27.6 C
Jakarta

Ijtima Politikus Berkedok Ulama

Artikel Trending

EditorialIjtima Politikus Berkedok Ulama
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Harakatuna.com – Iklim keberagamaan di Indonesia semakin miris. Umat Islam, terutama, tengah bergelut dengan ketidakdewasaan dalam berpolitik. Agama menjadi senjata mengelabui umat. Ulama menjadi komoditas mengais suara mereka. Tidak hanya berkuasa membentuk ulama, para politikus kini bahkan telah berani memakai baju ulama. Remang-remang kegaduhan 2024 sudah terdengar, dan para politikus telah bermain api dari sekarang.

Pada Selasa (9/11) kemarin, sekelompok orang yang tergabung dalam Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia mendeklarasikan dukungan untuk Sandiaga Uno. Mereka mendukung Sandiaga untuk maju sebagai Capres 2024. Deklarasi tersebut digelar di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Tampak para hadirin datang ke lokasi dengan memakai jubah, serban, dan atribut keagamaan lainnya. Kemudian, bersama-sama berdeklarasi.

“Kami rasa Sandi merupakan calon pemimpin ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi awal dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia ke depannya,” ujar salah satu deklarator, Dede Ruba’i, dilansir dari Tempo. Deklarator lain, Masri Ikoni mengatakan, “Kita sudah bahas parameter yang kita gunakan. Orangnya santun, Indonesia, kemandirian, punya wawasan nasional internasional, energik. Dan dari semua kandidat, hanya ke pak Sandi.”

Sebenarnya, di waktu yang sama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) jug menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII di Hotel Sultan, Jakarta. Beberapa hal yang bakal dibahas terkait kebangsaan dan keumatan mulai dari khilafah hingga pinjaman online dan cryptocurrency. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, forum tersebut akan membahas masalah strategis kebangsaan seperti kriteria penodaan agama, jihad dan khilafah di NKRI.

Jadi ada dua Ijtima Ulama dalam tiga hari terakhir ini. Yang satu bahas Fikih kebangsaan, yang satu lagi bahas politik 2024. Yang satu dari lembaga resmi, yang lainnya dari segerombolan politikus berjubah yang mengatasnamakan ulama. Kontras ini jelas membuat umat Islam bingung dan kesal. Bingung mana yang harus mereka teladani jika ulama sudah dijadikan komoditas politik, dan kesal karena para politikus tersebut menyalahgunakan label ulama untuk kepentingannya sendiri.

Jadi kita harus bagaimana?

Kita harus konsisten untuk mengawal khitah ulama sebagai teladan umat. Adalah miris jika otoritas Islam dimanipulasi untuk kepentingan pragmatis. Dampak buruknya adalah orang susah untuk percaya kepada ulama, hanya karena segelintir dari mereka mengotorinya. Sikap kita harus tegak lurus: ulama bertugas mengawal kepentingan umat dalam beragama. Kemaslahatan umat tergantung bagaimana ulama menuntun ke arah yang haq, kebenaran.

BACA JUGA  Di Balik Anarkisme: Habib Rizieq dan Sangsi Keadilan

Tidak semua orang bersarung, berjubah, berurban, itu ulama. Kita harus melihat perilaku mereka. Ijtima Ulama yang berisi dukungan capres kemarin sejatinya adalah Ijtima Politikus, kesepakatan para politikus untuk dukungan di tahun 2024 mendatang. Ijtima Politikus berkedok ulama tersebut harus dipandang secara gamblang, transparan, ihwal agenda terselubung mereka. Sikap kita dengan demikian jelas: menentang politisasi ulama dan ulamaisasi politikus.

Politik Indonesia adalah politik yang demokratis. Semua orang bisa mendukung siapa pun, berhak memilih siapa pun dalam Pilkada maupun Pemilu. Namun demikian, ruang demokratis tidak membenarkan eksploitasi agama, karena itu jelas mencederai demokrasi itu sendiri. Seandainya ijtima dukungan capres kemarin jujur menamai diri sebagai “Ijtima Pemilu” atau “Ijtima Politikus” maka tidak masalah. Masalahnya adalah pada kata “ulama”.

Apakah, dengan demikian, seorang ulama tidak dibenarkan membentuk koalisi politik? Jelas sangat diperbolehkan. Namun politiknya adalah politik yang berorientasi kemaslahatan. Misal, beberapa tahun lalu, almarhum Mbah Moen dan Habib Luthfi menegaskan dukungannya untuk Jokowi, dan beberapa ulama lain menegaskan dukungannya untuk Prabowo. Tidak ada masalah. Di sini perlu ditegaskan bahwa yang terlarang adalah hipokrisi alias kemunafikan dalam berpolitik.

Jadi jelas masalahnya di sini. Ijtima kemarin adalah Ijtima Politikus. Tepatnya, Ijtima Politikus yang memakai baju dan label ulama. Selanjutnya, sikap kita terserah diri masing-masing: mau ikut mendukung Sandiaga Uno atau tidak. Kita punya hak demokratis.

Tetapi menyandarkan pendapat tersebut sebagai hasil kesepakatan ulama adalah fitnah belaka. Tidak benar. tidak boleh diikuti. Ulama adalah derajat yang tinggi dan mulia. Sementara itu, yang hadir dalam Ijtima Politikus kemarin adalah para kacung-kacung politik yang menjual agamanya untuk Pemilu yang sebenarnya masih sangat lama: tiga tahun mendatang.

Pertanyaan reflektif kita adalah: kalau tiga tahun sebelum Pilpres mereka sudah berani mempermainkan label ulama, apalagi pada tahun 2024 mendatang? Tidak terbayangkan. []

Harakatuna
Harakatuna.com merupakan media dakwah berbasis keislaman dan kebangsaan yang fokus pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan keislaman dengan ciri khas keindonesiaan. Transfer Donasi ke Rekening : BRI 033901002158309 a.n PT Harakatuna Bhakti Ummat

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terbaru