Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta. Pengamat politik Islam, Muhamad Sofi Mubarok mengatakan, dalam studi akademik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tak melihat dalil soal khilafah secara utuh. HTI memegang keyakinan bahwa khilafah itu wajib ditegakan hanya berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist.
“Dalil itu kan tidak hanya Qur’an dan Hadist tapi dalil juga bisa dilihat dalam konteks sosiohistori konsep negara bangsa, itu kan bisa jadi argumen agar mereka melihat sudut pandang terhadap Al-Qur’an itu tidak sempit,” kata Sofi di Gedung Joang ’45, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu 9 Agustus 2017.
Ia menilai, selama ini HTI sempit dalam memahami khilafah. Padahal menurutnya, Indonesia sejauh ini sudah mencapai khilafah sebagai negara yang aman dan tentram bagi umat Islam.
“Jadi tidak ada alasan ganti ideologi negara atau sistem pemerintahan. Itu yang kita sayangkan,” kata Sofi.
Belum lagi, dalam mengubah sistem pemerintahan perlu ongkos sosial dan politik yang besar. Sofi menjelaskan, dalam proses transisi pergantian sistem pemerintahan pasti bakal terjadi distabilitas dalam kehidupan sosial dan politik.
“Mereka kan tidak memikirkan ketika khilafah ditegakan akan terjadi distabilitas politik, kemudian terjadi perpecahan bangsa dan negara, itu lah yang tidak pernah mereka lihat bahwa ongkos sosial dan ongkos politiknya sangat besar,” tegas Sofi.
