Harakatuna.com. Sentul – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah berupaya memperkuat ekonomi desa melalui pelaksanaan Program Desa Siapsiaga, yang menjadi bagian dari implementasi Prioritas Nasional (PN) 2, yakni memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui berbagai sektor, seperti pangan, energi, ekonomi syariah, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau dan biru.
Kasubdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis BNPT, Kolonel Inf Indra Gunawan, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, BNPT fokus untuk mendorong penguatan ekonomi desa. Menurutnya, penguatan ekonomi desa merupakan komponen kedua yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan Prioritas Nasional tersebut. “Di 2025 kita mencoba meningkatkan komponen yang kedua kita implementasikan, yaitu mendorong penguatan ekonomi desa,” ujar Indra saat diwawancarai di Kantor BNPT Sentul, pada Selasa (11/03).
Indra juga menegaskan pentingnya kolaborasi yang solid antara berbagai pihak dalam mewujudkan tujuan ini. Kerja sama antara pemerintah daerah, kementerian terkait, serta sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam penguatan ekonomi desa. “Kita paham ini kita tidak mampu berdiri sendiri, sehingga kita harus berkolaborasi, bersinergi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, koordinasi dengan kementerian yang lainnya, koordinasi dengan swasta sehingga penguatan ekonomi ini dapat terwujud sesuai dengan asta cita pemerintah,” tambahnya.
Selain itu, dalam rangka mendukung kesetaraan gender pada 2025, BNPT juga melakukan perubahan dalam pemilihan penggerak desa Siapsiaga. Sebelumnya, empat tokoh masyarakat terpilih untuk menjalankan peran tersebut, namun kini BNPT memutuskan untuk memilih hanya dua penggerak desa dan menariknya, semuanya adalah perempuan. Indra menjelaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan komitmen pemerintah dalam hal pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas perempuan. “Untuk 2025 ini mencoba kita sesuaikan dengan asta cita pemerintah yaitu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas perempuan sehingga kita fokuskan kepada perempuan yang kita tunjuk sebagai penggerak desa,” ungkapnya.
Dukungan penuh juga datang dari pemerintah daerah. Camat Menes, Usep Sudarmana, S.IP., menyampaikan bahwa program Desa Siapsiaga dianggap sebagai langkah strategis dalam mencegah radikalisasi dan terorisme di desa-desa. “Kami sangat menyambut baik program ini. Dengan adanya program ini, kami berharap warga desa dan aparatur desa dapat lebih waspada dan mampu mengantisipasi potensi radikalisme dan terorisme,” ujarnya.
Program Desa Siapsiaga sendiri bertujuan untuk memastikan setiap desa memiliki standar operasional prosedur (SOP) Pencegahan Terorisme, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya terorisme, serta membangun sistem deteksi dini terhadap potensi ancaman terorisme. Melalui program ini, Desa Siapsiaga diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan pertama dalam mencegah penyebaran paham radikal dan terorisme di tingkat akar rumput.
Pada tahun 2025, Program Desa Siapsiaga ini akan dilaksanakan di dua provinsi, yakni Jawa Barat dan Banten. Di Provinsi Banten, program ini akan diterapkan di Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Menes) dan Kabupaten Lebak (Kecamatan Rangkasbitung), dengan mencakup 11 desa, antara lain Purwaraja, Cilabanbulan, Alaswangi, Tegalwangi, Kenanga, Cigandeng, Ramaya, Muruy, Sukamanah, Kudapayung, dan Sindangkarya. Program ini telah dimulai dengan kegiatan yang berlangsung pada 4 hingga 7 Maret 2025.
Dengan adanya program ini, diharapkan desa-desa di Indonesia semakin siap siaga dalam menghadapi berbagai potensi ancaman terorisme, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa.
