25 C
Jakarta

Melihat Politik Khilafah dari Polemik Pasca-Wafatnya Nabi

Artikel Trending

Milenial IslamMelihat Politik Khilafah dari Polemik Pasca-Wafatnya Nabi
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Harakatuna.com – Saudaraku, Muslim Intelektual. Berbicara soal politik, mari sedikit flashback sejarah. Ketika Nabi Muhammad shallallah ‘alaihi wa sallam wafat, tepat pada hari Senin, sebagaimana dikatakan sejarawan, persoalan utama umat Islam adalah soal “politik”. Polemik terjadi terkait siapa yang laik menggantikan posisi Nabi.

Saya utarakan secara singkat, dikatakan bahwa ketika itu, yang disibukkan bukan mengurus jenazah Nabi Saw., tetapi rapat atau musyawarah para sahabat Muhajirin dan Anshar di Tsaqifah Bani Sa’idah. Dengan mengatasnamakan kedekatan kepada Nabi dalam aspek agama (al-din) dan kesukuan (al-qabilah), para sahabat Muhajirin dan Anshar berseteru dan saling adu kelaikan.

Meskipun pada akhirnya yang terpilih adalah Sayyidina Abu Bakar dengan pertimbangan yang disepakati bersama, namun sangat menarik jika diselisiki secara kronologis. Dalam satu literatur dijelaskan bahwa Sayyidina ‘Ali yang notabene lebih unggul dari sahabat lain dari segi nasab dan kesukuannya mengatakan bahwa orang yang telah Muslim, yang telah berhasil dibawa Nabi Saw. masuk Islam, kembali ke dalam kepribadian awal sebagai orang jahiliah, “yarji’u ‘ala hay’atiha,” kata ‘Ali.

Orang jahiliah, di antara kebiasaannya ialah kontestasi superioritas antarsatu sama lain. Dikatakan bahwa ketika sahabat Anshar mengklaim kelebihberhakannya menggantikan posisi Nabi, sahabat Muhajirin yang diprakarsai Sayyidina Umar mengatakan kira-kira seperti ini, “Wallahi, orang Arab (Mekah) tidak akan rela jika pemimpin mereka tidak berasal dari suku Rasul mereka.”

Masalah demi masalah, politik tetaplah politik. As-Suyuthi dalam kitab sejarahnya, Tarikh al-Khulafa, mengatakan bahwa Nabi Saw. disemayamkan 48 jam pasca kewafatannya, yakni pada hari Rabu (fi yawm al-arba’ah). Saya bahkan tidak habis berpikir bagaimana sang Nabi tercinta, pembawa Islam kepada seluruh alam, ditangguhkan persemayamannya hanya karena urusan politik. Entahlah.

Rebutan Kuasa

Itu adalah sejarah Nabi. Sekarang mari kita kepada pemerintahan (al-khilafah) sesudahnya.

Saya tidak hendak mengulas Abu Bakar dan Umar bin Khattab, karena barangkali pemerintahan keduanya sukses dan dapat dikategorikan aman dari intrik politik yang kejam. Sayyidina Utsman bin ‘Affan, khalifah ketiga pengganti Umar setelah ia ditikam dari belakang, adalah sahabat yang sangat berjasa dalam kompilasi Al-Qur’an.

Namun demikian terdapat juga literatur sejarah yang membahas sisi negatif Utsman, bahwa Sayyidina Utsman, selama dua belas tahun berkuasa, separuh masanya terjerumus ke dalam struktural pemerintahan yang nepotis. Hal tersebut yang kemudian menjadi stimulus pemberontakan terhadap Utsman hingga ia terbunuh. Hingga kini, pembunuh sahabat Nabi tersebut masih diperdebatkan.

Selanjutnya, karena politik, Sayyidina ‘Ali direbut kedudukannya hingga memicu perang Shiffin, oleh Mu’awiyah bin Abu Sufyan, raja (bukan lagi khalifah) pertama Dinasti Umayyah yang secara nasab masih memiliki keterkaitan dengan Nabi Muhammad dari jalur Abdu Syam dan Hasyim yang sama-sama putra ‘Abd Manaf.

Perantara politiklah, ketika raja keempat Bani Umayyah yakni Marwan bin Hakam, membiasakan menghujat Sayyidina ‘Ali di atas mimbar, di hadapan kaum Muslimin bahkan di depan putra ‘Ali sendiri, Sayyidina Hasan dan Husein. Politik juga telah memicu terjadinya perang saudara antara Siti Aisyah istri Nabi dengan Sayyidina ‘Ali menantu Nabi, yang disebut Perang Jamal (Perang Unta).

Politik jugalah yang membuat putra Sayyidina ‘Ali sekaligus cucu Nabi Saw., yakni Sayyidina Hasan, meninggal karena diracun oleh istrinya sendiri dengan iming-iming akan dinikahi Yazid bin Mu’awiyah bin Abu Sufyan.

Karena politik juga, saudara Sayyidina Hasan yakni Sayyidina Husein, dibantai bersama 16 anggota keluarganya di Karbala, lalu kepala Sayyidina Husein diletakkan ke dalam bejana dan dibawa ke hadapan Ubaydillah bin Ziyad. Pembantaian tersebut atas perintah Yazid bin Mu’awiyah karena Husein dianggap oposisi, khawatir akan merongrong otoritas kerajaan Dinasti Umayyah kelak.

Itu dalam lingkup sahabat dan keturunan Nabi. Selain dari itu, masih banyak ulama yang dipenjara bahkan dibunuh karena dianggap kontra dengan pemerintah yang sedang berkuasa, meskipun ulama tersebut berada di jalur yang benar. Sekali lagi, semua itu demi politik kekuasaan.

Dari semua itu ada hal yang jauh lebih penting dan menarik dicatat, bahwa bunuh-membunuh tersebut dilakukan oleh orang Islam dan kepada sesama Muslim. Dalam politik, etika benar-benar tidak dipakai. Pemerintahan (al-khilafah) kerap kali berkenaan dengan politik nir-kemanusiaan. Dan ketika hari ini sejumlah kalangan ingin menegakkan khilafah, tidak urung lagi itu artinya menghendaki perpecahan sebagaimana dalam polemik pasca Nabi wafat.

Politik Khilafah

Pasca-wafatnya Nabi, Islam mengalami krisis multidimensi. Iklim politik ketika itu menjadi preseden buru bahwa umat belum siap untuk sistem pemerintahan tunggal di satu sisi, dan tiadanya instruksi langsung dari Nabi sendiri mengenai bentuk negara di sisi lainnya. Sehingga politik khilafah pasca-Nabi identik dengan politik saling sikut, saling khianat, bahkan saling bunuh. Meskipun monarki Islam sempat mencapai masa keemasan, politik kekhilafahan penuh darah pembantaian.

Belum cukupkah itu sebagai contoh bahwa politik khilafah tidak sebersih yang hari ini banyak jadi pembicaraan? Mari menjadi Muslim yang cerdas.

Wallahu A’lam bi ash-Shawab…

Ahmad Khoiri
Ahmad Khoiri
Mahasiswa SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru