Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jalur Gaza – Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas telah menunjuk seorang pejabat baru untuk menjalankan administrasi pemerintahan di Jalur Gaza.
Menurut Anadolu Agency, kepala administrasi pemerintahan yang baru diidentifikasi sebagai anggota Biro Politik Hamas Essam Al-Dalis, yang menggantikan Mohammed Awad.
Sejak 2017, karena konflik internal Palestina, Hamas telah menjalankan Jalur Gaza melalui pemerintahan yang dipimpin salah satu pejabat seniornya.
Hamas memenangkan mayoritas kursi di Parlemen Palestina dalam pemilihan umum bebas yang diadakan pada 2006.
Namun Barat, Amerika Serikat (AS), negara-negara Arab, Israel dan gerakan Fatah menolak hasil pemilu tersebut.
Situasi ini menyebabkan konflik internal selama lebih dari satu tahun, berakhir dengan Hamas mengambil alih Jalur Gaza dari Fatah pada 14 Juli 2007.
Fatah, yang didukung Barat dan Israel, menekan para pejabat Hamas di Tepi Barat.
Beberapa mediasi regional dan internasional gagal menyatukan mereka, yang terakhir pada 2017, ketika Hamas membuat konsesi tak terbatas kepada Fatah.
Sejak itu, Hamas telah menjalankan daerah kantong yang diblokade melalui komite, yang disebut sebagai pemerintahan Hamas di Gaza.
Upaya menyatukan Hamas dan Fatah gagal hingga saat ini. Pemilu yang rencananya akan digelar juga ditunda hingga waktu yang belum dapat dipastikan.
Menyambut hal itu, Yordania dan Hamas mungkin berada di ambang rekonsiliasi dalam konfrontasi yang sedang berlangsung dengan Israel .
Ini terbukti selama serangan Israel terbaru terhadap warga Palestina di Yerusalem dan Jalur Gaza, Yordania mengungkapkan keinginannya membela rakyat Palestina.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Yordania Ayman Safadi menekankan hal ini dalam konferensi pers dengan Menlu Mesir Sameh Shoukry, di Amman pada Mei.
Kerajaan Hashemite Yordania menurut Safadi telah berhubungan dengan Hamas mengenai masalah ini.
Raja Abdullah dari Yordania mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa mungkin ada “konspirasi” yang melawan Yordania dan Palestina untuk menetralisir peran Kerajaan Yordania dalam apa yang dilihat warga Yordania sebagai bagian integral dari identitas mereka.
