27.8 C
Jakarta

Tantangan Terorisme dan Separatisme di Masa Jokowi-Maruf

Artikel Trending

AkhbarNasionalTantangan Terorisme dan Separatisme di Masa Jokowi-Maruf
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Harakatuna.com. Jakarta – Pakar politik sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, isu terorisme dan separatisme masih menjadi isu besar dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ke depan.

Boni Hargens mengatakan, terkait terorisme, koordinasi dan kolaborasi antar instansi (TNI, POLRI, dan BIN) mutlak harus dilakukan. Sebab, terorisme tidak boleh lagi dipandang sebagai tindak kriminal tetapi harus dinyatakan sebagai tindakan perang.

“Isu separatisme yang menguat dalam setahun terakhir hanyalah Gerakan Papua Merdeka, meskipun sempat ada isu soal Republik Maluku Selatan (RMS) tetapi itu hanyalah seremoni peringatan biasa,” kata Boni saat dihubungi Tribunnews, Selasa (20/10/2020).

Boni menambahkan, GAM di Aceh juga sempat kembali menggeliat di periode ini. Tetapi di masa Jokowi-Maruf tidak lagi terdengar. Gejolak di Papua tak pernah berhenti. Bahkan, ada yang mengatakan, pendekatan militer sudah tidak tepat.

“Saya agak berbeda. Militer sangat dibutuhkan di Papua bukan untuk membunuh tetapi untuk melindungi. Karena faktanya, rakyat kecil di sana juga disandera oleh kelompok separatis. Kalau tidak ada TNI, lalu siapa yang akan melindungi masyarakat yang disandera separatis?” ucap Boni.

“Saya sepakat bahwa hubungan sipil-militer harus ditata sesuai dengan prinsip supremasi sipil dalam demokrasi tetapi cara berpikir kita juga harus bergeser, jangan lagi memakai paradigma lama yang melihat militer sebagai masalah,” tambahnya.

BACA JUGA  Kedubes Iran di RI Kecam Tindakan Terorisme di Kerman

Lebih lanjut, Boni menyebut di masa Jokowi-Maruf Militer sudah banyak mengalami reformasi, baik dalam paradigma dan tindakan, sesuai amanat UU Militer tahun 2004. Kemajuan ini yang harus diapresiasi dan rawat terus ke depan. Satu hal lagi yang penting, bahwa kemiskinan dan ketidakadilan sosial di tanah Papua tidak disebabkan oleh faktor tunggal.

“Saya justru melihat peran pemerintah daerah sangat besar dalam mereproduksi kemiskinan structural di Papua. Mereka menghabiskan dana otonomi khusus untuk pribadi, dan tidak peduli dengan pembangunan rakyat Papua,” kata Boni.

Boni juga meminta, BPK dan KPK harus lebih tegas dalam menangani korupsi di Papua. Korupsi adalah sumber penyakit di Papua yang menyebabkan rakyat miskin. Pemerintahan Jokowi sudah melakukan banyak hal untuk Papua, terutama pembangunan infrastruktur yang menjadi prasyarat adanya pembangunan ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Perhatian Jokowi untuk Papua luar biasa besar. Tetapi selalu saja ada yang memanfaatkan isu Papua sebagai dagangan politik. “Pemerintah daerah harus betul-betul disorot dan diawasi. Ada kepala daerah yang merawat kelompok separatis di sana. Pemekaran propinsi Papua suatu keharusan, selain untuk mempercepat akselerasi pembangunan, juga untuk memutus mata rantai ‘bisnis konflik’ yang dimainkan oleh elite lokal di Papua,” jelasnya.

Harakatuna
Harakatuna
Harakatuna.com merupakan media dakwah berbasis keislaman dan kebangsaan yang fokus pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan keislaman dengan ciri khas keindonesiaan. Transfer Donasi ke Rekening : BRI 033901002158309 a.n PT Harakatuna Bhakti Ummat

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru