Dengarkan artikel ini
Judul buku: Populisme, Politik Identias, dan Dinamika Elektoral; Mengurai Jalan Panjang Demokrasi, Prosedural, Penulis: Burhanudin Muhtadi, Penerbit: Intrans Publishing, Tahun: 2019, Tebal: 303+xxiv, ISBN: 978-602-6293-73-2, Peresensi: Siti Nurul Hidayah.
Harakatuna.com – Gerakan Reformasi 1998 yang digawangi kaum intelektual dan mahasiswa mengubah lanskap politik Indonesia. Tiga dekade lebih masyarakat Indonesia hidup di alam politik otoritarian. Jatuhnya rezim Suharto pada 1998 lantas membuka keran kebebasan. Reformasi 1998 tidak lain merupakan titik awal upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Di awal era Reformasi, capaian demokratisasi kita cukup menjanjikan. Lembaga Freedom House bahkan menyebut Indonesia sebagai negara dengan capaian demokratisasi paling menjanjikan. Pujian itu diberikan lantaran Indonesia berhasil mengubah sistem politik dari corak otoritarian ke demokrasi dalam waktu kurang dari satu dasawarsa.
Tidak hanya itu, survei lembaga Econimist Intellegent Unit menempatkan Indonesia dalam kategori partly free. Kategori itu didasarkan pada pencapaian Indonesia dalam hal demokrasi, toleransi, dan pluralism agama serta penegakan hak asasi manusia. Namun demikian, dua dasawarsa sejak era Reformasi bergulir kondisi demokrasi di Indonesia mengalami dinamika dan turbulensi yang luar biasa.
Dinamika dan turbulensi demokrasi itu ditandai dengan kebangkitan populisme agama dan politik identitas yang marak sejak kurun waktu tahun 2014. Pemilihan Presiden 2014 yang mempertemukan dua pasang kandidat capres-cawapres membuat publik terpolarisasi. Hal itu kian diperparah dengan maraknya berita palsu, ujaran kebencian, dan eksploitasi sentimen identitas.
Buku berjudul Populisme, Politik Identias, dan Dinamika Elektoral; Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural yang ditulis oleh Burhanudin Muhtadi ini merupakan salah satu karya akademik yang berusaha memotret fenomena populisme agama dan politik identitas di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Buku ini merupakan bunga rampai yang berisi kumpulan tulisan Muhtadi di sejumlah media massa. Meski artikel-artikel tersebut ditulis dalam kurun waktu yang berbeda, namun semuanya disatukan oleh benang merah tema yang sama. Yakni ihwal populisme agama dan politik identitas.
Di dalam buku ini, Muhtadi menjelaskan bahwa antara populisme agama dan politik identitas, keduanya pada dasarnya saling berkelindan. Populisme agama ialah retorika, konsep, dan strategi politik yang mempertentangkan antara masyarakat biasa dengan elite-pemimpin. Dalam retorika politik populisme, elite atau pemimpin selalu dipersepsikan sebagai sosok korup, zalim, dan menindas. Sedangkan perjuangan politik populistik selalu diklaim sebagai perjuangan membela rakyat.
Di sisi lain, Muhtadi menjelaskan bahwa politik identitas adalah corak politik yang menjadikan sentimen perbedaan identitas baik suku, agama, etnis, warna kulit, jenis kelamin, dan sejenisnya sebagai alat meraih kekuasaan dan menjatuhkan kredibilitas lawan. Populisme agama dan politik identitas inilah yang dalam pandangan Muhtadi telah menjadi semacam paradoks dalam demokrasi kita akhir-akhir ini.
Puncak dari gerakan populisme agama dan politik identitas itu terjadi pada momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI tahun 2017 lalu. Kala itu, pertarungan sengit berebut kursi gubernur diwarnai oleh kebangkitan populisme agama dan politik identitas. Demonstrasi berjilid-jilid yang mengatasnamakan “aksi bela agama”, “aksi bela umat”, “aksi bela Islam”, dan sebagainya merupakan representasi dari gerakan populisme agama.
Di saat yang sama, Pilkada DKI juga kental dengan nuansa politik identitas. Sentimen ras, etnis, dan keagamaan kental mewarnai persaingan berebut kursi DKI 1 kala itu. Di lapangan, muncul seruan pengharaman bagi umat Islam memilih pemimpin dari kalangan non-Islam. Praktik politik kotor yang mengemuka pada Pilkada DKI Jakarta 2017 berdampak signifikan terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama secara luas.
Dalam catatan Muhtadi, populisme agama dan politik identitas telah menyuburkan praktik intoleransi beragama. Praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap pemeluk agama minoritas kian meningkat pasca Pilkada DKI Jakarta. Lebih parah dari itu, terjadi pembelahan sosial alias polarisasi akibat pilihan politik yang berbeda. Masyarakat terpecah ke dalam dua kelompok besar yang saling mencaci, mencemooh, dan membenci.
Kondisi itu kian parah manakala para elite politik seolah merawat polarisasi dan intoleransi itu demi kepentingan pragmatis mereka. Dari sisi politik, hal ini jelas merusak konsolidasi demokrasi yang susah-payah dibangun sejak gerakan Reformasi bergulir. Maka, tidak mengherankan jika kualitas demokrasi kita memburuk dalam tahun-tahun belakangan ini. Terbukti, dalam survei Freedom House Indonesia dikategorikan sebagai negara fawled democracy.
Buku ini kiranya relevan dibaca ulang terutama dalam menyongsong kontestasi politik 2024 yang aroma persaingannya sudah tercium sejak sekarang. Pilpres 2024 dinilai banyak kalangan masih akan diwarnai oleh politik identitas. Asumsi itu bukan mengada-ada lantaran seperti kita lihat sendiri para eksponen gerakan populisme agama dan politik identitas mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya.
Hal ini tentu patut diwaspadai. Kita patut belajar dari cerita kelam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menyisakan residu intoleransi dan polarisasi. Ke depan, kita perlu membangun apa yang disebut Muhtadi sebagai demokrasi transformatif-konstruktif. Yakni demokrasi yang berorientasi pada perubahan dan berbasis pada ide atau gagasan. Bukan demokrasi Machiavellian yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.
