30.5 C
Jakarta

Melawan Wahabi (3): Kebijakan Anti-Wahabi untuk Menghancurkan Ekstremisme-Terorisme

Artikel Trending

Milenial IslamMelawan Wahabi (3): Kebijakan Anti-Wahabi untuk Menghancurkan Ekstremisme-Terorisme
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Harakatuna.com – Setelah moderasi beragama tidak laku dan puritanisme bangkit di Indonesia, seperti yang diuraikan pada bagian sebelumnya, satu langkah yang tidak boleh tidak diambil oleh pemerintah Indonesia adalah segera membuat kebijakan anti-Wahabi secara total. Meskipun kebijakan tersebut nantinya terkesan represif, tidak jadi masalah, tetap niscaya untuk diambil. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan nasional, yakni mencegah merebaknya ekstremisme dan terorisme.

Lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitu keta pepatah. Wahabisme di negara ini sudah jadi penyakit kronis, namun sejauh ini, kebijakan untuk melawan mereka masih sangat terbatas—untuk tidak mengatakan tidak ada. Pada saat yang sama, para pengikut Wahabi punya klaim kemurnian yang eksploitatif, yang siap jadi senjata pertahanan mereka. Mereka berlindung di bawah label “Salafi”, “manhaj salaf”, “ahlussunnah wal jama’ah”, dan “Islam murni”. Label yang sangat manipulatif.

Tidak hanya itu, pengikut Wahabisme di negara ini juga menjelma dalam beragam bentuk dengan karakteristiknya masing-masing. Misalnya, Wahdah Islamiyah. Mereka bahkan tidak mau dipanggil sebagai Wahabi, dan kukuh mengklaim diri sebagai Sunni yang murni. Secara finansial, mereka juga jauh lebih kuat dari yang dipikirkan banyak orang. Selain suplai dana dari Arab Saudi melalui yayasan-yayasannya, para pengikut Wahabi juga mengais dana umat melalui lembaga filantropi mereka.

Dengan sebegitu kuatnya Wahabi, yang tentu saja tidak bisa diremehkan, apa yang telah diperbuat negara ini? Civil society seperti NU boleh bangga dengan jemaahnya yang diklaim berjumlah sembilan puluh juta, tapi apa gunanya mayoritas jika secara diam-diam dilindas minoritas Wahabi? Lembaga Dakwah PBNU beberapa waktu yang lalu sudah buka suara tentang pentingnya kebijakan anti-Wahabi pemerintah. Namun, apa progres semua itu? Kenapa jadi silent majority menghadapi Wahabisme?

Sudah banyak bedug masjid yang hilang; suatu pemberagusan corak keberislaman lokal yang sudah eksis sejak lebih dari lima abad silam. Pengikut Wahabi, sebut saja Khalid Basalamah, Firanda Andirja, bahkan Yazid Jawas, tidak percaya islamisasi damai di Nusantara, tidak percaya Walisongo, dan lebih dari itu, mereka menuduhnya sebagai bid’ah dan sesat. Betapa kerasnya mereka memprovokasi umat Islam di Indonesia dan kebijakan anti-Wahabi masih belum ada? Ini keterlaluan, lembeknya.

Wahabi Sumber Teror

Menko Polhukam, Prof Mahfud MD perah menegaskan, dalam suatu forum diskusi, bahwa Wahabi adalah dalang terorisme di Indonesia. Jaringan pelaku Bom Bali dua dekade lalu, sebagai contoh, adalah para Mujahid Afghanistan, murid-murid Osama bin Laden, yang pemikirannya berkiblat kepada Abdullah Azzam—ideolog terorisme dan salah satu pion berdirinya Al-Qaeda. Jaringan teroris setelah itu, juga kelompok teror yang beragam, juga masih satu embrio: Wahabisme.

Keterkaitan Wahabi dengan terorisme terletak pada doktrin keberagamaan mereka. Doktrin tersebut sering kali juga melekatkan mereka dengan doktrin Khawarij, sehingga para teroris juga tak jarang disebut neo-Khawarij. Wahabisme, dengan doktrin puritanisasi Islam yang diusungnya, menjadikan penganutnya punya pandangan keberagamaan—dan politik—yang eksklusif, konservatif, fundamental, radikal, bahkan ekstrem. Dari situlah, tesis Wahabi sebagai sumber teror menemukan jawabannya.

Ada delapan doktrin Wahabi yang semakin menegaskan posisi mereka sebagai dalang terorisme. Pertama, kedaulatan tunggal Tuhan (al-hakimiyyah). Kedua, pengafiran pemerintah dan aparat negara (takfir al-hukkam wa ajhijah al-daulah). Ketiga, keyakinan akan penyimpangan masyarakat (jahiliyyah al-‘alam). Keempat, militansi atas doktrin sendiri dan pengingkaran terhadap selainnya (al-wala’ wa al-bara’). Kelima, tatanan negara dunia sebagai kafir dan medan perang (dar al-kufr wa dar al-harb).

Keenam, berjuang di jalan Allah dengan membunuh siapa pun yang berbeda dari kelompok sendiri (al-jihad fi sabilillah). Ketujuh, kekerasan untuk melenyapkan kemungkaran (al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar), dan kedelapan, tegaknya negara Islam dengan sistem khilafah sesuai manhaj Nabi (iqamah al-khilafah ‘ala minhaj al-nubuwwah). Para penganut Wahabisme dituntut mengamalkan delapan doktrin ini, dan terorisme adalah bukti konkret pengamalannya.

Jadi, Wahabi sebagai sumber teror adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Aksi-aksi teroris selama ini selalu datang dari Muslim puritan, sekalipun nama kelompoknya tidak bernama ‘Wahabi’. Tetapi mengapa di Arab Saudi, yang ratusan tahun bermazhab Wahabi, tidak ada teror? Jawabannya adalah karena represi pemerintahan Ibnu Saud. Wahabi di sana diberi jalan hanya jika tidak mengancam Kerajaan, sehingga Wahabisme punya pera besar atas tiadanya makar karena doktrin mereka sendiri.

BACA JUGA  Ujaran Kebencian Pintu Masuk Menjadi Radikal

Sebagai bukti, pemerintahan yang hipokrit tersebut telah lama dibantah oleh pengikut Wahabi murni seperti Al-Maqdisi, yang menganggap rezim Ibnu Saud sebagai kafir tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain marah, menjelek-jelekkan melalui bukunya, lalu kabur ke negara lain. Ironi ini sudah menjadi rahasia umum, dan sebagai alternatif, Kerajaan memberi akses birokratis dan finansial terhadap ekspansi Wahabisme ke seluruh dunia.

Indonesia adalah salah satu korban proyek Wahabisasi global tersebut. Dan seiring dengan semakin berkembang pesatnya Wahabi di Indonesia, terorisme menunjukkan eskalasinya yang signifikan terutama pada awal-awal era Reformasi. Hari ini, eskalasi terorisme memang menurun. Namun itu bukan karena Wahabi sudah mati, melainkan karena masifnya pemerintah untuk membumihanguskan terorisme. Yang kurang adalah, kebijakan untuk hanguskan Wahabi sebagai dalang teror itu sendiri.

Pembumihangusan Wahabi dari NKRI

Indonesia dengan Arab Saudi adalah dua negara yang sangat jauh berbeda. Perbedaan tersebut tak hanya disebabkan letak geografis semata, melainkan juga kondisi masyarakat, ekonomi, politik, dan sejarah kebangsaannya. Umat Islam di Indonesia tentu berkiblat ke Arab, namun perlu digarisbawahi, bahwa yang harus dijadikan kiblat adalah Nabi Muhammad dengan risalahnya. Bukan Kerajaan Arab Saudi, bukan pula Wahabi. Indonesia memiliki iklim keberagamaan yang khas.

Karena itu, segala bentuk usaha me-Wahabi-kan Indonesia atau meng-Indonesia-kan Wahabi adalah sesuatu yang harus ditentang. Dan karena doktrin-doktrin Wahabi sangat tidak cocok untuk Indonesia, maka paham tersebut harus dihancurkan dari negara ini dengan cara apa pun. Tidak ada ruang untuk Wahabisme karena mengancam kedaulatan negara dan kerukunan antarumat beragama. Biarlah Wahabi bersarang di Arab Saudi, pantang Indonesia jadi sarang dalang teror tersebut.

Boleh jadi Wahabi memakai baju lain untuk menyebarkan pahamnya kepada umat Islam di Indonesia, misalnya dengan mengaku ‘Salafi’, ‘manhaj salaf’, dan label palsu lainnya. Wahabi tetaplah Wahabi, dan selamanya mereka adalah musuh yang berpotensi mengancam NKRI. Pemerintah dan seluruh masyarakat harus memiliki kesadaran akan hal ini, sehingga kebijakan anti-Wahabi segera terealisasi. Wahabisme mengobrak-abrik persatuan, maka ia harus dibumihanguskan.

Ada dua kebijakan yang bisa ditempuh NKRI untuk menghancurkan Wahabisme. Pertama, edukasi massal masyarakat dengan segala cara, terutama siaran televisi, tentang keislaman yang relevan dengan konteks keindonesiaan. Usaha masif tersebut tentu melibatkan banyak pihak, yaitu pemerintah, tokoh ulama, dan media. Ini bisa disebut sebagai pengarusutamaan (mainstreaming) Islam. Umat Islam di Indonesia tidak boleh terpengaruh ideologi luar yang mengancam kedaulatan bangsa.

Kedua, pengekangan terhadap dakwah-dakwah Wahabisme dan penindakan terhadap Wahabisasi di seluruh Indonesia. Ini juga memerlukan andil sejumlah pihak, meliputi pemerintah, organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah, juga aparat penegak hukum. Seperti Arab Saudi yang tak segan menindak siapa pun yang mengancamnya bahkan dengan cara membunuh, Indonesia juga harus tegas menindak para sampah Arab Saudi tersebut untuk berkembang biak di negara ini.

Dua kebijakan tersebut jika dilakukan dengan konsisten, Wahabisme akan hilang total dari Indonesia. Masalahnya, hari ini, para tokoh Wahabi dapat karpet merah dari masyarakat dan sejumlah ormas Islam. Hal itu kemudian menjadi tantangan para stakeholders, untuk memasifkan edukasi masyarakat. Semua langkah ini merupaha upaya preventif menanggulangi ekstremisme dan terorisme dengan cara mengatasi dari hulu: Wahabi sebagai biang keror teror.

Tidak ada persuasi, tidak ada pendekatan lunak. Wahabi tidak akan pernah menerima hukum yang dianggap thaghut, bagaimana pun cara yang digunakan untuk membujuk mereka. Mereka tidak ikut pemilu, lebih memilih golput. Demokrasi bagi mereka haram, dan NKRI bagi mereka negara kafir. Umat Islam, seluruhnya, bagi mereka, harus diperangi. Jadi apa lagi alasan untuk tidak tegas memberangus mereka? Kebijakan anti-Wahabi adalah wajib, atau NKRI akan selalu dalam ancaman terorisme. []

Wallahu A’lam bi ash-Shawab…

Ahmad Khoiri
Ahmad Khoiri
Mahasiswa SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru