Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Garut-Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat membentuk satuan tugas (satgas) penanggulangan terorisme dengan unsur yang cukup lengkap di dalamnya.
Langkah Pemkab Garut ini pun mendapatkan apresiasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Satgas tersebut terdiri atas pemerintah kabupaten dan jajaran Forkopimda Garut, unsur ulama melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut dengan berbagai ormas di bawahnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.
“Pembentukan satgas oleh Pemkab Garut ini menurut saya ini langkah fundamental, langkah strategis,” kata Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nurwakhid, dikutip dari Antara, Sabtu (30/10/2021).
Nurwakhid mengatakan, pembentukan satgas itu menunjukkan bahwa langkah yang diambil Pemkab Garut memang untuk strategi penanggulangan secara holistik, meliputi ideologi, yuridis, dan sosiologis.
Dia berharap daerah lain membentuk satgas serupa, mengingat berdasarkan hasil survei tahun 2020 ada sebanyak 12,2 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang berpotensi radikal.
Sementara itu Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan, pembentukan satgas yang terdiri atas berbagai pemangku kepentingan itu sebagai upaya preventif dalam meminimalisir penyebaran paham radikal yang ada di Garut.
Menurut dia, telah menjadi kesepakatan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah intoleransi radikalisme dan terorisme dengan cara-cara yang sesuai dengan kearifan setempat di Garut.
“Proses penegakan hukum dan sebagainya adalah urusan aparat. Kami juga tidak alergi terhadap itu, silakan. Namun, kami lebih mengedepankan kepada hal-hal yang sifatnya preventif,” kata dia.
Pemkab Garut sudah menyiapkan anggaran untuk satgas tersebut sesuai dengan kebutuhan. Satgas ini akan mendapatkan kendaraan operasional pada bulan November mendatang.
Ia bilang, Garut memiliki wilayah yang cukup luas, mempunyai 421 desa dan 21 kelurahan yang tersebar di 42 kecamatan.
“Tentunya itu sangat luas sekali dan kami tidak bisa melakukan deteksi kepada 421 desa dan 21 kelurahan tersebut. Sehingga ini merupakan bagian bagaimana kita melakukan upaya-upaya konkret,” ucapnya.
 penanggulangan terorisme dengan unsur yang cukup lengkap di dalamnya.){kind=link}