Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Riyadh – Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menekankan perlunya menemukan solusi adil untuk isu Palestina. Dia pun mendesak Israel enghentikan praktik ilegal dan pelanggarannya terhadap Palestina yang turut mengabaikan hukum internasional.
Saat berbicara di KTT Amerika Serikat (AS)-Arab di Jeddah pada Sabtu (16/7/2022), Sheikh Tamim mengatakan, sumber ketegangan dan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah akan tetap ada, kecuali Israel menghentikan tindakannya yang melanggar hukum internasional. Tindakan tersebut termasuk membangun permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki, mengubah karakter Yerusalem, dan berlanjutnya blokade Jalur Gaza.
Sheikh Tamim menekankan, negara-negara Arab telah dengan suara bulat menyetujui Inisiatif Perdamaian Arab. Inisiatif itu berisi penawaran normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Namun, syaratnya, Israel harus terlebih dulu menarik diri dari wilayah-wilayah Arab yang ia duduki pasca Perang Arab-Israel 1967, yakni Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Dataran Tinggi Golan. “Kami menantikan peran aktif AS dengan menyerukan negosiasi serius untuk menyelesaikan masalah Palestina,” kata Sheikh Tamim, dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.
Presiden AS Joe Biden mengunjungi Arab Saudi pada Jumat (15/7/2022). Dia sempat berpartisipasi dalam Jeddah Security and Development Summit yang digelar negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), bersama Mesir, Yordania, dan Irak atau lebih dikenal sebagai GCC+3.
Pada kesempatan itu, Biden menekankan komitmen AS terhadap keamanan para mitranya di kawasan Timur Tengah. Terkait isu Palestina, Biden menegaskan komitmen AS untuk bekerja guna mewujudkan solusi damai yang adil, komprehensif, dan permanen.
Sebelum ke Saudi, Biden sudah terlebih dulu mengunjungi Israel dan Palestina. Dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Yair Lapid dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Saat bertemu Abbas di Betlehem, Biden tak menawarkan alternatif solusi baru dari AS untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Sebaliknya, Biden justru menyampaikan bahwa solusi dua negara “tampaknya masih jauh”.
“Saya tahu tujuan dua negara tampaknya sangat jauh, sementara penghinaan seperti pembatasan pergerakan dan perjalanan atau kekhawatiran sehari-hari akan keselamatan anak-anak Anda adalah nyata dan mendesak. Orang-orang Palestina terluka sekarang. Anda bisa merasakannya. Pasti ada cakrawala politik,” kata Biden.
Kendati demikian, Biden mengatakan, pemerintahannya akan tetap dan terus mencoba untuk kembali merekatkan Israel-Palestina. Pembicaraan damai antara Israel dan Palestina yang dimediasi atau disponsori AS telah berakhir pada 2014.
Hal itu disebabkan keengganan Israel menghentikan pembangunan permukiman ilegal dan membebaskan warga Palestina yang dipenjara sebelum 1993.Pada Desember 2017, Palestina memutuskan mundur dari upaya pelanjutan negosiasi damai dengan Israel yang dimediasi AS.
Keputusan itu diambil setelah mantan presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Negeri Paman Sam menjadi negara pertama di dunia yang memberi pengakuan.
