Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidlowi menegaskan, anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah saudara seiman yang tergabung dalam ormas Islam lainnya. Namun demikian, ia menilai, anggota HTI itu sesat di dalam konteks bernegara karena mereka berupaya untuk menelikung komitmen bersama yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa ini.
“Dia saudara kita, tapi di dalam konteks kenegaraan (mereka) sesat,” kata Masduki saat menjadi pembicara dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Mejelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) Pusat dengan tema Penerapan Konsep Khilafah Bertentangan dengan Maqashid Syariah di Bumi Pancasila dan NKRI di Hotel Gren Alia Jakarta, Selasa (16/5) sore.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU itu menyatakan, konsep khilafah adalah merupakan salah satu bentuk dari kepemimpinan (nisbul imam) yang ada di dalam Islam. Bahkan, negara-negara Islam pun memiliki konsep negara yang berbeda-beda seperti Arab Saudi dengan sistem kerajaan, Indonesia dengan sistem republik, Iran dengan sistem imamah, dan lainnya.
Menurut dia, ada dua prinsip yang menjadi prinsip dalam kepemimpinan. Pertama, pemimpin yang sah wajib ditaati. Kalau seandainya ada yang tidak taat kepada pemimpin, maka mereka wajib dibuat jera agar tidak melakukan pemberontakan. “Kalau tidak taat, mereka bisa dianggap memberontak,” terang Masduki.
Kedua, pemimpin harus mampu mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin harus menegakkan keadilan, melaksanakan musyawarah, dan berani untuk mensejahterakan rakyat. “Ini adalah ukuran kemampuan seorang pemimpin. Bukan urusan khilafah atau tidak,” cetusnya.
Mantan reporter majalah Tempo itu mengatakan, di dalam memahami konsep khilafah tidak boleh menggunakan pendekatan yang tekstual dan parsial karena itu akan sangat berbahaya. Konsep khilafah harus dipahami secara manhaji dan metodologis. Ia menilai, khilafah adalah hasil ijtihat ulama dahulu di dalam mengelola pemerintahan.
Hizbut Tahrir Tidak Diterima di Timteng
Masduki menjelaskan, ide khilafah tidak laku di negara-negara Timur Tengah karena seluruh negara di Timur Tengah telah mengadopsi sistem negara bangsa di dalam mengelola pemerintahannya. “Kenapa HTI tidak laku di Timteg? Karena seluruh negara sudah mengadopsi konsep negara bangsa,” jelasnya.
Ia mengaku pesismis khilafah bisa diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan asas-asas dasar negara. Baginya, penerapan ide khilafah di Indonesia malah hanya akan menimbulkan kekacauan. Bahkan, Negara Indonesia akan bubar kalau ide khilafah dipaksakan untuk diterapkan. “Tidak bisa dilaksanakan, bertentangan dengan kesepakatan yang dibangun, dan bisa bubar negara ini,” urainya.
Terkait dengan pembubaran HTI, Masduki sepakat dengan pembubaran organisasi yang bertentangan dengan asas-asas negara, namun itu harus dilaksanakan sesuai sesuai dengan perundang-undangan yang ada.“Kalau mau membubarkan, harus sesuai dengan Undang-Undang. Yaitu ada teguran-teguran terlebih dahulu. Ini adalah negara hukum,” tukasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan pengurus organisasi kepemudaan pusat, BEM, dan utusan pondok pesantren se-Jabodetabek. (Muchlishon Rochmat/Zunus).
Sumber: NUONLINE
