Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Ahmad Nurwakhid mengatakan bahwa tersangka hingga mantan terpidana terorisme akan menjalani deradikalisasi, termasuk 2 WNI yang kemarin kena sanksi AS karena fasilitator danai ISIS. Mereka akan menjalani deradikalisasi sampai memiliki pemahaman moderat dan tidak kembali terjerumus terorisme.
“Deradikalisasi diperuntukkan bagi mereka yang menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana maupun mantan tindak pidana terorisme. Jadi harus kita monitor terus. Monitor sampai dia moderat,” kata Nur Wahid kepada wartawan, Rabu (11/5), seperti dilansir Detik.
Nurwakhid juga mengatakan, setelah tahap tersebut, eks-napiter akan ikut dijadikan mitra deradikalisasi. Mereka diproyeksikan untuk membantu mengawasi dan memonitor jalannya program deradikalisasi tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri melalui satgas Foreign Terrorist Fighters (FTF). Ia menyebut deradikalisasi berhasil apabila mereka memiliki pemikiran moderat dan berbudi pekerti baik dalam keseharian.
Apa yang ditempuh BNPT merupakan kebijakan responsif terhadap lima WNI tersangka pendanaan ISIS di Indonesia, Turki, dan Suriah. Pemerintah tidak ingin paham teror bangkit dan menemukan momentumnya di Indonesia. Kekhawatiran tersebut terus berlanjut dan menimbulkan pertanyaan bersama, apakah iya ideologi ISIS akan kembali menghantui masyarakat Indonesia?
Ajaran Ideologis
Bagian mana yang paling mencolok, bahwa Islam ala ISIS sama sekali keliru, bodoh, dan tak lebih dari doktrin ideologis belaka? Kita akan menemuinya dalam, misalnya, topik hukum bekerja di instansi pemerintah dalam buku mereka. ISIS melalui Muqarrar fi al-Tawhid melakukan indoktrinasi, bahwa sistem selain khilafah adalah thaghut. Karenanya, terlibat dalam instansi kepemerintahan pun merupakan kerusakan (al-mafsadat).
Mundur dari pemerintahan—bisa juga makar—dianggap kerusakan individual (al-mafsadat al-khashsh). Sedangkan tetap di dalamnya, dan berhukum dengan hukum thaghut, tergolong kerusakan kolektif (al-mafsadat al-‘amm). Untuk itu, mundur lebih baik ketimbang harus membahayakan orang banyak.
Jelas doktrin tersebut, bagi Al-Arkhabili memiliki tendensi ideologis. Lumrahnya, yang kita tahu, doktrin tersebut mirip dengan bagaimana Hizbut Tahrir—selain ISIS—beranggapan terhadap pemerintah. Menurut Al-Arkhabili, pemerintahan Indonesia sah. Sebab, faktanya, dari segi sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan, pemerintahan di Indonesia sudah memenuhi tujuan-tujuan pensyariatan, maqashid al-syari‘ah.
Aspek legislatif, eksekutif, dan yudikatif juga sudah terlembagakan masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki prinsip substansial: menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Khilafah seperti yang diimpikan ISIS adalah proyek yang sama sekali tidak diperlukan. Apalagi jika sampai menimbulkan chaos sosial, politik, ekonomi, dan keamanan.
Bagaimana Muqarrar fi al-Tawhid dipakai ISIS untuk memalsukan ajaran Islam adalah harus kita pahami bersama. Untuk itu, telaah Al-Arkhabili merupakan solusi di tengah oase diskursus kegenaraan-keislaman. Lebih-lebih ketika konstekstualisasi telaah tersebut ialah Indonesia, itu semakin mendekatkan kita terhadap satu agenda penting: deradikalisasi.
Mungkinkah ISIS akan Bangkit?
Kalau kita mau memahami secara hati-hati, sebenarnya kasus yang hari-hari ini mencuat adalah kasus lama yang kembali terangkat. Terbukti, misalnya, kelima WNI dimaksud telah ada yang menjalani penjata, kecuali . Kita harus paham, terlebih dahulu, negeri kita ini tidak tiga orang yang masih dalam pencarian. Artinya, harusnya negara ini, saat ini, dalam keadaan steril dari spirit ke-ISIS-an. Itu kuncinya.
Di Indonesia, ISIS bertemu dengan para pejuang khilafah yang lain, yang notabene spirit ideologinya senafas: men-thaghut-kan pemerintah. Para pejuang khilafah di tanah air merasa bertambah armada baru dari Negeri Syam langsung. Berkobarlah semangat tegaknya khilafah. Ini yang dikhawatirkan banyak pihak, termasuk pemerintah.
Tetapi kalau membiarkan mereka terjebak di sana, Muslim di Indonesia yang punya spirit ke-ISIS-an semakin membenci pemerintah. Bukan tidak mungkin mereka akan memantik perang, membuat aksis teror di mana-mana. Jelas ini tidak kalah mengkhawatirkan. Stigmatisasi pemerintah adalah jalan mereka menuju delegitimasi pemerintahan.
Memang ada rumor, ISIS ingin pindah basis teritori ke Indonesia. Kita tak bisa menerima rumor tersebut mentah-mentah, seperti juga kita tak bisa sekonyong-konyong tak mempercayainya. Intinya, selama Muslim Indonesia masih dihantui spirit ke-ISIS-an, yakni spirit ekstremisme, khilafah, dan delegitimasi pemerintah, yang kesemuanya ini memang sedang banyak terjadi, ISIS akan bangkit. HTI juga demikian. Khilafah akan tegak di negeri ini.
Kita berlindung kepada Allah dari chaos akibat ISIS, HTI, dan nafsu khilafah. Muslim Indonesia harus pintar-pintar mengambil pelajaran kepada para WNI yang kini hidupnya hancur gara-gara ISIS. Spirit ke-ISIS-an harus dimusnahkan. Lalu bagaimana dengan kasus WNI ISIS itu? Memasrahkan kepada keputusan pemerintah adalah jalan terbaik. Lagi pula siapa yang ingin ISIS bangkit? Tetapi…
Jika tiga WNI fasilitator ISIS lainnya tertangkap, mereka nanti bisa jadi duta deradikalisasi, dengan menceritakan pengalamannya selama di Suriah, juga bisa sumber invetigasi lanjutan pemerintah. Tetapi mereka juga bisa bertindak teror, sebagai lanjutan indoktrinasi selama hidup bersama ISIS. Setiap kebijakan pasti memiliki sisi baik-buruk. Dalam hal ini, sikap dan kebijakan pemerintah menentukan semuanya.
Wallahu A‘lam bi ash-Shawab…
