28.3 C
Jakarta

FPI, TNI, dan (Kelabilan) Politik Ketegasan

Artikel Trending

Kedatangan Rizieq Shihab membawa kabar haru sekaligus kabar pilu. Menjadi haru, Rizieq Shihab sebagai pimpinan Front Pembela Islam (FPI), bagi pengikutnya memberikan nuansa kehangatan dan kegembiraan. Tapi bagi banyak kalangan, Rizieq Shihab malah semacam pembawa kegawatan, keonaran, dan ketakutan.

Terbukti di beberapa kejadian, Rizieq Shihab dan FPI memberikan sinyal varian Islam yang baru. Belum lagi diskursus isu dan ajaran yang mereka mainkan selama beberapa minggu ini mengacaukan ruang publik. Demikian pula pertunjukan “kefanatikan” pengikutnya yang menjadi bianglala dalam hari-hari selanjutnya yang tetap berpotensi berpengaruh kepada harmonisnya kehidupan umat.

Sebagai tokoh populis, Rizieq Shihab memang stabil dalam memainkan peran “Islam politik atau politik Islam”. Ini terlihat ketika dan sejak zaman Orda Baru (Orba) berkuasa hingga tahun-tahun mutakhir. Isu-isu yang diusung Rizieq Shihab dan FPI pun manarik dan membangkitkan penyatuan semangat keagamaan di jalan lempang. Dan itu menarik simpati kaum elite yang kemudian dijadikan “pelapis jalan politik” beberapa partai politik Indonesia.

Maka, tak heran bila pamplet dan baliho Rizieq Shihab terpampang di jalan-jalan seluruh Indonesia. Seperti iklan dan caleg, foto Rizieq Shihab bertebar senyum membangun tenar nan percaya diri untuk dijadikan bahan akumulasi pengaruhnya kedepan. Bahkan sebagai pengingat bahwa kaum religius masih memandangi “kelakuan” aku, kamu, dan Anda.

Pengaruhnya baliho ada, tersirat maupun tersurat dalam psikologis hubungan manusia. Bahkan itu mengandung sebuah premis dalam sebuah komunikasi hierarkis; antara yang di atas dan di bawah; antara kaum yang dianggap beriman dan abangan; atau gambar tokoh di baliho yang patut diikuti. Artinya, ada kekuatan dan energi dalam setiap gambar baliho-baliho di persimpangan jalan.

Tapi apa masalahnya? Tentu saja baliho bukanlah bahan nista atau catatan buruk seseorang. Dan pemasangan baliho juga menjadi sah bila merujuk sistem demokrasi: kebebasan berserikat dan beperndapat. Namun, baliho juga menjadi perumus agenda politik dan egoistik sebuah kelompok yang bisa jadi menyebabkan kerangkeng besi kehidupan sosial: keindahan, kebijaksanaan, keamanan, toleransi, dan kemanusiaan.

Tapi yang menjadi masalah, pemasangan baliho terkadang tidak punya izin tapi memaksakan. Lebih jauh, baliho-baliho yang terpasang terkadang juga mengganggu ketertiban, memperburuk tata jalan dan kota, sehingga menyebabkan kekotoran di pentas teater kehidupan manusia: vandalisme. Bagi manusia modern dan perkotaan adalah “keindahan sesungguhnya ada di jalan”.

Koridor demokrasi tak selamanya bebas. Etika dan kebijaksanaan menjadi kunci demokrasi. Penjangkaran etika dan sikap bijaksana sejiwa dengan perjuangan demokrasi: ia adalah pelemparan dan peneguhan norma-norma kemanusiaan yang beriringan dengan rasa keadilan. Dan, itu yang perlu dijadikan praktik kehidupan kita: manusia. Sebuah gugatan, intrupsi, dan sejenisnya menjadi niscaya untuk dijadwalkan pada ritme penetapan perjalanan manusia Indonesia.

Dari sini, kita mengerti bahwa etika demokrasi menjadi panggung untuk berbagi. Ketertiban sosial melalui kemufakatan bersama dengan mengandalkan nilai kebijaksanaan adalah jalan bersih untuk mendongkel kepekatan klientilisme. Tapi perobekan terhadap baliho yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) apakah bisa disebut dan masuk dalam etika demokrasi?

Ketika pemerintah sudah melakukan fungsinya melalui mekenisme yang tepat (demokratis), di momen itu pula ia memiliki wewenang untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga martabat (hukum) Negara. Tapi penerabasan batas-batas dunia sipil, adalah sengketa itu sendiri yang berkenaan dengan ruang utuh kehidupan orang-orang sipil. Apabila hal demikian terjadi, maka kondisi itulah yang menghanguskan kewibawaan negara dan pemerintah.

BACA JUGA  2021, Terorisme Terus Berkobar?

FPI dan TNI: Diskursus Amatirannya?

FPI dan TNI sebenarnya telah menjalankan bentuk simbolik dalam bernegara. Meski kehilangan subtansi dan tenggelam di suasana konflik politik.  Kontestasi “politik ketegasan” yang dimainkan kedua kubu (FPI: politik ketegasan moral) dan TNI: politik ketegasan otoritas) menunjukkan “kepentingan” yang pekat. Sebuah jalan untuk mendapatkan kekuasaan atau paling tidak mendapatkan tepuk tangan seribu kali dari masyarakat dengan pola klientilisme; sebuah pola yang menandai labilnya jalan politik yang ditempuh antara nama dan batas-batas otoritasnya.

Akselerasi dan modus operasi yang dijalankan masing-masing meski berbeda, di mata publik menimbulkan pikat pertanyaan besar? Segawat inikah kondisi negara kita hari ini? Atawa masih, selabil inikah jalan modus politik di era super canggih saat ini?

BACA JUGA  Rizieq Shihab Ditangkap, Rijikers Mau Apa?

Kepentingan tetaplah kepentingan. Ideologi tetaplah ideologi. Tetapi, apabila keduanya dibenturkan pada sesuatu yang pragmatis–meski sebenarnya keduanya seperti adik-kakak–sungguh resiliensi demokrasi kita mutakhir ini sedang mundur duapuluh tahun ke belakang. Ke masa kelam yang mengorbankan banyak peristiwa dan riwayat.

Benturan keduanya bisa jadi dihadapkan-hadapkan bahkan pada masyarakat sipil, bukan karena keinginan meninggikan subtansialnya tata nilai kehidupan atau dengan kekuasaan, melainkan konflik horizontal yang berkepanjangan. Ketika itu terjadi, sungguh itu ujian berat buat kita.

FPI sebagaimana TNI, yang kadang-kadang aksinya sering bertentangan dengan visi demokrasi tampak kongkrit ambiguitas berdemokrasi. FPI dengan politik Islamnya ingin mendirikan syariat Islam dan tetap mencita-citakan sila yang terhapus itu. Dan TNI ingin menegakkan harmonisnya sosial dengan tangan besinya yang sering mencederai norma dan hak asasi manusia.

Bila alat negara sudah menguasai keadaan sipil dan ormas menjadi penentu moral publik dan negara-bangsa, maka sesungguhnya sistem demokrasi negara telah menjadi puing-puing bekas dan sistem kuil rongsokan yang miskin yang tak punya daya apa-apa. Tapi di sanalah, selalu saja barang bekas dan rongsokan punya nilai tinggi bagi unggugan bangunan pikiran yang borjuisi. Ketika pertentangan di antara masyarakat sipil kacau dan sakaw, tangan dan pikiran oligarki melesap normal hilang jejak. Tujuan-tujuannya tiba dikeagungannya, disambut dengan susunan masyarakat yang suaranya purau; yang mengisaratkan rasa sakit karena kelaparan.

Dengan kekacauan-kecauan yang sebenarnya tak harus, tapi bangunan spesial kericuhan itulah menandai amatirannya kita, yang bahkan sudah sejak lama disusun untuk dimusiumkan, kemudian ditenggelamkan. Tapi itulah produk politik kita, yang diarahkan untuk sebuah fungsi pragmatis: menghilangkan agenda neoliberalisme. Ia hidup di kehidupan yang ramai, menjadi komoditi, dikoleksi, dan menjadi saksi. Sebuah parodi yang seksi, tapi tidak berisi sama sekali.

Politik ketegasan memang ditentukan dari dan oleh paradoks yang dibentuknya. Ia terawat dalam kamampuan mimetiknya; “Dalam kekacauan, ada keindahan. Dalam kemiskinan, kita kaya raya. Dalam berpisah, kita bersama”.

Tetapi, sebagaimana kata Ranciere dalam Goenawan Mohamad (Basis, 2020), ketika dengan deras kekacauan, konflik, masalah-masalah kehidupan diubah jadi komoditi, masih ada cetusan pembebasan kehidupan yang tak semuanya diproduksi untuk dipersembahkan kepada raksasa pasar: politik dan kapitalisme. FPI biarlah jadi malaikat moral, tapi TNI sebagai institusi negara, tidak pantas berlagak seperti FPI: masih ada celah jalan untuk menempuh jalan terang menuju kesana.

Agus Wedi
Agus Wedi
Peminat Kajian Sosial dan Keislaman

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terbaru