menjalankan negara khilafah? Bagaimana pembagian peran pemerintahan yang akan dijalankan? Bagaimana kehadiran para pemimpin di pelbagai daerah bahkan daerah terpencil yang selama ini tidak terjangkau oleh pemerintah? Bisakah pemerintah khilafah menjamin keadialan dan kesejahteraan bagi orang-orang tersebut?

BACA JUGA  Mengutuk Kekerasan, Memberantas Radikal: Seperti Apa Masa Depan Demokrasi Indonesia?

Dialog tidaklah menjadi solusi bagi para pengusung khilafah

Melalui tulisan yang membahas tentang proposal khilafah, para aktifis khilafah menyebarkan narasi yang sangat tidak masuk akal tentang keberadaan proposal khilafah adalah sebuah jalan bagi para pemerintah yang kacau menghadapi bangsa Indonesia. Ini artinya, proposal khilafah menurut mereka, seperti keberadaan air di gurun pasir yang panas karena terik matahari. Kehadirannya sangat memberikan kehidupan bagi semua penduduk yang ada di tempat itu.

Kenyatannya justru berbanding terbalik. Para aktifis khilafah yang meminta dialog kepada pemerintah, khususnya Mahfud MD selaku Menkopolhukan (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanana RI) sebagai jalan untuk memahami proposal khilafahm justru kita pahami sebagai ajakan sesat yang tidak perlu ditanggapi. Sebab bagaimanapun, mereka akan tetap pada tujuannya. Dialog seperti membuang waktu sia-sia.

Pengusung khilafah adalah kepentingan politik, bukan menjadi teladan nabi

Menyebut proposal khilafah sebagai ancaman, disatu sisi menjadi denial. Sebab keberadaan proposal khilafah tersebut, menunjukkan betapa sangat vulgarnya para aktifis khilafah untuk mendirikan negara khilafah. Kenyataan itu pula membuktikan bahwa, tujuan mereka adalah kepentingan politik. Terlebih lagi, konsepsi negara khilafah dari masing-masing kelompok sangat berbeda-beda.

Jika benar negara khilafah adalah solusi bagi semua umat manusia, seharusnya tidak perlu lagi ada kelompok-kelompok khilafah yang memperjuang negara khilafah. Semua harus menyatu, dan melebur untuk menegakkan hukum Allah dan Rasulullah. Kalau saja masih terdiri dari pelbagai kelompok, seperti HTI, ISIS, ataupun sejenisnya, kita wajib menolak mereka lantaran membawa nama Allah dan Rasulullah.

Apalagi khilafah versi mereka sangat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Dengan kenyataan demikian, maka kehadiran mereka sangat bisa kita terima bahwa, tidak lebih dari kepentingan politik. Bullshit jika membawa nama Allah dan Rasulullah. Wallahu a’lam

Muallifah
Muallifah
Mahasiswi Magister Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Bisa disapa melalui instagram @muallifah_ifa

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru