Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta — Indonesia menyatakan normalisasi hubungan yang terjalin antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain tidak akan mengubah posisi atas Palestina. Indonesia tetap menginginkan negara itu berdaulat sendiri dengan kemerdekaannya.
Juru bicara kementerian luar negeri, Teuku Faizasyah mengatakan penyelesaian masalah yang tengah dihadapi Palestina perlu menghormati hukum internasional.
“Bagi Indonesia penyelesaian Palestina perlu menghormati DK (Dewan Kehormatan) PBB terkait, serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk solusi dua tahap,” ucapnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (17/9/2020) sebagaimana direleas CNN Internasional.
Faizasyah mengingatkan bahwa seluruh inisiatif perdamaian yang tengah terjadi di Timur Tengah untuk tidak mengganggu keputusan yang telah dibuat melalui Inisiatif Perdamaian Arab.
Selain itu kata dia, penyelesaian masalah UEA sebaiknya juga tidak mengganggu resolusi kerjasama lembaga-lembaga negara Islam terkait.
“Oleh karena itu sudah waktunya mempertimbangkan agar inisiatif dan kesepakatan itu diarahkan pada upaya nemulai proses multilateral yang kredibel,” ujarnya.
Faizasyah menyatakan Indonesia sendiri memahami intensi UEA dan Bahrain dalam melakukan penandatanganan normalisasi dengan Israel tersebut. Menurutnya, cara yang ditempuh UEA dan Bahrain “mengubah pendekatan untuk bernegosiasi dan menjadi pendekatan penyelesaian isu di Al-Aqsha.
Israel-UEA-Bahrain sepakat untuk menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan pada Selasa (15/9) di Gedung Putih, Amerika Serikat.
Kesepakatan itu disebut sangat bersejarah. Pasalnya negara-negara di Timur Tengah selama ini diketahui menolak hubungan diplomatik denhan Israel demi membela Palestina.
Israel Eksploitasi Normalisasi Demi Dominasi Al-Aqsa di Palestina
Sebelum Bahrain dan UEA diketahui Israel telah berdamai dengan tigaa negara Timur Tengah lain yakni Turki pada 7 Januari 1950, Mesir pad 26 Maret 1979 dan Yordania Barat pada 26 Oktober 1994.
Usai kesepakatan itu terjadi, PBB pun buka suara dan menyebut bahwa momen ini adalah saat yang tepat antara Israel dan Palestina untuk melanjutkan perundingan.
“Aneksasi telah ditangguhkan, dan kami yakin inilah saat yang penting bagi Palestina dan Israel untuk memulai kembali dialog mereka guna menemukan solusi politik yang sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan,” kata Sekjen PBB, Antonio Guterres dilansir Associated Press, Kamis (17/9/2020).
Perjanjian itu sendiri mengakibatkan penangguhan rencana aneksasi Israel atas wilayah yang diinginkan oleh Palestina di masa depan.
