Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Situbondo-Banyak cara yang dilakukan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik indonesia. Seluruh elemen bangsa mencoba mengisi hari kemerdekaan dengan semarak, tak terkecuali kaum santri dan orang pesantren. Adalah Kiai Afifuddin Muhajir, wakil Pengasuh Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo yang mengisi hari kemerdekaan dengan menulis renungan yang bertajuk “Negeri ini Bukan Thagut”. Dalam pesan yang diterima tim redaksi, Sabtu (17/08/19).
Lebih lanjut beliau menulis: “Negeri Ini Bukan Thagut” Pepatah arab mengatakan: بدلًا مِن أنْ تَسُبٌ الظٌلام أضِئْ شَمْعَةً
“Daripada selalu mencaci gelap malam, lebih baik anda menyalakan lilin saja. Tak bisa dipungkiri bahwa negeri ini banyak diliputi ketidakberesan. Tapi saya yakin negeri ini bukan thagut yang tak mungkin diperbaiki.
Memang beban tanggung jawab memperbaiki kondisi negeri ini pertama kali ada di pundak para pemimpinnya. Merekalah yang pertama kali akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah Swt. Tapi tidak berarti rakyat bebas sama sekali dari tanggung jawab itu. Karena sejatinya setiap orang adalah pemimpin, sekurang-kurangnya menjadi pemimpin itu bagi dia sendiri. Oleh karena itu, kalau tidak bisa ikut memperbaiki maka sekurang-kurangnya tidak ikut merusak.
Selamat menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 2019.
Dalam banyak kesempatan, Kiai yang dikenal ahli dalam bidang fikih dan usul fikih tersebut menyebut bahwa Indonesia dalam format dan bentuk bernegara sudah final alias harga mati. Akan tetapi selogan NKRI Harga Mati tidak bermakna bahwa tidak ada hal yang yang perlu diperbaiki oleh kita sebagai anak bangsa.
Dalam pandangan penulis kitab Fath al-Mujib al-Qarib itu, NKRI sebagai format dan bungkus memang harga mati akan tetapi secara substansi dan isi masih banyak yang belum selesai dan belum harga mati. Misalnya keadilan ekonomi, hukum dan prilaku politik yang belum beradab dan lain sebagainya. Hal ini semua yang menurutnya perlu diperbaiki namun tak perlu merubah dan menegasikan bentuk NKRI yang sudah final.
