Harakatuna.com. Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan capaian signifikan dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia melalui evaluasi tahunan. Namun, sejumlah tantangan tetap mengemuka, terutama terkait birokrasi, regulasi digital, dan pendanaan yang menjadi hambatan dalam implementasi strategi pencegahan ekstremisme di tanah air.
Irine Gayatri, Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bidang Politik, mengungkapkan bahwa Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE) disusun dengan pendekatan kolaboratif, yang melibatkan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, maupun kelompok keagamaan. “RAN PE ini dirancang untuk melibatkan kolaborasi aktif antara BNPT dengan organisasi-organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan masyarakat sipil termasuk The Wahid Foundation,” katanya di Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (21/2/2025).
Dalam konteks ini, BNPT juga memberi perhatian besar terhadap perlindungan anak. Irine menambahkan, “BNPT memprioritaskan perlindungan anak dengan melibatkan LSM yang dipimpin oleh perempuan dan kelompok keagamaan, untuk memberikan perhatian lebih pada pencegahan ekstremisme yang dapat merusak generasi muda.”
Salah satu aspek penting yang ditekankan dalam evaluasi tahunan ini adalah penggunaan strategi digital dalam pencegahan ekstremisme. BNPT menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu kampanye kontra-narasi di media sosial, kemitraan teknologi untuk mengidentifikasi dan menghapus konten ekstremis daring, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam kontra-ekstremisme digital. Ini diharapkan dapat mengurangi penyebaran ideologi radikal di ruang digital yang semakin sulit dibendung.
Di bidang deradikalisasi dan reintegrasi, BNPT mengembangkan program rehabilitasi di penjara untuk memastikan proses pelepasan ideologis bagi para narapidana teroris. Selain itu, program seperti STRIVE Juvenile Indonesia juga memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak yang terpapar ekstremisme, sementara program reintegrasi bagi mantan ekstremis bertujuan untuk memastikan mereka kembali beradaptasi secara efektif dengan masyarakat. “Program ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman,” jelas Irine.
Meski capaian tersebut mengarah pada kemajuan, BNPT masih menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya. Irine menjelaskan, “Koordinasi antar-lembaga masih terhambat oleh birokrasi yang kompleks, sementara regulasi di ruang digital belum efektif dalam mengatasi penyebaran ideologi ekstremis.” Di samping itu, keterlibatan LSM dan pemimpin agama dalam program pemerintah masih terbatas karena masalah anggaran dan kekhawatiran terhadap campur tangan negara dalam program tersebut.
Meskipun demikian, BNPT tetap optimis dan terus bekerja keras untuk menyempurnakan strategi penanggulangan terorisme dan ekstremisme di Indonesia, dengan melibatkan semua elemen masyarakat demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai.
