25.7 C
Jakarta

ISIS: Korporat Minyak Ilegal dan Perampas Pajak Non-Kontrol (Bagian X)

Artikel Trending

KhazanahTelaahISIS: Korporat Minyak Ilegal dan Perampas Pajak Non-Kontrol (Bagian X)
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Sebagaimana kajian dalam telaah yang lalu, dalam serangkaian ekspansinya, ISIS didukung oleh ideologi dan kepentingan tetentu. Tajuk mendirikan kekhalifahan Islam ‘ala manhaj an-nubuwwah yang dikampanyekan ISIS hakikatnya adalah topeng politik belaka. Mereka faktanya bermain bisnis, utamanya di bidang minyak. Mari kita simak sajian telaah saya berikut ini.

Pada mulanya, saat ISIS mengalami great yang semakin naik, dan berhasil menakut-takuti dunia, masyarakat dunia ramai menghujat Islam yang memiliki klan Islamis jalur kanan. Semua orang menunjuk fundamentalisme agama Islam sebagai akar persoalan. Namun, jika coba telaah dilanjutkan pada pilihan objek ekspansi serta berbagai daerah yang dikuasainya. Kiranya kita perlu paradigma ulang, dengan memosisikan ISIS tak hanya sebatas gerakan yang sindrom agama. Akan tetapi ada hal lain yang perlu dicurigai dari ISIS.

Bagaimana tidak,  bila melihat konflik dunia yang menguras tenaga melawan ISIS, tentu membutuhkan aliran dana yang sangat besar. Sepanjang tahun 2015, Amerika Serikat saja menghabiskan 5,4 miliar dollar. Begitupun negara-negara adikuasa lainnya, menggelontorkan dana hanya untuk membungkam ISIS. Dari itu penulis curiga, rasanya ada perputaran ekonomi yang sengaja dicipta yang menggerakkan konflik besar ini.

Bersamaan dengan itu, donatur ISIS yang membiayai gerakan mereka bersinggungan langsung dengan  bisnis minyak illegal. Termasuk dalam hal ini adalah pemungutan pajak non-kontrol yang dilakukan ISIS terhadap wilayah yang dikuasainya. Semua itu dilakukan hanya untuk memungut nyawa begitu banyak dari orang yang tidak berdosa. Maka tak heran jika majalah The Economist menyebutnya sebagai ‘the business of conflict.

Memang, beberapa minyak ISIS dipasarkan lewat jalur resmi. Identitas ISIS.Inc dengan komoditas bisnis minyak juga ditunjukkan dari aktivitas ISIS yang juga berfokus untuk mengamankan ladang-ladang minyak yang berhasil dikuasai. Tetapi kebanyakannya tetap saja: ilegal.

ISIS: Pabrik Perang dan Korporasi Minyak Ilegal

Pada tahun 2015 lalu, Financial Times melakukan penelusuran terhadap kekuatan finasial ISIS. Financial Times bahkan menyebut organisasi jihadis ini dengan nama ISIS.Inc atau ISIS Incorporation merujuk pada sebuah bentuk perusahaan. Sebutan ini diberikan mengacu pada kemampuan ISIS menggunakan sumber daya minyak yang dikuasai. Mengambil keuntungan dan mengelola sumber minyak tersebut untuk membiayai berbagai aktivitas perang.

Jika melihat peta kekuasaan ISIS yang meliputi wilayah-wilayah ladang minyak, pasar-pasar minyak, jalur perdagangan minyak, hingga daerah penyelundupan minyak, tergambarkan dengan jelas bagaimana ISIS memanfaatkan kekuatan ekonomi tersebut untuk menarik pemasukan. Kemampuan mengelola sumber-sumber ekonomi ini membuat ISIS bahkan mampu berdagang dengan musuh-musuh yang memeranginya.

Jika ditelusuri lebih dalam, ada dua sumber pendapatan utama ISIS, yakni dari perdagangan minyak dan penarikan pajak. Faktanya, bisnis minyak ilegal yang dijalankan ISIS menghasilkan keuntungan yang besar. Pendapatan ISIS dari ladang minyak di Irak dan Suriah bahkan bisa mencapai 1,5 hingga 2 juta dollar per hari atau antara 20 sampai 26 miliar rupiah per hari.

Jika dikalkulasikan dalam setahun, pendapatan ISIS bisa mencapai 800 juta dollar atau sekitar 10,7 triliun rupiah hanya dari sektor minyak. Sebagai perbandingan, pendapatan raksasa produsen mie instan Indonesia, Indofood pada 2016 lalu mencapai 70 triliun rupiah. Artinya jika dibandingkan sebagai basis bisnis, ISIS itu sepertujuh Indofood. Pendapatan ini baru dihitung dari bisnis minyak saja. Padahal, kondisi harga minyak dunia saat ini sedang melemah. Artinya, ISIS masih bisa meraih keuntungan di saat harga minyak turun.

Minyak, the black gold, bisa disebut sebagai ‘bahan bakar’ utama ISIS dengan the black flag-nya. Minyak-minyak ISIS dijual kepada independent traders atau broker independen – yang umumnya memasarkan minyak lewat pasar gelap. Banyak di antaranya juga dipasarkan kepada kelompok pemberontak lain di Suriah, mengingat bukan hanya ISIS saja yang terlibat dalam konflik di Suriah.

BACA JUGA  Pasca Terjadinya Konflik Agama: Keuntungan Besar Bagi Kelompok Ekstremis

ISIS: Perampas Pajak Non-Kontrol

Di sektor pajak, ISIS melakukan penarikan pajak di wilayah-wilayah yang dikuasainya dengan estimasi pendapatan mencapai 48 juta dollar atau sekitar 600 miliar rupiah per bulan – menurut data dari CNN. Salah satu sumber pajak ISIS adalah dari pajak penghasilan. Tercatat di wilayah-wilayah yang dikuasai ISIS di Irak, ada sekitar 400.000 pegawai pemerintah (PNS) Irak.

Walaupun sedang dalam perang, pemerintah Irak tetap melakukan transfer gaji kepada para pegawai tersebut yang jika ditotal jumlahnya lebih dari 1 miliar dollar. ISIS mengenakan pajak antara 10-50 % untuk gaji para pegawai tersebut.

Selain itu, ISIS juga menarik pajak dari lahan-lahan pertanian dengan mengenakan ‘zakat’ pada hasil panen para petani. Dengan jumlah yang besar tersebut, kalaupun sumber-sumber minyak ISIS berhasil direbut kembali atau dibombardir lawan, ISIS masih bisa mengambil keuntungan dari pajak di kota-kota yang dikuasainya yang jumlahnya juga menguntungkan mereka.

ISIS juga mengambil keuntungan dari penguasaan terhadap bank, barang-barang antik, pabrik fosfat dan semen, hingga tebusan untuk sandera yang ditawan. Jumlah sitaan atas bank berkisar antara 500 juta dollar hingga 1 miliar dollar. Sementara dari barang antik dan tawanan bisa diperoleh 120 juta dollar. Untuk fosfat dan semen belum diketahui nilainya.

Diperkirakan total uang yang diperoleh ISIS berkisar antara 1,5 sampai 2 miliar dollar pada tahun 2015. Walaupun demikian, pengeluaran ISIS juga tidak sedikit yang mayoritas digunakan untuk pembayaran upah militan, logistik, dan persenjataan. Menurut Congressional Research Service, besaran upah militan biasa ISIS berkisar antara 400-600 dollar per bulan. Sementara, pembayaran untuk tentara bayaran asing jumlahnya di atas 1.000 dollar per bulan. Upah itu di luar tunjangan untuk makan, akomodasi, dan berbagai keperluan lainnya.

Narasi Khilafah di Balik Bisnis Minyak

Militan asing ISIS diperkirakan mencapai 30.000 orang, dengan 21% datang dari Eropa, 50% dari Afrika Utara dan Barat, dan 29% dari negara lain. Dari laporan Global Terrorism Index, bahkan ada 5.000 orang militan ISIS yang berasal dari Uighur, Tiongkok. Hal yang mencengangkan adalah Tiongkok disebut menjadi negara terbanyak kedua yang menyumbang militannya ke ISIS setelah Tunisia dengan 6.000 orang.

ISIS juga memaksakan kebijakan ‘loot markets’, yakni kebijakan memangkas harga-harga barang yang dibeli oleh para anggotanya. Misalnya, harga sepeda motor yang seharusnya 180 dollar, namun karena dibeli militan ISIS, harganya hanya 90 dollar. Hal ini disebut-sebut juga menghemat pengeluaran ISIS.

Berbagai fakta yang ditelah dikemukakan oleh bebagai lembaga peneliti duniasemakin menguatkan asumsi bahwa gerakan ISIS selama ini tidak seutuhnya untuk kepentingan dakwah mendirikan Khilafah. Akan tetapi ada banyak sisipan kepentingan politik internasional yang menunggangi isu ini.

Oleh karenya, kasus ISIS yang terjadi tahun ketahun yang sempat berkepanjangan tak cepat dituntaaskan oleh dunia. Paling tidak, asumsi penulis, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai penegas kebijakan dunia juga melihat potensi keuntungan besar dari konflik dunia tersebut yang mungkin juga dapat dimanfaatkan.

Maka, sebagai masyatakat Muslim, utamanya Indonesia yang meyoritas Islam, sebelum men-justice atas gerakan ISIS, bijaknya terlebih dahulu melihat potensi, penindasan hingga dalang besar yang membentuk ISIS itu sendiri. Hingga akhirnya, penting disadarai bahwa konflik ISIS yang mengampanyekan terbentuknya negara Islam mesti ditolak dan diluruskan, apalagi diaplikasikan di Indonesia.

Ahmad Fairozihttps://www.penasantri.id/
Mahasiswa UNUSIA Jakarta, Alumni PP. Annuqayah daerah Lubangsa

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru