Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama UN Women merilis laporan hasil analisis tentang keterkaitan antara perempuan dengan ekstremisme kekerasan di kawasan ASEAN. Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan analisis tersebut menyatakan bahwa perempuan saat ini tidak hanya muncul sebagai korban ekstremisme, tetapi juga sebagai simpatisan, perekrut, bahkan pelaku.
Laporan bertajuk ‘Analisis Gender tentang Ekstremisme Kekerasan dan Dampak COVID-19 terhadap Perdamaian dan Keamanan di ASEAN: Temuan Utama dan Rekomendasi’ itu didasarkan dari survei bersama para ahli dan wawancara yang dilakukan pada Juli-November 2021. Temuan dari analisis itu menyatakan bahwa kelompok-kelompok ekstremisme memanfaatkan kebijakan pembatasan sosial yang ditetapkan negara-negara di ASEAN.
Temuan dari analisis tersebut menyebut kelompok-kelompok ekstremisme berupaya membuat lebih banyak orang di ASEAN terpapar narasi-narasi kekerasan, termasuk pandangan misoginis (orang-orang yang membenci wanita) yang meningkatkan risiko perempuan mengalami kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Caranya adalah dengan memanfaatkan media sosial dan platform online lainnya.
Kepala BNPT Boy Rafli Amar menyampaikan bahwa laporan ini menyajikan pembahasan tentang keterkaitan antara perempuan dan ekstremisme kekerasan di kawasan, yang juga berhubungan dengan dampak pandemi Covid-19. Boy Rafli juga memaparkan beberapa rekomendasi dari laporan tersebut.
“Pengarusutamaan gender adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan kebijakan pemerintah memenuhi dan menjawab secara khusus kebutuhan khusus perempuan, untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan masyarakat yang damai di mana perempuan dapat tumbuh dan hidup tanpa rasa takut,” kata Boy Rafli dalam sambutannya seperti dalam keterangan tertulis, Rabu (6/4/2022).
Adapun sejumlah rekomendasinya, antara lain tentang pengembangan kebijakan yang berbasis analisis gender tentang penyebab radikalisasi. Di mana, dalam berbagai kasus ekstremisme kekerasan saat ini perempuan tidak hanya muncul sebagai korban namun juga sebagai pelaku.
Boy Rafli berharap negara-negara ASEAN dapat mengimplementasikan rekomendasi dan menerima manfaat dari laporan tersebut. Polisi berpangkat Komisaris Jenderal itu menilai laporan tersebut dapat mendukung implementasi Bali PCRVE Work Plan 2019-2025, khususnya terkait pemenuhan strategi ‘Pemberdayaan Perempuan dan Promosi Kesetaraan Gender’.
Seperti diketahui, BNPT juga terlibat aktif dalam proses penyusunan rencana kerja yang disahkan pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN mengenai Kejahatan Transnasional (AMMTC) ke-13 di Bangkok pada bulan November 2019 lalu.
