Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Kekalahan terus menerus yang dialami kelompok garis keras ISIS, terutama di Suriah, bisa membuat gerakan itu menyebar ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Di dalam negeri, ISIS bisa saja masuk ke dalam gerakan politik, apalagi pada tahun depan Indonesia akan menggelar hajatan politik besar, pemilihan presiden.
Pandangan itu disampaikan Direktur Masyarakat Anti-Kekerasan Indonesia (MAKI) Muhammad Baihaqi di Jakarta, Selasa (11/9). “Kekalahan ISIS di wilayahnya, di beberapa tempat di Suriah yang dikuasainya, membuat kelompok ini mengubah arah strategi dan taktiknya. Mereka akan memanfaatkan potensi kekacauan di negara-negara di mana ada sebaran para pendukung ISIS, salah satunya adalah Indonesia,” ujar Baihaqi.
Dikatakan, jalan yang paling mudah dilakukan adalah memanfaatkan pergantian kekuasaan melalui sistem pemilihan umum. “Indonesia pada 2019 akan melakukan pemilihan umum dan hanya ada dua pasangan calon yang akan bertarung. Masing-masing pendukung calon terlihat ada gesekan yang kuat, sehingga sangat berpotensi terjadi konflik di antara kedua kubu. ISIS kemungkinan besar akan bermain di sini,” tambah dia.
Menurut pandangan Baihaqi, gerakan politik yang berpotensi dimanfaatkan ISIS dan kelompok garis keras lain adalah aksi #2019GantiPresiden. Gerakan ini memang dipelopori oleh kader PKS, partai yang pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tetapi, kata dia, problemnya adalah gerakan tersebut belum secara legal diakui oleh tim kampanye dari pasangan itu.
“Karena itu, gerakan ini berpotensi menjadi sangat liar dan dimanfaatkan (kelompok garis keras). Mengapa demikian? Karena, kelompok itu melihat PKS memiliki jarak yang dekat dengan mereka,” ujarnya.
Baihaqi mengatakan, menurut catatan MAKI, ada beberapa politisi yang berpotensi bergabung bersama kelompok garis keras. Oleh karena itu, dia mengimbau partai politik untuk berhati-hati agar gerakan mereka tidak disusupi atau dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok berideolgi transnasional.
Sumber: BeritaSatu.com
