Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Kata Noah Harari, penulis buku monumental Sapiens dan Homo Deus, teroris itu ahli mengendalikan pikiran. Mereka membunuh sedikit orang, tetapi terorisme mampu mengguncang miliran orang dan mengguncang struktur raksasa seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Statemen Harari ini, kalau dalam konteks Indonesia, bisa kita lihat, bagaimana beberapa teroris di Poso dan OPM, berhasil mengguncang struktur pemerintah Indonesia.
Barangkali pertanyaan reflektif tersebut cocok diajukan kepada salah satu aktivis HAM, yang sudah publik banyak tahu karena sering tampil di TV, dan tidak perlu saya sebut namanya. Dia mengepos di Instagram, bertanya bagaimana masalah MIT di Poso seolah menunjukkan bahwa pemerintah kalah dengan teroris? Tentu, ia bertanya demikian karena bermaksud menegasikan komitmen perang pada teror. Dikiranya, mereka hanya main-main.
Para aktivis HAM, yang salah satu dari mereka bahkan punya program ngeHAMtam, pelesetan dari kata ‘ngehantam’, bercita-cita jadi penegak hak asasi. Narasi yang sering kali dijual ke publik adalah ketidakadilan pemerintah dan oligarki. Saya setuju bahkan oknum oligark itu ada, dan mereka memang harus ditumpas dan ditendang dari pemerintahan. Itu perjuangan ideal menjaga bagsa dari para penggerus. Semua warga negara yang sehat, pasti juga setuju.
Tetapi, kenapa hari ini, ada kesan bahwa represi pemerintah membasmi terorisme, pada kasus MIT dan OPM misalnya, semua digeneralisir sebagai pelanggaran HAM? Tampak bahwa dalam diri mereka, pertanyaan mengenai independensi sangat perlu diperlelarkan. Boleh jadi semua hanyalah tentang sponsor: bersuara karena memihak kepentingan luar alih-alih kedaulatan bangsa sendiri. Lantang mengkritik, tetapi kritiknya pandang bulu.
Menanyakan Independensi
Idealnya, kita memang harus percaya dengan aktivis HAM. Tetapi politik tidak statis, dan mereka juga punya kepentingan. Seorang aktivis HAM bisa dengan lantang nyanyi tentang pelanggaran HAM pemerintah di Papua, tetapi mereka mengabaikan fakta bahwa sipil juga menjadi target terorisme. Aparat berusaha melakukan pendekatan persuasif terhadap OPM, tetapi para aktivis HAM nyanyi lagi bahwa warga di sana berhak merdeka.
Sebenarnya mereka ini memperjuangkan HAM atau sedang jadi antek-antek pihak luar yang ingin menyerobot Bumi Cendrawasih? Benny Wenda, yang tengah ngumpet di Inggris, adalah politikus hipokrit yang menjadikan rakyat Papua sebagai tameng. Ia menutupi ambisinya untuk jadi penguasa Papua. Ia dan pasukan OPM meneror warga sipil agar ketakutan dan berada di pihaknya. Dan aktivis HAM ikut-ikutan membela separatis hipokrit?
Sangat tidak independen dan tidak lebih dari aktivis bayaran sponsor untuk memorak-perandakan persatuan bangsanya sendiri.
MIT di Poso juga demikian. Bagi aktivis HAM, pemerintah terkesan menarik-ulur karena tidak kunjung selesai. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah, karena pemerintah memang masih besar harap bahwa dengan tidak agresifnya aparat, misalnya pembantaian secara penuh ke bukit teritorialnya, sehingga cara persuasif menjadi pilihan. Sebagaimana maklum, persuasi ini sudah berlangsung sejak dulu. Noorhaidi Hasan (2019) dalam esainya pernah mengulasnya.
Kritik aktivis HAM tentang terorisme, lepas dari apakah mereka oknum atau bukan, lebih kepada upaya mendiskreditkan pemerintah daripada memperjuangkan hak asasi. Dualitas aktivis HAM ini yang sering kali memengaruhi masyarakat untuk tidak percaya langkah-langkah pemerintah di satu sisi, dan memihak pada pihak yang salah di sisi lainnya. Oligarki di pemerintahan itu boleh jadi ada, tetapi tidak bisa digeneralisir untuk diperjual-belikan.
Saya juga ingin berkiprah memperjuangkan hak asasi; membela yang tertindas umpamanya, tetapi bukan untuk jadi agen sponsor luar yang memperjuangkan kemanusiaan secara hipokrit: terselip kebencian pada, dan punya kepentingan untuk menjatuhkan, pihak tertentu. Tidak ada independensi yang membenarkan terorisme.
Bagaimana Bisa Bersimpati Pada Terorisme?
Terakhir, saya perlu menggarisbawahi, kritik saya ini tidak menggenaralisir aktivis HAM sebagai kalangan hipokrit. Banyak pejuang HAM yang harus kita apresiasi, yang memperjuangkan hak asasi karena idealisme yang kuat, bukan karena kepentingan tertentu. Tetapi orang seperti Veronica Koman, Munarman, dan yang mendekati mereka juga—menurut saya, Anda boleh setuju atau tidak—seperti Haris Azhar, itu bagaimana?
Bagaimana bisa bersimpati pada terorisme? Itu jadi tanya tanya besar. Saya tidak setuju jika seorang Haris Azhar, misalnya, distigmatisasi sebagai kadrun, tetapi seharusnya ia memiliki posisi yang jelas, tidak gamang, dan tidak tebang pilih. Artinya, melihat kasus Papua, sebagai contoh, seharusnya tidak fokus pada aparat saja melainkan juga menyelisik teror-teror OPM pada warga sipil. Kesan saat ini, apa pun yang dari pemerintah, baginya, adalah buruk.
Terorisme memang ahli mengendalikan pikiran, seperti kata Harari, sampai membuat aktivis HAM sering kali tidak konsisten dengan perjuangannya sendiri. Bernyanyi lantang dalam kasus tertentu tetapi bungkam seribu bahasa dalam kasus lainnya. Segala bentuk terorisme di Indonesia, baik dilakukan kelompok radikalis maupun separatis, harus kita lawan, dan tidakan terukur untuk mereka merupakan keniscayaan.
Tidak bisa kemudian mengekor pada Benny Wenda yang menuduh pemerintah Indonesia melakukan genosida di Papua. Genosida itu konotasinya adalah pemusnahan-pembantaian warga sipil, artinya bangsa atau ras tertentu. Tetapi bagaimana kalau memusnahkan terorisme? Jawabannya jelas: wajib.
Sekarang, yang terakhir, kita tanya, kalau dualitas aktivis HAM itu mendorong mereka mengekor teroris, mereka itu sebenarnya tengah membela hak asasi atau membela terorisme? Silakan tanya ke Haris Azhar. Eh. Maksudnya Veronica Koman.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
