Harakatuna.com. Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) sepakat untuk bekerja sama dalam menjaga desa dari ancaman ideologi kekerasan dengan membangun kesiapsiagaan sejak dini. Kesepakatan tersebut tercapai melalui penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan di Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2025.
Dalam kesempatan itu, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan pentingnya pembangunan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi ancaman ideologi kekerasan. Menurutnya, upaya ini harus dilakukan sedini mungkin dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
“Kami sepakat untuk berkolaborasi dengan Kemendes PDT dalam menjaga desa dari ideologi kekerasan,” ujar Eddy Hartono. Pernyataan tersebut, yang dikonfirmasi di Jakarta pada Senin (2/3), menunjukkan komitmen kedua lembaga untuk melindungi masyarakat desa dari pengaruh ideologi radikal.
Selain fokus pada pencegahan tindak pidana terorisme di desa dan daerah tertinggal, nota kesepahaman ini juga mencakup berbagai aspek lain, seperti pertukaran data, sinergi program, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk menciptakan Indonesia yang lebih aman dan damai. Salah satu inisiatif BNPT adalah Program Desa Siapsiaga, yang bertujuan untuk memperkuat daya tahan dan daya tangkal masyarakat desa terhadap ideologi kekerasan dan ekstremisme. Program ini direncanakan menyasar dua provinsi, yaitu Banten dan Jawa Barat, pada tahun 2025.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto juga menekankan pentingnya komitmen kolaborasi antara BNPT dan Kemendes PDT. Menurutnya, penguatan desa agar memiliki imunitas terhadap jaringan ideologi kekerasan adalah langkah krusial.
“Desa perlu dibina agar tidak ada lagi jaringan ideologi kekerasan di republik ini. Ajaran-ajaran kekerasan banyak disebarkan di desa,” kata Yandri Susanto dalam kesempatan yang sama.
Yandri juga menegaskan bahwa salah satu langkah pembinaan yang dilakukan adalah dengan menyaring desa dari ajaran yang berpotensi merusak keberagaman dan kerukunan sosial. Bagi Yandri, penyelesaian permasalahan yang terjadi di desa memiliki dampak langsung pada penyelesaian permasalahan di tingkat nasional.
“Mari sisir desa-desa itu, jadi kekerasan bisa kami atasi bersama dengan BNPT. Menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan permasalahan Indonesia. Membangun desa sama dengan membangun Indonesia,” tambahnya dengan semangat.
Kolaborasi antara BNPT dan Kemendes PDT ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat desa terhadap ancaman yang berasal dari penyebaran ideologi kekerasan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman, damai, dan harmonis bagi seluruh warga negara.
