Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang anti Radikalisme, anti Intoleransi, dan anti Politisasi Identitas.
“Masalah radikalisme, intoleransi dan Politisasi Identitas ini selalu dibikin ramai setiap mau pemilu. Agama seperti dipermainkan. Maka Saya cuma minta Jokowi keluarkan Perppu,” kata Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Senin (5/12/2022).
Habib Syakur menilai ada keanehan karena kelompok intoelran, radikalisme dan pelaku politisasi identitas ini terkesan dibiarkan, malah diperebutkan oleh para kandidat capres dan cawapres untuk meraih keuntungan elektoral.
Hal ini, kata Habib Syakur, sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Sebab demokrasi bisa berujung perpecahan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi justru dimanfaatkan oleh kelompok khilafah, HTI, termasuk FPI.
“Kalau menurut saya Jokowi keluarkan Perppu penindakan yang tegas. Kedua mengeluarkan peraturan khusus pendirian laboratorium Pancasila di setiap kelurahan. Ini bukan hanya untuk 2024, tapi untuk Indonesia selamanya,” jelas Habib Syakur.
Habib Syakur juga mengatakan bahwa Perppu anti-radikalisme, anti-intoleransi dan anti-politisasi identitas ini juga untuk menegur BNPT dan Densus 88 yang kerjanya terkesan hanya seremonial.
Ia mengingatkan bahwa kalangan pelaku politik identitas ini kurang disadari oleh para pelaku politik. Bukan hanya pada sosok Anies Baswedan, Habib Syakur juga menyebut Ganjar Pranowo dan para kandidat capres lainnya juga mencoba bermain mendekati pelaku politik identitas.
“Saya bicara tidak ikut dukung mendukung capres. Saya tak tergiur jadi relawan. Kecuali relawan antinpolitik identitas. Dan itu yang akan saya gelorakan ke mana mana,” tukas Habib Syakur.
Dalam menggelorakan gagasan anti politisasi identitas, Habib Syakur berencana melakukan deklarasi yang massif di seluruh pelosok Indonesia.
“Pada tahun 2023 ini kita akan buat Komunike Bersama anti-politisasi identitas. Kita akan deklarasi 1 Januari 2023,” ungkap Habib Syakur.
 segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang anti Radikalisme, anti Intoleransi){kind=link}