Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Garut – Nama Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono diusulkan pembaca sebagai kandidat penerima Hoegeng Awards 2022. Pengusulnya adalah Bupati Garut, Rudy Gunawan. Rudi mengatakan Wirdhanto adalah kapolsek pertama yang dapat menembus radikalisme yang selama ini keberadaannya meresahkan masyarakat Garut. Berikut cerita Rudy tentang Wirdhanto yang ditulis dalam formulir online Hoegeng Awards 2022, seperti dilihat detikcom:
Beliau merupakan sosok polisi inspiratif. Selama bertugas di Garut, Pak Wirdhanto banyak meluncurkan program inovatif, salah satunya berkaitan penanganan gerakan radikalisme dan intoleran.
Beberapa bulan lalu melaksanakan penindakan terhadap tiga pria mengaku Jenderal NII yang meresahkan. Kemudian dengan adanya program ngariung bhabinkamtibmas yang memberikan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat.
Beliau juga aktif dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat berkaitan gerakan-gerakan intoleran dan radikal. Beliau juga merupakan Kapolres pertama yang bisa masuk ke kalangan Islam baiat yang meresahkan masyarakat, sehingga bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dan memberikan pemahaman.
AKBP Wirdhanto juga menginisiasi adanya Satgas PPIR (Penanggulangan Paham Intoleransi dan Radikalisme) yang saya sepakati, kemudian terbentuk Satgas dan juga mendorong adanya Perda Anti Radikalisme dan Intoleransi di Garut.
detikcom mewawancarai Rudy untuk memperdalam cerita soal Satgas PPIR dan efektivitasnya dalam mengatasi isu radikalisme di Garut. Rudy mengaku selama 8 tahun menjadi bupati, baru Wirdhanto-lah yang menaruh perhatian penuh dan mencari soluisnya.
“Saya ini sudah 8 tahun jadi bupati, ada 7 kapolres. Nah kapolres sekarang agak berbeda. Ketika kami berdiskusi, di Garut ini ada isu intoleransi, radikalisme karena sejarah DI/TII itu ada di Garut. Dia punya ide-ide yang dulu itu kami kalau mau ke arah sana, orang itu pada takut,” ujar Rudy kepada detikcom, Senin (9/5/2022) malam.
Rudy mengaku dirinya dan Wirdhanto tak takut mengambil langkah untuk mengatasi isu intoleransi dan radikalisme di Garut. Akhirnya dilakukan gebrakan-gebrakan untuk menangani perihal tersebut.
“Saya dengan beliau tidak takut. Saya mendukung langkah-langkah pendekatan hukum. Misalnya menangkap tiga jenderal (NII) itu ya. Kami juga ada langkah preventif dengan membuat satgas yang berhubungan dengan intoleransi dengan radikalisme,” jelas dia.
“Saya yang buatkan keputusan bupatinya, tapi sebenarnya itu ide beliau supaya nanti kalau ada hal-hal berhubungan dengan isu tersebut, ditanganinya juga dengan lintas TNI-Polri, pemda, unsur ulama, masyarakat juga ada,” imbuh dia.
Usai Satgas PPIR terbentuk, Rudy menceritakan dirinya dan Wirdhanto langsung terjun ke masyarakat dalam rangka mempersuasi dan edukasi. “Melakukan klarifikasi yang dimaksud dengan islam, baiat apa, radikalisme itu apa, intoleransi apa. Kami lakukan secara empiris di lapangan,” kata dia.
“Satgas ini ada dai masuk desa, Kapolres punya pasukan dai-dai yang juga memitigasi. Melawan paham itu dengan dakwah to dakwah, lalu pendekatan ke keluarga. Satgas ini juga jadi pintu masuk mereka-mereka untuk bertobat, kami juga perhatikan misalnya rumahnya rusak kami bedah. Semuanya berdasarkan analisis,” terang Rudy.
Hasil dari turun ke warga-warga yang diduga terpapar paham intoleran dan radikalisme, Satgas PPIR memetakan penyebab-penyebabnya. Semisal, terang Rudy, ada yang terpapar karena diajak atau dibina, ada pula yang dengan keinginan sendiri ikut-ikutan.
“Beliau menyimpulkan per kategori, ada yang ikut-ikutan, ada yang memang dia dibina oleh orang, dan lain-lain. Kita kategorisasi. Ini luar biasa, di saat masalah intoleransi menjadi isu di Garut,” ucap Rudy.
Disinggung soal seberapa masif paham radikal dan intoleransi berkembang di wilayahnya, Rudy menyebut bukan soal besar atau kecil jumlah warga yang terpapar. Tetapi, lanjut dia, sekecil apa pun jumlahnya harus segera diatasi.
“Kami ini kan ada peristiwa sebelumnya di Kota Garut, di mana orang memiliki paham lain. Kami bukan ‘separah atau tidak separah’, tapi sedikitpun hal terebut tidak boleh ada unsur-unsur itu. Kami sepakat dengan Pak Kapolres. Kami mitigasi yang terukur. Mau masalahnya besar atau kecil, kami mitigasi supaya tidak terjadi apa-apa,” terang Rudy.
“Isi satgas ini ada Ketua MUI Garut, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sampai ke desa, kecamatan. Misalnya ada laporan dari kecamatan ini, Satgas masuk ke sana. Kami dapat dukungan dari BNPT, Densus 88. Kami sudah beberapa kali pertemuan dengan BNPT, kami bertukar informasi,” tambah Rudy.
Dia kemudian menjelaskan pendekatan yang dipakai Satgas PPIR untuk merangkul dan membina warga yang diidentifikasi terpapar paham radikal dan intoleransi. Semanya, sebut Rudy, dilakukan berdasarkan data ilmiah.
“Penyelesaiannya sendiri bukan hanya menyentuh masalah pemahamannya. Saat di lapangan ada dari melihat permasalahan ekonomi yang bersangkutan, dari lingkungan masyarakat, masalah keluarga. Kebanyakan misalnya dari keluarga broken home, dan sebagainya. Kami lakukan secara scientific, dengan teknokratik, bukan hanya melihat dari pergaulan, tapi dari pemikiran orang-orangnya, sudah kami profilkan dan mitigasi,” ungkap Rudy.
“Banyak orang yang mengaku nabi, dengan pemikiran dan perbuatan menyimpang, yang salatnya ke arah mana, ke arah mana. Ada yang proses hukum, ada yang tidak diproses hukum,” tambah Rudy.
Rudy merasakan, lima bulan Satgas PPIR dibentuk, ada perubahan positif terkait isu intoleransi di Garut. Pertama, keberadaan warga-warganya yang diduga terpapar atau sudah diduga kuat terpapar jadi cepat terdeteksi.
Kemudian upaya Forkopimda Garut dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat sistematis. Kehadiran PPIR hingga tingkat desa dan pengurus lingkungan, tutur Rudy, juga menyelesaikan masalah knalpot bising.
“Lima bulan terakhir terus kami kerjakan. Dampaknya bagus. Sekarang di sini kalau ada orang-orang seperti itu terdeteksi. Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban itu kami lakukan secara sistematis, jadi misalnya kami sepakat tidak ada knalpot bising di Garut, semua mendukung dengan cara-caranya. Ada yang pasang baliho dan sebagainya di kampung-kampung. Itu ide Kapolres,” papar Rudy.
“Ini yang harus dilanjutkan, harus berkelanjutan oleh kapolres-kapolres berikutnya. Jadi kebijakan lebih humanis tapi tetap tegas,” harap dia.
