27.9 C
Jakarta

COVID-19: Perang Jokowi dengan Pendukung Habib Rizieq

Artikel Trending

Milenial IslamCOVID-19: Perang Jokowi dengan Pendukung Habib Rizieq
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Jumlah infeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) terus mengalami peningkatan dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Tidak ada yang tahu pasti berapa korban akan terjangkit virus Corona ini, meski pemerintah telah mengerahkan segala upaya untuk melawannya. Mulai dari physical distancing, imbauan isolasi diri, dan lain sebagainya.

Kemarin sempat terjadi perdebatan di dunia maya, tentang ketidakkompakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menangani COVID-19. Jokowi sebagai pemerintah pusat dianggap menghalang-halangi upaya Anies Baswedan selaku pemerintah daerah, misalnya, dalam melakukan lockdown. Luhut sebagai kaki tangan Jokowi bahkan ikut andil dalam upaya mencegat Anies tersebut.

Musibah pun bukan lagi musibah murni. COVID-19 menjadi bahan ajang cari muka. Jokowi jelas tak mau kompromi dengan Anies, dan Anies tetap mengerahkan segala upaya dalam menjaga Jakarta dari merebaknya korban. Pada saat yang bersamaan, warganet sibuk saling cari pembenaran. Antara mendukung Anies atau mendukung Jokowi.

Tentu kekuatan Jokowi lebih tinggi, dan ia tidak akan mau kalah dengan Anies. Lockdown yang awalnya mau diterapkan dengan UU Kekarantinaan Kesehatan tak ditempuh, dan memilih alternatif kebijakan yaitu darurat sipil. Beberapa pakar menyebutkan, darurat sipil yang ditempuh Jokowi sangat tak relevan dalam penanganan wabah, justru dianggap menelantarkan rakyat.

Alasannya, baik lockdown, karantina wilayah, itu diterapkan sambil memegang kewajiban dalam menanggung kebutuhan rakyat. Sementara darurat sipil tidak, pemerintah tak berkewajiban menanggung kebutuhan rakyat. Bahkan, poin hak-hak penguasa darurat sipil dianggap hanya akan menimbulkan ketakutan di tengah rakyat.

Inilah momennya. Hari ini tengah bertebaran pamflet menolak darurat sipil tersebut. Foto yang ada dalam pamflet adalah Habib Rizieq tengah berorasi. Meski sudah lebih setahun tidak pulang ke Indonesia, Imam Besar FPI tersebut berhasil menjadi simbol perlawanan. Hashtag #RezimJokovid2019 pun memenuhi laman Twitter. Dan narasi yang dibangun adalah: Jokowi menjadikan rakyat sebagai ancaman ketimbang COVID-19.

Musibah virus Corona pun jadi momentum perang narasi antara pendukung Habieb Rizieq dengan Presiden Jokowi. Angka “2019” pun menjadi genderangnya.

Pelintiran COVID-19

Corona dipelintir sedemikian rupa sehingga penanganannya menjadi tak optimal. Kerja kooperatif yang harusnya ditempuh pemerintah menjadi absen, lantaran masing-masing partisan bergerak sesuai kepentingannya masing-masing. Barangkali ini adalah alasan utama kenapa belum ada sinyal sirnanya COVID-19 dari negeri ini.

Berbicara tentang pelintiran, apa pun bisa dipelintir. Kebencian bisa dipelintir, musibah pun juga demikian. Tujuannya tidak ada lain yaitu merugikan seseorang, atau segolongan, yang berhubungan langsung dengan yang dipelintir tersebut. COVID-19 pun demikian. Siapapun yang berhubungan langsung dengannya bisa dipelintir, dibuat rugi.

BACA JUGA  Menakar Gerakan Gema Pembebasan, Bocah HTI yang Ingin Menghancurkan Pancasila

Pemerintah memiliki keterikatan yang erat dengan COVID-19, karena mereka memiliki tanggung jawab besar untuk melawannya demi melindungi masyarakat. Area pelintirannya di mana? Jelas, di kebijakan yang pemerintah ambil. Sekali ada celah dari kebijakan tersebut yang memungkinkan kritik publik, maka pelintiran menemukan momentumnya.

Dari sinilah pamflet bergambarkan Habib Rizieq di atas lahir. Ia berusaha mencitraburukkan Jokowi. Dikatakan memelintir COVID-19 adalah karena kalau mau jujur, kebijakan pemerintah pusat tak seburuk yang ada dalam pamflet tersebut. Bahwa Jokowi tak memilih lockdown iya, tetapi bahwa Jokowi tidak mementingkan nyawa rakyat adalah anggapan yang reduktif—penuh hasutan.

Tujuannya jelas, ingin membuat pemerintah dibenci. Alih-alih peduli dengan wabah COVID-19 yang tengah meresahkan semua warganegara, para pendukung Habib Rizieq justru menambah keresahan baru kepada masyarakat, karena pemerintah dianggap tak lagi peduli keselamatan mereka. Apakah menangani COVID-19 harus dengan mendelegitimasi otoritas yang sah terlebih dahulu?

Delegitimasi Pemerintah

Mencitraburukkan pemerintah di mata masyarakat jelas bukan kasus baru. Sejak perang antara pendukung Ahok dengan para aktivis 212 beberapa tahun silam, kasus serupa merebak terjadi. Di level pemerintah pusat bahkan delegitimasi sudah jadi mainan. Saat musim Pilpres 2019, perseteruan dua belah pihak ini jelas sekali, berjulukan ‘cebong vs kampret’.

Angka 2019 dalam hashtag #RezimJokovid2019 adalah bentuk reaktualisasi dendam kekalahan di Pilpres 2019 lalu. Sementara itu, kata Jokovid adalah upaya mengkorelasikan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menangani COVID-19. Sistematis, bukan? Jadi tidak perlu heran, karena semua ini tetaplah perang masa lalu: Jokowi vs pendukung Habib Rizieq.

Sebagai pendapat objektif, harusnya ini tak terjadi. Wabah ini bukanlah persoalan ringan. Menambah masalah adalah suatu kebodohan. Berpolemik di tengah polemik adalah absennya perikemanusiaan. Mendelegitimasi pemerintah yang tengah berjuang melawan COVID-19, lantaran kebijakannya tidak cocok, justru menambah kepanikan masyarakat.

Tidak ada yang untung dalam perang narasi ini. Pendukung Habib Rizieq juga akan dianggap tak menyumbang solusi apapun, malah dianggap memfitnah Jokowi sebagai rezim zalim. Sementara itu Jokowi juga akan mengalami stigma, ketidakpercayaan masyarakat. Siapa yang untung? Yang untung banyak adalah mereka yang sangat berhasrat chaos terjadi di negeri ini.

Yang beruntung adalah mereka yang ingin pemerintah tak lagi dipercaya masyarakat, agar doktrin-doktrin transnasional mudah masuk. Di sisi lain, sesama umat Islam telah terpecah oleh perbedaan politik. Parahnya, dalam konteks saat ini, COVID-19 tetap tidak akan menemui penanganan yang tepat. Serasa diabaikan, dan korban tetap, hari demi hari terus berjatuhan. Na‘udzu bi Allah.

Wallahu A‘lam bi ash-Shawab…

Ahmad Khoiri
Ahmad Khoiri
Mahasiswa SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru