Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Lembaga sekolah menengah adalah salah satu objek tembak penyebaran paham radikalisme. Instansi pendidikan sebagai lokomotif pencetak generasi bangsa di masa depan, layak mendapat perhatian yang serius. Setidaknya, intansi pendidikan tidak sampai menyuguhkan modul pelajaran yang salah kepada anak didik.
Sebagai bukti keprihatin terhadap pendidikan serta demi menyelematkan generasi bangsa dari pengaruh paham radikalisme, PP IPNU menginisiasi dialog pendidikan bersama para para tokoh pendidikan. Dialog tersebut sengaja dikhususnya untuk membahas radikalisme di lembaga pendidikan. Acara tersebut diselenggarakan di gedung PB Nahdlatul Ulama, Kamis (19/9)
Sebagai pemateri dialog tersebut adalah Wakil Rektor Universitas Indonesia Bambang Wibawarta. Dalam pengantarnya, ia menyeru pemerintah segera melakukan perubahan mendasar pada beberapa modul pelajaran sistem pendidikan dasar dan menengah. Karena selama ini ada beberapa modul pendidikan yang diduga terafiliasi mengjarkan paham yang salah.
“Butuh perhatian serius dan perubahan mendasar dalam sistem pendidikan dasar dan menengah. Hal ini untuk mengatasi serta mengantisipasi ancaman radikalisme,” kata Bambang dalam diskusinya.
Paham Radikalisme di Dunia Pendidikan Tingkat Sekolah
Dia melanjutkan, untuk paham radikalisme saat ini telah masuk pada tingkat sekolah dasar dan menengah dengan dalih pemahaman mendalam mengenai agama tertentu. Padahal isi dari kegiatan tersebut adalah mengajak generasi muda untuk melawan pemerintahan yang sah.
“Untuk kesehatan, generasi muda Indonesia kini tidak memiliki kepedulian, terbukti dari rentannya anak-anak usia pendidikan dasar dan menengah terserang penyakit. Oleh karena itu, dalam pendidikan dasar perlu ditekankan pentingnya menjaga kesehatan individu,” jelas Bambang.
Berikutnya, adalah penyebaran narkotika dan obat berbahaya (narkoba) yang sudah sampai pada tingkat sekolah dasar menengah melalui makanan maupun pergaulan generasi muda.
Dia juga mengajak IPNU khususnya dan warga Nahdlatul Ulama untuk bersama-sama mengatasi dan mengantisipasi masalah ini.
“NU sebagai garda terdepan bangsa harus segera bertindak untuk mengatasi hal ini,” ucapnya.
Menurut Bambang, beberapa ancaman tersebut dengan cepat menyebar disebabkan karena kemudahan yang diterima masyarakat dalam era keterbukaan mendapat informasi.
“Siapapun kini bisa memiliki telepon selular, dalam satu telepon selular itu terkuak berbagai macam informasi dari berbagai macam belahan dunia mulai dari soal pendidikan, belanja, hingga hal negatif ada dalam satu genggaman telepon selular,” paparnya.
Masyarakat Indonesia, sambung dia, rata-rata menghabiskan waktu lebih dari delapan jam hanya untuk melihat telepon selular yang di dalamnya terkandung aspek browsing, informasi, bersosialisasi, mencari informasi serta lainnya.
“Untuk dunia peringkat Indonesia berada pada urutan kelima, setelah Filipina, Brazil, Thailand dan Kolombia. Ini penelitian resmi artinya di negara berkembang masyarakatnya jauh lebih senang menghabiskan waktu dengan internet,” kata Bambang.
Dia juga mengusulkan agar pemerintah memiliki strategi kebudayaan yang konkret dan komprehensif untuk generasi muda Indonesia. “Harusnya kita punya strategi kebudayaan yang jelas dan konkret,” terang Bambang.
Menurutnya, langkah konret itu dapat diwujudkan dalam pertama, membangun dan membekali peserta generasi muda dengan pendidkan karakter yang baik untuk menghadapi dinamika perubahan. Kedua, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan pada karakter sebagai jiwa utama dengan dukungan publik.
“Ketiga adalah dengan merevitalisasi dan memperkuat potensi serta kompetensi pendidikan, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat dan lingkungan dalam keluarga,” pungkasnya.
