Dengarkan artikel ini
Meski termasuk orang yang akan senang jika pemerintah tidak memberi izin bagi keberlanjutan FPI, saya cukup sadar perkaranya bukan itu. Bahkan saya melihat jika izin kepada FPI tidak dikeluarkan, permasalahannya justru akan membesar. Perkara pokoknya adalah karena pemerintah tidak siap!
Mari bercermin kepada kasus pembubaran HTI. Apa yang terjadi setelah itu? Pemerintah tidak melakukan usaha apapun yang signifikan. Hingga hari ini tidak ada regulasi atau panduan mengenai bagaimana caranya mengeliminasi HTI. Akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi adalah konflik horizontal antara anggota dan simpatisan HTI dan NU!
Dapat dikatakan NU adalah satu-satunya kekuatan sosial politik keagamaan yang tegas menolak HTI. Tidak hanya tegas pada tataran retorika, NU siap adu mulut dan bahkan baku hantam di lapangan. Mereka tidak hanya berkoar-koar di media sosial seperti para netizen di perkotaan.
Namun karena itu NU babak belur. NU menjadi sasaran kemarahan dan kebencian. NU dianggap bekerjasama dengan pihak-pihak yang mau menghancurkan Islam.
Dalam situasi demikian, apa yang dilakukan pemerintah, termasuk TNI dan Polri? Kalian bisa menilai sendiri. Pada umumnya aparat masih kebingungan bagaimana membedakan HTI, FPI, dan NU. Kata mereka, bukankah semuanya adalah Islam?
Inilah akar perkaranya. Pemerintah tidak siap dengan fenomena Islam politik. Lebih dari itu, cukup pasti aparat tidak mau ambil resiko jika nanti ada serangan balik terhadap mereka. Mereka tidak siap dituduh anti-Islam.
Amin Mudzakkir, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
