Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Bogor – Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Pun demikian, meski Indonesia dihuni mayoritas umat Islam, namun umat beragama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu, mendapat hak yang sama dalam menjalankan ajaran agamanya.
“Saya menilai tidak ada tempat bagi politisasi agama di Indonesia. Selama ini politisasi agama hanya dijadikan “kendaraan” bagi kelompok tertentu untuk melakukan provokasi, adu domba untuk memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB KH. Maman Imanulhaq di Bogor, Jumat (18/2/2022).
Kang Maman, panggilan karib KH Maman, mengutip riwayat dari Ibny Rusdy yang mengatakan “jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama”. Menurutnya, dari perkataan tersebut, kelompok yang mempolitisir agama untuk kepentingannya sendiri, telah melakukan upaya pembodohan terhadap umat yang tuna literasi.
“Sehingga mereka dengan gencar memprovokasi umat untuk bersikap intoleran bahkan radikal kepada kelompok yang berbeda dengan mereka,” tutur Kang Maman.
Ia mengungkapkan bahwa sentimen agama yang dogmatis, sempit dan kaku itu yang berhasil ditanamkan kepada umat yang fanatik tetapi buta.
“Mereka ahistoris (tidak mau belajar sejarah), tidak memakai kewarasan berpikirnya dalam menyikapi perbedaan dan pluralitas, dan tidak realistis, sehingga lupa bahwa mereka hidup di bumi Nusantara yang majemuk,” tukas pimpinan Pondok Pesantren Al Mizan, Majalengka ini.
Ia juga menyoroti kelompok-kelompok yang ingin memaksakan ideologi khilafah di Indonesia. Menurutnya, Indonesia sudah jelas dibangun dalam semangat keberagaman dibawah panji-panji ideologi Pancasila. Dan itu telah disepakati oleh para pendiri bangsa yang terdiri dari berbagai golongan dan agama.
“Khilafah adalah ide yang menyalahi kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kita sudah sepakat bahwa ideologi negara ini adalah Pancasila. Maka tidak ada celah bagi ideologi manapun u ntuk bercokol di Indonesia,” tegas mantan Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf Amin ini.
Untuk itu, Kang Maman sangat mendukung adanya regulasi atau Undang-Undang yang melarang keberadaan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menurunya ini sangat penting, karena meski beberapa ormas radikal seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharud Daulah (JAD) telah dilarang di Indonesia, namun ideologi mereka masih ‘gentayangan’.
“ Saya mendukung adanya regulasi yang dengan terang benderang melarang upaya sekelompok orang untuk mengganti Ideologi Pancasila dengan ideologi apapun termasuk khilafah,” katanya.
Pada kesempatan itu, Kang Maman juga menyarankan gerakan literasi keagamaan yang moderat perlu dimasifkan termasuk penguatan wawasan kebangsaan yang kokoh. Selain itu, aparat hukum agar bertindak tegas kepada kelompok manapun yang mencoba mengganggu harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Gerakan literasi keagamaan moderat dan penguatan wawasan kebangsaan harus terus diberikan kepada masyarakat. Kita jangan sampai lengah, kelompok-kelompok yang ingin merusak NKRI memang hanya sedikit, tetapi gerakan mereka sangat masif,” ungkapnya.
Tak ketinggalan, ia juga meminta generasi muda sebagai penerus bangsa, perlu mendapat pencerahan untuk meneguhkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Juga sebagai sebuah kesepakatan final yang secara substansi dan esensi, diterima sebagai satu-satunya asas dalam tatanan kultur dan strukur masyarakat Indonesia.
“Pancasila mampu mempertemukan dan menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang berlatar pluralistik sehingga membangkitkan sikap gotong royong, kerukunan, dan toleransi, Ini harus terus dihidupkan demi keutuhan dan kedamaian NKRI,” pungkas Kang Maman.
