Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengaku tidak setuju dengan wacana NKRI bersyariah karena sudah ada sila pertama Pancasila.
“Saya pribadi tidak setuju karena tidak perlu (NKRI bersyariah) karena dengan Pancasila nilai Islam, Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah ada,” kata Din, di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (28/8).
NKRI Bersyariah merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Ijtimak Ulama IV, beberapa waktu lalu. Pada poin pertimbangan, Ijtimak menyebut seluruh ulama menyepakati penegakan khilafah adalah kewajiban agama Islam.
Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyebut konsep tersebut digaungkan demi menjaga NKRI dan Pancasila dari kehadiran komunis-sosialis.
Terlepas dari itu, Din mengatakan ada upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menghilangkan jejak-jejak islam dari perjalanan sejarah Indonesia.
Meski begitu, ia tak mau membeberkan siapa pihak yang dia sebut sedang berupaya menghilangkan jejak islam dari sejarah Indonesia ini.
“Tanpa bermaksud menuduh dan tanpa menyebut saya sangat rasakan dan jelas ada upaya menghilangkan jejak islam dari sejarah kita,” kata Din.
Fakta dihilangkan jejak islam ini pun kata Din, telah banyak dia temukan. Misalnya soal sejarah bendera merah putih.
Kata dia, warna merah putih yang telah resmi menjadi bendera Indonesia ini telah disimpan oleh seorang kyai bahkan 80 tahun sebelum kemerdekaan.
Namun, fakta itu tak pernah dibongkar kepada publik. Dia juga menyinggung fakta lain soal penetapan tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan RI. Kata dia, tanggal itu dipilih atas saran dan hasil renungan dari sejumlah kyai kala itu.
“Ini fakta sejarah, banyak lagi kalau kita gali. Betapa Bung Karno menyimpan Alquran kecil di sakunya. Betapa Bung Karno sampai rancang Monas dengan simbol keagamaan dan Islam sampai bangun patung Diponegoro menghadap Istana Negara, simbol sebagai wali. Untuk menjaga Istana ini simbol yang aktual,” kata dia.
