34.2 C
Jakarta

Ekspo Rajab, Kambing Hitam Demokrasi, dan Manipulasi Sejarah Islam

Artikel Trending

Milenial IslamEkspo Rajab, Kambing Hitam Demokrasi, dan Manipulasi Sejarah Islam
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Harakatuna.com. Pada Sabtu (19/2) malam, acara Ekspo Rajab diselenggarakan di Malang, setelah sebelumnya di Jawa Barat. Pada acara Ekspo Rajab Malang Raya ini bertajuk “101 Tahun Tanpa Khilafah, Keruntuhan Peradaban Kapitalisme, Songsong Peradaban Islam”.

Dalam acara ini hadir beberapa ustaz andalan mereka dari kawasan Malang Raya, seperti Ustadz Tamyis Sa’ad, Ustadz Muhammad Arifin, Ustadz Edy Pramono, dan Ustadz Ahmad Agus, dengan dipandu oleh host Ustadz Sigit Pramana. Pembahasannya tidak jauh seperti pembahasan-pembahasan gelaran Ekspo Rajab Nasional (21–27/2), yakni sekitaran khilafah.

Namun yang menarik, pada gelaran Ekspo Rajab Malang Raya ini adalah mereka berani berkata lebih kencang daripada acara-acara lainnya. Tidak hanya menyampaikan perihal narasi-narasi yang normatif, namun mereka berani memelintir fakta dan kenyataan yang ada. Semua ini mereka lakukan dengan tujuan mencoba memasuki alam dan argumen baru, yakni merasa perlu melakukan edukasi di tengah umat tentang problem dan solusi masalah keumatan hari ini, dengan memanfaatkan acara Ekspo Rajab.

Menurutnya, Ekspo Rajab 1443 H adalah momentum untuk mengingatkan umat Islam bahwa kondisinya sekarang ini sedang tidak dalam kondisi semestinya. Maka itu, meraka mencoba menusuk dengan argumen bombastis seperti ini: “Tujuan kami yakni memberikan pemahaman kepada umat tentang problem dan solusi permasalahan yang tengah melanda umat, yaitu dengan Khilafah. Selain itu, juga mengingatkan kembali kepada umat atas kejayaan Khilafah. Momen Rajab ini sangat baik untuk mengajak umat kembali kepada penerapan syariat secara kaffah melalui Khilafah,” terangnya.

Kambing Hitam Demokrasi

Untuk menunaikan tajul furudl (mahkota kewajiban), yaitu penegakan khilafah yang bagi mereka akan menjadi perisai pelindung dan penjaga umat, serta pelaksana syariah Islam ke penjuru dunia, mereka lebih dulu menjelekkan sistem yang sudah ada: demokrasi. Bagi mereka, demokrasi adalah sistem yang merusak.

Pengkambinghitaman sistem demokrasi adalah jurus umpuh untuk menyodorkan solusi khilafah. Dari beberapa pegiat khilafah seperti Kemal Idris dan Ismail Yusanto, menyebut dalam puncak rangkaian Ekspo Rajab 1443 H (27/2/2022), bahwa negeri-negeri Islam menerima sistem demokrasi karena kepandaian Barat melakukan kamuflase dan mempromosikan dengan baik.

Bagi mereka, sistem demokrasi adalah produk sistem pemerintahan yang gagal. Diandaikan sistem demokrasi memiliki keburukan yang dalam, yang hanya melahirkan tirani oligarki, tangan besi dari oligarki, kekuasaan dan pengaturan politik yang dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat. Secara lantang mereka menyebut, kedaulatan rakyat dalam demokrasi adalah tipuan yang realitasnya tidak pernah terjadi.

Maka itu, sesudah sistem demokrasi dijelekkan, seperti biasa, dengan jurus seribu bayangannya, mereka langsung menyodorkan untuk meninggalkan sistem demokrasi yang dianggap rusak itu. Bahkan ditambahkan bahwa sistem demokrasi katanya bertentangan dengan Al-Qur’an. Karena yang memiliki otoritas membuat hukum hanyalah Allah SWT. Bukan demokrasi yang disembah bagaikan Tuhan.

BACA JUGA  Cara Berislam dengan Damai

Kita tahu, argumen mereka dari atas, sebenarnya ditujukan untuk Indonesia. Karena di beberapa hal, secara spesifik mereka menyebut Indonesia. Dan kita tahu, Indonesia saat ini bersistem demokrasi, yang bagi mereka berntentangan dengan Al-Qur’an, alias sistem yang rusak dan merusakkan. Di sini, keberanian aktivis khilafah berada. Mereka sudah diberi kesempatan untuk berserikat dengan demokrasi ini di Indonesia, tetapi mereka memelintir sistem yang telah mereka nikmati. Ajaib memang.

Manipulasi Sejarah Islam

Di bagian yang lain, demi ingin kesumatnya terpuaskan, yakni menegakkan khilafah, atau dalam bahasa mereka menunaikan tajul furudl (mahkota kewajiban), aktivis khilafah ini rela menipu dan memanipulasi sejarah Islam. Menurutnya, khilafah lebih cocok ditegakkan di Indonesia, daripada demokrasi. Karena khilafah punya keterkaitan sejarah yang telah menjadi fakta.

Sebut mereka: “Nusantara adalah wilayah yang memang masuk jalur perdagangan internasional yang menghubungkan dengan wilayah lain termasuk wilayah Timur Tengah pada abad ke-7 M, era yang sudah ada kekuasaan Islam, dalam hal ini Kekhilafahan Islam di dalamnya. Pun demikian, dengan teori sejarah berikut jalur laut Indonesia yang menghubungkan Nusantara dengan yang lain melalui Selat Malaka. Mulai dari Cina menuju India atau pun sebaliknya. Dari situ, ada yang langsung ke Persia melalui Timur Tengah. Artinya Indonesia menjadi salah satu peserta perdagangan yang penting pada jalur sutra ini, dan hubungan Kekhilafahan Islam dengan Nusantara memang sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke 7 M, dengan Muncullah surat korespondensi surat-menyurat antara Sriwijaya dengan Khilafah Umayyah, (Yang suratnya) nanti diterima oleh Umar bin Abdul Aziz,” ungkapnya.

Apa yang dapat kita ambil dari pernyataan di atas, selain keabsurdtan. Sungguh ini adalah kejahatan terbesar manusia jika orang berani memanipulasi sejarah. Dan akitivis khilafah ini adalah rajanya.

Maka itu, jangan sampai kita terbuai dengan ceramah-ceramah yang sangat meyakinkan dari aktivis khilafah dalam setiap kajian-kajiannya. Karena, apa yang dikatakan dengan sejarah fakta di lapangan sering bertolak belakang. Tujuan mereka bukan untuk kenyaman umat, tetapi hanya sekadar untuk memasukkan umat ke rimba hitam perangkapnya, yakni khilafah. Sungguh berbahayanya mereka, jika anak didik kita buta sejarah dan malah kedapatan menerima sejarah yang dimanipulasi oleh aktivis khilafah ini. Sungguh bahaya!

Agus Wedi
Agus Wedi
Peminat Kajian Sosial dan Keislaman

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru