Harakatuna.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa kolaborasi dan gotong royong dalam penanggulangan terorisme akan terus dilaksanakan, meskipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono dalam sebuah wawancara setelah acara peluncuran buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan pemutaran film Road to Silence yang digelar oleh Ruangobrol.id di Jakarta, pada Kamis (27/2/25) kemarin.
Eddy Hartono menekankan bahwa BNPT memiliki semboyan “Kolaboratif Dalam Penanggulangan Terorisme Yang Tercerahkan Dalam Keikhlasan.” Menurutnya, meski dalam kondisi anggaran yang terbatas, BNPT tetap melaksanakan kolaborasi lintas sektor dalam upaya menanggulangi terorisme. “Jadi, apa pun kondisinya, kami gotong royong saja, kolaborasi, karena BNPT bertugas mengoordinasikan penanggulangan terorisme ini,” kata Eddy Hartono.
Kepala BNPT juga mengakui, negara perlu melakukan efisiensi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah, dan ekonomi Indonesia. Ia memahami bahwa langkah tersebut penting agar ke depannya Indonesia bisa lebih maju dan sejahtera.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengamanatkan bahwa BNPT bertanggung jawab atas pencegahan terorisme. “Pencegahan ini dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi,” ujarnya.
Salah satu langkah pencegahan yang dijalankan adalah melalui pemberdayaan masyarakat, terutama yang berpotensi terpapar radikalisme. “Kepada masyarakat yang kira-kira akan terpapar ini, kami merasa perlu melakukan edukasi dan literasi tentang bahayanya radikalisasi,” tambahnya.
Sementara itu, dalam upaya deradikalisasi, BNPT melakukan pembinaan terhadap eks-napiter maupun orang atau kelompok yang sudah terpapar radikalisme. Eddy menjelaskan bahwa langkah deradikalisasi ini dilakukan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Agama, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya.
Selain itu, Eddy juga mengungkapkan bahwa BNPT telah menyetujui rekonstruksi anggaran untuk tahun 2025 dengan efisiensi sebesar 24,49 persen. Dari total anggaran sebesar Rp428,56 miliar, BNPT akan melakukan penghematan sebesar Rp153,41 miliar.
Efisiensi anggaran ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Instruksi tersebut meminta pemangkasan anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran untuk kementerian/lembaga akan diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah akan dipangkas sebesar Rp50,59 triliun.
Dengan langkah efisiensi tersebut, BNPT berharap dapat terus melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan terorisme secara optimal, meskipun dalam situasi anggaran yang terbatas.
