Hadapi Tahun Politik, Moderatisme Modal Kerukunan Umat Beragama

“Bagi bangsa Indonesia, tahun 2018 merupakan tahun politik, karena saat itu akan dilaksanakan pilkada serentak dan di bulan Agustus nanti harus sudah ada calon presiden dan calon wakil presiden. Ini yang harus dicermati,” katanya saat hadir pada Silaturahmi Nasional Tokoh Agama dan Rakornas FKUB di Royal Kuningan Hotel Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam situasi tersebut, lanjutnya, akan muncul isu kesenjangan sosial di masyarakat, seperti dikotomi kaya dan miskin, yang berujung pada justifikasi kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat.

“Di sinilah posisi FKUB dan tokoh agama menjadi penting untuk mampu menempatkan diri sebagai posisi tawar yang netral, sebab isu itu terkait dengan kelompok minoritas yang menguasai mayoritas,” jelas mantan Rektor UIN Surabaya itu.

Selain isu kesenjangan, isu Sara juga akan mewarnai gegap gempita perpolitikan tanah air. Menurutnya akan muncul upaya membenturkan antara satu suku dengan yang lain serta pemeluk agama yang satu dengan lainnya.

 “Sebenarnya tidak ada konflik agama, yang ada hanya kesenjangan sosial, politik, ekonomi yang kemudian dibungkus dengan isu agama, atau konflik yang bernuansa agama,” tambahnya.

Mengutip hasil survey yang dilakukan oleh CSIS dan Alfara Research Center, Nursyam memaparkan bahwa ada sekitar 10% kalangan muda yang menginginkan dasar negara Pancasila diganti dengan sistem khilafah.

Walaupun persentase kelompok tersebut kecil, namun harus diwaspadai karena berpotensi menjadi sumber konflik dan kerawanan sosial. Dan yang mengherankan lagi lanjutnya, yang sebagian yang berpandangan seperti itu adalah dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Yang kita perlukan sekarang ini adalah Gerakan Moderatisme, guna mengembalikan yang terlalu ke kanan fundamentalis, radikalis dan literalis serta yang terlalu ke kiri liberalis, sosialis dan komunis, agar supaya kembali ke tengah. Jadilah ini kelompok wasathan atau moderat,” ajaknya.

Nursyam menilai bahwa kehidupan beragama saat ini masih sebatas ‘Boutique Multikulturalisme dan Pluralisme’ yaitu keharmonisan sosial masih sebatas pajangan saja, belum mengakar.

“Sehingga muncul jargon Toleransi…yes, kerukunan yes, tapi kerja sama…nanti dulu,” katanya.

Menanggapi fenomena ini, Ketua Forum Komunikasi Ummat Beragama (FKUB) Kota Bandar Lampung H. Afif Ansori yang hadir pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa terbukanya kran demokrasi di era reformasi, telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Saat ini setiap orang bebas mengemukakan pendapat, berekspresi dan berorganisasi.

Jika euphoria kebebasan ini tidak dibarengi dengan kesadaran hukum maka akan berakibat pada diterabasnya berbagai aturan formal, etika dan tata krama. Dan yang lebih ekstrem lagi penerimaan masyarakat terhadap paham-paham keagamaan yang radikal, fundamental.

“Mereka (paham radikal) cenderung membenarkan pendapatnya sendiri, dan menyalahkan kelompok lain yang berbeda,” kata Afif dihubungi via telepon.

Di sisi lain lanjut Ketua Sako Ma’arif NU Provinsi Lampung ini, perubahan besar ini juga dapat memunculkan paham liberalisme yang mempengaruhi pola pikir masyarakat yang kearah paham sosialis bahkan komunis.

“Oleh karena itu, kedua pola yang berseberangan secara diametral tersebut harus ditarik ke tengah dalam bentuk Moderatisme beragama. Cara pandang Moderatisme inilah yang akan mampu menciptakan harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” terang Afif memberikan solusi terhadap kondisi ini. (Muhammad Faizin/Kendi Setiawan).