Dengarkan artikel ini
Kejadian teror yang menimpa warga Surabaya, khususnya di Gereja Kristen Indonesia, Gereja Santa Maria Tak Bercela, dan Gereja Pantekosta, membuat seluruh masyarakat berduka dan mengutuk keras praktek terorisme yang selama ini menjadi musuh berat pemerintah.
Sebagaimana laporan Tempo.co (13/05/18), bom bunuh diri di tiga gereja yang ada di Surabaya sudah memakan korban 49 jiwa, ada 9 orang yang mati dan 40 yang luka-luka. Menurut laporan Wakapolrestabes Surabaya, Ajun (Komisaris Besar Benny Pramono) diduga bom tersebut diledakkan oleh dua anak yang sempat berupaya untuk masuk ke Gereja Kristen Indonesia, Jln. Diponegoro.
Kejdian teror ini seperti memutar kembali akan kejadian di Mako Brimob beberapa hari yang lalu (10/05/18), ada dua orang wanita yang masih kecil yang diduga akan melakukan aksi penusukan terhadap anggota Brimob (Brigade Mobil) sebagaimana laporan Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal M. Iqbal.
Kesimpulan sementara dari penulis bahwa terorisme selalu tidak bisa dilawan dengan cara-cara wacana apalagi melalui aksi di media sosial tampa ada penangan khusus dari pemerintah yang lebih serius. Kejian teror akan terus berlanjut jika kejadian-kejadian seperti terorisme selalu disangkut pautkan dengan adanya kepentingan politik tertentu.
Sepertinya, penulis mendunga dua kejadian teror yang memakan korban baik di Mako Brimob dan tiga Gereja di Surabaya adalah salah satu rentetan dari belbagai persoalan keagamaan dan terorisme yang selama ini masih belum ada penanganan khusus dari pemerintah.
Pasca penolakan gugatan HTI kemarin oleh PTUN Jakarta sampai pada kejadian teror dengan adanya bom bunuh diri menandakan bahwa kesiapan negara dalam melawan kemelut terorisme agama masih belum siap. Secara wacana di media sosial barangkali menurut penulis pemerintah masih siap, akan tetapi kenyatannya, apakah dengan adanya wacana memberantas terorisme hal itu menjadi teroris takut?
Justru sebaliknya, selama ini pemerintah dipermainkan, dengan gelombang issu besar terorisme yang semakin hari semakin berani melawan dengan cara-cara yang lebih terorganisir, seakan ada gerakan yang lebih besar di balik teror yang menimpa Indonesia di bulan Mei ini.
Selama ini upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagaimana yang dilaporkan GoodNew From Indonesia (01/03/2018) saat diadakannya pertemuan antara eks narapidana dan korban kasus terorisme pada tanggal 26-28 Februari 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, melakukan penangan secara hadr power (pendekatan keras), kedua, pendekatan lunak (soft power), semua itu tidak lain sebagai bentuk rekonsiliasi yang gagal dilakukan selama ini khususnya bagi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).
Bagaimapun sumber terorisme adalah hal yang paling pokok untuk ditelusuri, karena semakin pemerintah melakukan kegiatan yang sifatnya formalitas semakin banyak meluangkan waktu dengan sia-sia. Karena kejahatan terorisme bukan kejahatan yang bersifat induvidual, akan tetapi ini membutuhkan kejeniusan dari sistem kepemerintahan itu sendiri.
Kegiatan rekonsiliasi antar korban dan pelaku terorisme selama ini adalah upaya pemerintah untuk mendamaikan antara dua belah pihak. Akan tetapi pertanyaanya, bukankah doktrin terorisme lebih kuat dari pada menangani persoalan yang sudah terjadi untuk menyadarkan para teroris? Maka jawabannya, sudah sejauh apakah pemerintah melakukan aksi penanganan terorisme di Indonesia selama ini? Mungkinkah selama ini hanya sebatas wacana untuk memberantas terorisme di Indonesia?
Jika persoalan terorisme selama ini hanya menjadi kajian di seminar-seminar baik di kampus-kampus, atau di berbagai lembaga swasta dan pemerintah sementara kejadian teror terus berlajut semakin massif dan marak. Maka dipastikan bahwa selama ini perbuatan kita (pemerintah) bukan malah meredakan aksi teror akan tetapi malah menyulut kemarahan teroris untuk memporak-porandakan negeri ini. Wallahua’lam…
