29.5 C
Jakarta

Melawan Ajakan Kembali Ke Khilafah dalam Aksi Demonstrasi

Artikel Trending

KhazanahTelaahMelawan Ajakan Kembali Ke Khilafah dalam Aksi Demonstrasi
image_pdfDownload PDF

Harakatuna.com- Pergantian pemimpin sejak zaman Rasulullah hingga digantikan oleh keempat sahabatnya, tidak ada ketetapan yang jelas harus seperti apa. Sebab praktiknya berbeda antara pergantian kepemimpinan yang satu dengan yang lain. Kalaupun melihat pola pemerintahan yang diterapkan pada masyarakat Arab. Para ahli menyebut bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah demokrasi kekabilahan; semua suku sama, tidak ada otoritas yang tinggi. Sebab waktu itu, masyarakat hidup bersuku-suku.

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa, Islam tidak menjelaskan secara detail bagaimana pemerintahan harus dijalankan, berapa lama seorang pemimpin dalam mengelola negaranya, dll.

Dengan cara pandang demikian, maka menjadi sesuatu yang luar biasa para founding fathers kita di masa silam memikirkan bagaimana, keterkaitan agama dengan negara yang sangat pas diterapkan di Indonesia yang pluralistik. Paradigma berpikir demikian harus dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam melihat kompleksitas kemewahan yang dimiliki oleh Indonesia.

Narasi tegakkan khilafah yang semakin marak akhir-akhir ini, bersamaan dengan hadirnya demonstrasi oleh mahasiswa di seluruh nusantara, kita sebut sebagai penumpang gelap yang menunggangi aksi tersebut. Mengapa demikian! Mari kita lihat narasi yang muncul!

Ideologi yang digunakan bukan kembali kepada khilafah

Sejak 28 Maret 2022 silam, mahasiswa sudah melakukan demonstrasi di pelbagai daerah. Puncaknya pada 11 April kemarin untuk mempertegas aksinya dalam menyuarakan kegelisahan yang dialami oleh rakyat beberapa waktu terakhir ini.  Tidak hanya tuntutan untuk mendesak Presiden Jokowi agar tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden tiga periode, tuntunan lainnya yakni, menunda pemindahan ibu kota negara (IKN), mengusut mafia minyak goreng dan menurunkan harga bahan pokok.

Gerakan tersebut tidak sekedar gerakan. Barangkali kalau kita melihat geraka mahasiswa seperti pada masa silam, aksi tersebut menunjukkan betapa kuatnya masyarakat sipil dalam melakukan gerakan, khususnya di kalangan mahasiswa untuk merespon pemerintahan yang dirasa tidak menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik.

Jika kita menilai, aksi tersebut cukup memberikan respon cepat dari pemerintah khususnya Presiden RI, Joko Widodo. Sebab tidak berlangsung lama dengan banyaknya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, presiden mengumumkan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 2024 silam. Presiden pula, sudah mempersiapkan untuk persiapan pemilu yang akan datang dengan pelbagai upayanya.

BACA JUGA  Menyikapi Hasil Keputusan MK: Mari Belajar Bernegara dengan Bijak

Meskipun demikian, perlu kita pahami bahwa, politic is the art of possibility (politik adalah seni kemungkinan). Segala hal yang kadang di luar kendali, kemungkinan pasti terjadi. Kemungkinan benar-benar dilanjutkan, atau kemungkinan ditunda. Meskipun demikian, pengumuman yang disampaikan oleh presiden, menjadi jawaban kepada bangsa Indonesia bahwa, penundaan pemilu hanyalah narasi liar yang beredar di masyarakat, yang membuat publik gelisah.

Beralih pada topik lain, masih seputar dengan selebrasi terjadinya demonstrasi tentang hiruk pikuk permasalahan di Indonesia, narasi lain yang justru berkembang yakni, para pendemo, khususnya mahasiswa yang berada di garda terdepan dalam aksi tersebut, justru menyerukan agar mereka memiliki visi khilafah dalam menyuarakan aksinya.

Hal ini menurutnya, segala kericuhan yang terjadi beberapa belakangan ini, diakibatkan oleh sistem demokrasi yang bobrok. Hingga akhirnya, mahasiswa yang berdemo, wajib menyuarakan khilafah agar negara Indonesia bebas dari segala masalah yang mengintai. Ditambah lagi dengan berkuasanya kapitalisme, menjadi alasan utama mengapa kelompok radikal ini menyerukan khilafah dalam kondisi genting ini.

Mahasiswa harus peka! tidak terjebak dalam lingkar narasi khilafah

Mahasiswa yang melakukan demonstrasi, pada hakikatnya tidak sedang menolak demokrasi. Namun, mereka menolak wacana 3 periode yang sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan pemerintahan, khususnya pelbagai informasi yang beredar.

Bisa dikatakan, rangkaian penolakan tersebut bisa dikatakan merupakan bagi dari demokrasi, menyampaikan aspirasi dan suara yang harus didengar untuk meggaungkan kedaulatan rakyat.

Narasi yang menyerukan bahwa, para mahasiswa yang melakukan demo harus memiliki visi khilafah sebagai ujung tombak melakukan penolakan 3 periode, dan harus meninggalkan demokrasi, harus dimusnahkan! Mahasiswa harus mampu berpikir kritis untuk memilah kelompok mana yang ingin diikuti.

Jangan sampai, aspirasi untuk mewakili suara rakyat, berpindah untuk mengubah sistem negara yang gencar disemarakkan oleh kelompok khilafah. Tolak khilafah! Indonesia tidak butuh khilafah! Wallahu a’lam

Muallifah
Muallifah
Aktivis perempuan. Bisa disapa melalui Instagram @muallifah_ifa

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru