Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta. Seminggu lalu, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) merilis hasil surveinya di Le Meridien Jakarta (8/11) tentang keberagamaan guru dan dosen dan pelajar dan mahasiswa. Sebanyak 37.71% responden setuju bahwa jihad adalah qital dan terutama ditujukan melawan non muslim, dan 23.35% responden setuju bahwa pemahaman tentang aksi teror bom bunuh diri merupakan jihad Islam.
Sebelumnya, pada akhir bulan lalu, Alvara Research Center bersama Yayasan Mata Air juga menyampaikan hasil penelitiannya tentang tema yang sama. Hasilnya menunjukkan, bahwa 16.8% mahasiswa dan 18.6% pelajar memilih ideologi Islam ketimbang Pancasila. 17.8% mahasiswa dan 18.3% pelajar setuju dengan khilafah. 23.4% mahasiswa dan 23.3% pelajar setuju jihad untuk khilafah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) Asep Irfan Mujahid mengatakan, dua survei tersebut sudah cukup menjadi bukti, bahwa benih radikalisme di kalangan pelajar itu cukup kuat.
“Alvara dan PPIM memberikan bukti dengan hasil penelitiannya, bahwa memang pelajar kita masih terpengaruh kuat dengan radikalisme,” katanya.
Selama ini, menurutnya, IPNU di beberapa cabang dan wilayah sudah secara aktif mengadakan dialog antaragama dengan berbagai kegiatan seperti kemah dan seminar, tetapi rupanya belum cukup.
“IPNU sudah berupaya menanggulangi hal tersebut dengan beragam model kegiatan, dari seminar, dialog antaragama, hingga kemah antarpelajar beragama. Tetapi upaya tersebut sepertinya belum cukup,” katanya.
Oleh karena itu, PP IPNU menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2017 di Bandung pada tanggal 18-20 November 2017 mendatang dengan salah satu agendanya membahas radikalisme di kalangan pelajar.
Perlunya Menggandeng IPNU
Ketua Pelaksana Rapimnas 2017 Wahyono Annajih mengatakan, bahwa upaya menangkal radikalisme itu tidak sebatas deklarasi semata, tetapi kementerian terkait juga perlu pengawasan.
“Tidak sebatas deklarasi (penolakan radikalisme), tetapi kementerian juga harus mengawasi betul,” tegasnya.
IPNU sebagai anak kandung Nahdlatul Ulama yang fokus pada dunia pelajar, menurut Wahyono, sudah sepatutnya untuk digandeng guna mencapai tujuan bersama, yakni hilangnya radikalisme di benak pelajar.
Survei Alvara menunjukkan, bahwa 45,4 persen pelajar dan 34,7 persen mahasiswa mengaku memiliki kedekatan dengan Nahdlatul Ulama dan 27,2 persen pelajar dan 22,5 persen mahasiswa mengakui keanggotannya.
“Basis anggota yang melimpah di seluruh tingkatan menjadi daya dorong IPNU menjadi organisasi pelajar yang siap berada di garda terdepan membendung paham-paham radikal,” jelasnya.
Empat prinsip dasar yang dipegang teguh oleh para pelajar Nahdlatul Ulama setidaknya menjadi modal dasar mereka menghadapi paham radikal. Meskipun begitu, pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keberadaan paham tersebut perlu memberikan penguatan.
“Tasamuh, tawasuth, taaddul, dan tawazun sebagai empat prinsip dasar Nahdlatul Ulama adalah modal dasar anggota IPNU guna melawan radikalisme,” katanya.
Isu radikalisme dalam Rapimnas kali ini bakal dibahas dalam dua sesi. Sesi pertama menghadirkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua LD PBNU yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI KH Maman Imanul Haq, dan Sekretaris Fatwa Majelis Ulama Indonesia KH Asrorun Niam Soleh. Tema yang diangkat pada sesi awal ini adalah Membangun Soliditas Pelajar dan Pemuda sebagai Langkah Antisipasi Radikalisme di Indonesia.
Sementara itu, Direktur Alvara Research Center, Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama, dan Direktur Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi dijadwalkan mengisi di sesi kedua dengan tema tema Fenomena Bahaya
Radikalisme di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa serta Respons Pemerintah. (Syakirnf/Kendi Setiawan)
